Langkah AS untuk Memperketat Aturan Ekspor Peralatan Semikonduktor ke China
Anggota parlemen senior Amerika Serikat (AS) secara resmi menyerukan pemerintah untuk memperketat aturan ekspor peralatan pembuat semikonduktor ke Tiongkok. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi kepentingan strategis negara, sekaligus merespons kekhawatiran bahwa teknologi canggih tersebut dapat disalahgunakan. Para pejabat mengungkapkan bahwa peralatan tersebut berpotensi digunakan untuk memperkuat kemampuan militer dan intelijen Tiongkok di masa depan.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat bipartisan yang ditujukan kepada Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan. Dalam surat tersebut, para pemimpin komite di Dewan Perwakilan Rakyat menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sekutu internasional. Mereka menyatakan bahwa kerja sama global sangat diperlukan untuk menutup celah pengawasan yang masih ada saat ini, guna memastikan teknologi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah.
1. AS Memperketat Aturan Ekspor Peralatan Semikonduktor ke China
Ketua Komite Khusus untuk China, John Moolenaar, bersama Ketua Komite Luar Negeri, Brian Mast, memimpin inisiatif bipartisan untuk memperketat kontrol ekspor peralatan manufaktur semikonduktor (SME) ke Tiongkok. Mereka menilai kebijakan saat ini, yang hanya menargetkan entitas tertentu, sudah tidak memadai untuk membendung ambisi teknologi Tiongkok yang berkembang pesat. Dalam surat resminya, para legislator menegaskan bahwa setiap peralatan yang telah masuk ke wilayah Tiongkok hampir mustahil untuk diverifikasi penggunaan akhirnya oleh pemerintah AS.
Para legislator memperingatkan bahwa tanpa pembatasan di tingkat negara, Tiongkok akan terus memanfaatkan akses terhadap komponen kritis untuk membangun industri semikonduktor domestik mereka sendiri. Fokus utama dari kebijakan baru ini adalah mencegah Tiongkok memproduksi chip kecerdasan buatan tingkat lanjut yang menjadi fondasi kekuatan ekonomi dan militer modern. John Moolenaar menekankan urgensi situasi ini agar AS tidak kehilangan dominasi teknologinya.
Selain itu, Brian Mast menyoroti risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan dukungan pemerintah Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa perusahaan yang didukung oleh Tiongkok telah terbukti berkali-kali menjadi ancaman langsung terhadap infrastruktur AS. Sebagai tindak lanjut, para legislator menuntut laporan strategi kerja sama internasional dari pemerintah dalam waktu satu bulan. Langkah tegas ini diambil untuk menutup celah pengawasan dan memastikan Tiongkok tidak mencapai kemandirian dalam produksi semikonduktor tingkat lanjut.
2. AS Mengajak Sekutu Memperketat Ekspor Teknologi Semikonduktor ke China
Keberhasilan pengendalian ekspor AS saat ini sangat bergantung pada keselarasan kebijakan dengan negara produsen teknologi utama, seperti Belanda dan Jepang. Ketidakkonsistenan aturan antara AS dan sekutunya dinilai telah membuka peluang bagi produsen non-AS untuk tetap memasok barang ke Tiongkok. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan pasar bagi perusahaan Amerika, tetapi juga melemahkan efektivitas kebijakan keamanan nasional dalam membatasi kapabilitas strategis Tiongkok.
Investigasi parlemen mengungkapkan bahwa lima pemasok peralatan semikonduktor terbesar dunia, termasuk Applied Materials, ASML, dan Tokyo Electron, masih mencatatkan penjualan miliaran dolar ke pasar Tiongkok. Menanggapi hal tersebut, anggota parlemen John Moolenaar dan Brian Mast meminta pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick guna menutup celah diplomatik ini.
“Kami mendesak pemerintah untuk menekan sekutu agar menerapkan pengendalian di seluruh wilayah negara pada peralatan manufaktur semikonduktor dan subkomponen titik hambat utama,” tulis mereka dalam surat resmi.
Para legislator juga memperingatkan bahwa Tiongkok tengah berupaya memproduksi peralatan domestik dengan memanfaatkan akses terhadap subkomponen buatan AS dan sekutunya. Jika tren ini berlanjut, Tiongkok dikhawatirkan mampu membangun rantai pasok mandiri yang dapat membuat kontrol ekspor saat ini menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, usulan pembatasan baru ini direncanakan mencakup mesin utuh, suku cadang, hingga layanan pemeliharaan untuk peralatan yang sudah berada di Tiongkok.
Sebagai langkah awal, Pemerintah Belanda telah mulai memperketat aturan lisensi ekspor untuk peralatan litografi canggih guna menyelaraskan kebijakan dengan AS. Upaya koordinasi internasional ini turut didukung oleh pelaku industri seperti Mark Dougherty, Presiden unit Tokyo Electron di AS.
“Saya pikir sudah jelas, dari perspektif AS, ada hasil yang masih diinginkan yang belum tercapai,” kata Dougherty.
3. AS Memperketat Kontrol Teknologi Semikonduktor untuk Menghadapi Kemajuan China
AS kini semakin meningkatkan kewaspadaan seiring munculnya laporan bahwa para ilmuwan di Tiongkok berhasil membangun prototipe mesin litografi ultraviolet ekstrem (EUV). Teknologi ini sangat krusial untuk memproduksi chip paling canggih di dunia, sehingga keberhasilan tersebut dinilai mengancam strategi jangka panjang Washington dalam menjaga jarak keunggulan teknologi. Chip canggih merupakan komponen inti bagi pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang akan menggerakkan sistem senjata masa depan, seperti drone otonom dan operasi siber, yang memberikan keunggulan signifikan dalam konflik modern.
Ketua Komite Khusus, John Moolenaar, menyoroti bahwa ambisi AI Tiongkok sering kali didorong oleh kemampuan mereka mengakses chip Amerika melalui layanan pusat data di luar negeri. Hal ini memicu lahirnya regulasi baru, seperti Remote Access Security Act, yang bertujuan untuk menutup celah akses teknologi melalui komputasi awan demi melindungi keamanan nasional dari potensi infiltrasi pada infrastruktur kritis.
Selain itu, para legislator mencatat adanya doktrin “fusi militer-sipil” di Tiongkok yang menghapus batasan antara inovasi komersial dan kebutuhan militer negara. Kondisi ini memungkinkan setiap teknologi semikonduktor yang dijual ke perusahaan swasta digunakan untuk memperkuat sistem persenjataan militer Tiongkok.
Sebagai langkah penutup, parlemen menekankan bahwa AS tidak akan ragu untuk bertindak secara sepihak jika kerja sama internasional tidak segera terwujud. Prioritas utama pemerintah tetap pada pengamanan keunggulan teknologi domestik dan pencegahan penyalahgunaan inovasi global untuk tujuan agresi militer. Strategi komprehensif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas geopolitik sekaligus melindungi kepemimpinan teknologi AS di masa depan.
