Pertumbuhan Perumahan di Gresik yang Tidak Diimbangi dengan Layanan Air Bersih
Pertumbuhan kawasan perumahan di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir berlangsung pesat. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perluasan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan. Sebagian masyarakat hingga kini masih bergantung pada sumur atau sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, mengatakan bahwa persoalan layanan air bersih tidak hanya berkaitan dengan distribusi kepada pelanggan, tetapi juga kondisi infrastruktur jaringan serta kemampuan keuangan perusahaan daerah air minum. Ia menegaskan bahwa sebagian jaringan pipa sudah cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi optimal. Hal ini berdampak pada layanan air bersih yang belum maksimal.
Menurut Mujid, sebagian jaringan distribusi air di Gresik telah digunakan selama puluhan tahun sehingga kualitasnya menurun. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya tingkat kehilangan air dalam jaringan distribusi atau non revenue water (NRW) yang diperkirakan mendekati 40 persen. Artinya, hampir separuh air yang diproduksi tidak sampai ke pelanggan akibat kebocoran jaringan maupun kehilangan dalam proses distribusi.
Masalah Infrastruktur dan Kewajiban Keuangan
Selain persoalan jaringan yang menua, perusahaan daerah air minum juga masih menghadapi kewajiban keuangan dari masa lalu yang membatasi ruang investasi untuk pengembangan layanan. Di sisi lain, kebutuhan air bersih terus meningkat seiring bertambahnya kawasan permukiman baru di Gresik, terutama di wilayah penyangga Surabaya dan sepanjang koridor industri.
Pemerintah daerah berupaya melakukan peremajaan jaringan pipa secara bertahap melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Program tersebut dilaksanakan oleh dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut Mujid, peremajaan jaringan terus dilakukan setiap tahun, meskipun masih bertahap karena keterbatasan anggaran.
Karena itu, pemerintah daerah mulai membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih. Skema kerja sama tersebut dapat menjadi solusi agar pengembangan jaringan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Tantangan Geografis dan Solusi Alternatif
Selain persoalan jaringan distribusi, kondisi geografis Gresik juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah pesisir yang memiliki keterbatasan sumber air tanah layak konsumsi. Pada musim kemarau, beberapa desa pesisir kerap mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sementara saat musim hujan, kualitas air tanah di sejumlah wilayah juga dapat menurun.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, pembangunan sumur bor menjadi salah satu alternatif yang dilakukan pemerintah daerah. Di wilayah pesisir, sumur bor masih menjadi solusi bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan perpipaan.
Namun, pembangunan sumur bor memerlukan proses perizinan karena kewenangannya berada di tingkat pemerintah pusat.
Kebijakan Tarif dan Keberlanjutan Layanan
Selain persoalan infrastruktur, keberlanjutan layanan air bersih juga berkaitan dengan kebijakan tarif. Mujid menyebut tarif air minum di Gresik tidak mengalami penyesuaian selama lebih dari dua dekade. Menurutnya, peninjauan tarif dapat dikaji secara hati-hati dengan skema berjenjang agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi.
Peninjauan tarif bisa dipertimbangkan dengan skema berjenjang sehingga rumah tangga berpenghasilan rendah tetap mendapat perlindungan. Dia menambahkan bahwa ketersediaan layanan air bersih yang memadai merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus faktor penting untuk mendukung pertumbuhan Gresik sebagai kawasan industri dan permukiman yang terus berkembang.
