Pendekatan Baru dalam Pendidikan untuk Kelompok Rentan
Pemerintah Indonesia kini mengambil langkah baru dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Melalui program Sekolah Rakyat, negara tidak lagi menunggu anak-anak datang ke sekolah, melainkan aktif menjemput mereka bahkan dari jalanan. Inisiatif ini bertujuan untuk menjangkau puluhan ribu siswa dalam waktu singkat, namun di balik ambisi tersebut terdapat tantangan besar seperti akurasi data, kesiapan infrastruktur, dan kesinambungan kebijakan sosial lintas kementerian.
Di sebuah kompleks perkantoran di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, aktivitas yang biasanya identik dengan pelatihan aparatur sipil negara kini mulai bertransformasi. Gedung-gedung milik Lembaga Administrasi Negara (LAN) perlahan disiapkan untuk fungsi baru: menjadi ruang belajar bagi anak-anak yang selama ini berada di pinggiran sistem pendidikan formal. Transformasi ini bukan sekadar perubahan fungsi bangunan. Dia menjadi simbol pendekatan baru pemerintah dalam menjawab persoalan lama: anak putus sekolah, anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan, hingga mereka yang berisiko terlempar dari sistem pendidikan nasional.
Penjangkauan Aktif Berbasis Data
Program Sekolah Rakyat hadir sebagai jawaban atas problem struktural tersebut. Pemerintah tidak lagi mengandalkan mekanisme pendaftaran pasif, melainkan mengembangkan sistem penjangkauan aktif berbasis data dan observasi lapangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan.
“Sekolah Rakyat Rintisan untuk Jakarta dan sekitarnya. Sesuai arahan Presiden, ya, kita akan menambah di beberapa titik. Sampai hari ini yang dinyatakan layak oleh PU ada 10 titik tambahan Sekolah Rakyat Rintisan,” ujarnya saat meninjau lokasi di STIA LAN Pejompongan, Rabu (22/4/2026).
Berbeda dengan sistem pendidikan konvensional, Sekolah Rakyat mengusung pendekatan yang lebih proaktif. Tidak ada proses pendaftaran terbuka seperti sekolah pada umumnya. Sebaliknya, negara yang datang langsung ke calon siswa. Pendekatan ini didasarkan pada temuan bahwa sebagian anak yang tidak bersekolah justru tidak terjangkau oleh mekanisme formal. Mereka tidak tercatat, tidak terdeteksi, dan akhirnya tidak tersentuh kebijakan.
Dalam praktiknya, pemerintah menggunakan dua jalur utama penjangkauan. Pertama, melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah basis data yang dikembangkan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kedua, melalui penjangkauan langsung ke lapangan. Tim dari Kementerian Sosial turun ke berbagai titik mulai dari perempatan jalan hingga pasar untuk menemukan anak-anak usia sekolah yang tidak berada di bangku pendidikan.
Anak Jalanan dan Realitas yang Terlihat
Salah satu temuan paling mencolok dari proses penjangkauan adalah keberadaan anak-anak yang bekerja di jalanan. Mereka menjadi simbol nyata dari kegagalan sistem dalam menjangkau kelompok paling rentan. Dari puluhan calon siswa yang dijaring, sebagian besar ditemukan di ruang publik bukan di rumah atau lingkungan pendidikan.
“Dari 77 tadi yang kita undang, 29 di antaranya kita temukan di jalan. Mereka sedang mengamen, mereka sedang membantu orang tuanya bekerja,” ungkap Gus Ipul. Fenomena ini bukan hal baru, tetapi keberlanjutannya menunjukkan bahwa solusi sebelumnya belum cukup efektif.
Anak-anak yang bekerja di jalan umumnya berada dalam lingkaran kemiskinan struktural. Mereka tidak hanya kehilangan akses pendidikan, tetapi juga berisiko terhadap eksploitasi dan masalah sosial lainnya. Dengan pendekatan dialogis, pemerintah mencoba membangun kepercayaan. Tim tidak hanya mendata, tetapi juga mendatangi rumah, berbicara dengan orang tua, dan memastikan kesiapan keluarga.
Infrastruktur Sementara, Ambisi Permanen
Untuk tahap awal, Sekolah Rakyat memanfaatkan gedung-gedung milik negara yang sudah ada. Ini menjadi solusi cepat untuk mempercepat implementasi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur baru. Beberapa lokasi yang digunakan mencakup fasilitas milik berbagai kementerian, termasuk perhubungan dan pertanian.
“Kami bekerja sama dengan sejumlah lembaga dan kementerian, seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), kemudian juga ada sekolah transportasi darat, juga di Curug ada penerbangan,” jelas Gus Ipul. Pendekatan ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan aset negara. Namun, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan gedung permanen di masa depan.
Saat ini, lebih dari 100 titik pembangunan sedang berjalan di berbagai daerah di Indonesia. Setiap lokasi dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA. Program ini menunjukkan skala ambisi yang besar. Jika terealisasi, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi salah satu program pendidikan alternatif terbesar di Indonesia.
Target Ambisius: 100.000 Siswa
Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah siswa secara signifikan dalam waktu singkat. Dari sekitar 16.000 siswa pada tahun sebelumnya, jumlah tersebut diharapkan meningkat menjadi lebih dari 45.000 pada tahun ini. Tahun berikutnya, targetnya mencapai lebih dari 100.000 siswa.
“Tahun ini kita akan menampung lebih dari 30.000, sehingga tahun ini saja mungkin ada lebih dari 45.000 siswa. Tahun depan harapannya lebih dari 100.000 siswa,” kata Gus Ipul. Target ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah. Namun, di sisi lain, ia juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan sistem.
Peningkatan jumlah siswa secara drastis membutuhkan dukungan dari berbagai aspek: tenaga pengajar, kurikulum, fasilitas, hingga sistem pengawasan. Tanpa perencanaan yang matang, risiko penurunan kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata.
Data sebagai Fondasi Kebijakan
Di balik seluruh program ini, terdapat satu elemen kunci: data. Pemerintah menekankan pentingnya konsolidasi data sebagai dasar dalam penyaluran bantuan dan penentuan sasaran program. Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPS untuk memastikan data yang digunakan semakin akurat.
“Yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana data kita ini makin hari makin akurat,” kata Gus Ipul. Akurasi data menjadi krusial karena menentukan efektivitas program. Kesalahan data dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sementara mereka yang membutuhkan justru terlewat.
Dalam konteks Indonesia, integrasi data lintas kementerian masih menjadi tantangan. Perbedaan metodologi, sistem, dan pembaruan data sering kali menjadi hambatan.
Waspada Rentan Salah Data dan Bebani Anggaran
Program Sekolah Rakyat dinilai berada di jalur yang tepat untuk menjangkau kelompok paling miskin, namun tetap menyimpan sejumlah risiko serius, mulai dari potensi salah sasaran hingga tekanan terhadap anggaran negara. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pendekatan penjangkauan aktif tanpa pendaftaran dalam program ini secara konsep merupakan terobosan penting dalam kebijakan sosial.
Menurutnya, skema ini mampu mengatasi persoalan klasik dalam program bantuan, yakni kegagalan kelompok miskin untuk ikut serta karena keterbatasan informasi maupun administrasi. “Dalam banyak studi ekonomi pembangunan, masalah utama dari skema konvensional justru ada pada self-selection, di mana mereka yang paling membutuhkan sering kali tidak ikut,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/4/2026).
Dengan pendekatan berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), negara secara aktif mencari penerima manfaat dari kelompok terbawah. Hal ini dinilai dapat memperbaiki bias dalam penyaluran bantuan. Namun, Yusuf mengingatkan bahwa keunggulan tersebut sekaligus membawa konsekuensi besar dalam implementasi.
“Ketika negara menjadi aktor utama dalam menentukan siapa yang berhak, kualitas data dan integritas pelaksana di lapangan menjadi penentu mutlak,” katanya. Ia menilai, jika data tidak mutakhir atau proses verifikasi di tingkat lokal tidak netral, risiko salah sasaran justru bisa lebih besar dibandingkan sistem terbuka.
Dari sisi fiskal, ekspansi program Sekolah Rakyat juga dinilai perlu diwaspadai. Yusuf memperkirakan lonjakan jumlah siswa hingga ratusan ribu akan berdampak signifikan terhadap kebutuhan anggaran. “Model sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap memiliki biaya per siswa yang tinggi. Ketika skalanya diperbesar, total kebutuhan anggaran bisa masuk ke puluhan triliun rupiah per tahun,” jelasnya.
Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih mampu menanggung, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan prioritas kebijakan. “Ketika sekolah reguler masih menghadapi masalah infrastruktur dan kualitas dasar, mengalokasikan anggaran besar untuk program yang menyasar segmen relatif kecil akan memunculkan dilema keadilan,” ujarnya.
Selain itu, keberlanjutan program dinilai sangat bergantung pada kejelasan standar biaya, konsistensi kelembagaan, serta integrasi dengan program bantuan pendidikan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih. Yusuf juga menyoroti peran DTSEN yang dinilai krusial namun masih menyimpan kelemahan. Ia menjelaskan bahwa data kemiskinan bersifat dinamis, sementara pembaruan data di tingkat desa kerap tertinggal.
“Metode penentuan desil kesejahteraan memiliki margin kesalahan yang tidak kecil, sehingga potensi salah sasaran tidak bisa dihindari sepenuhnya,” katanya. Ia juga mengingatkan potensi munculnya intervensi lokal atau elite capture, terutama karena program ini menawarkan manfaat besar berupa pendidikan berasrama gratis dengan fasilitas lengkap.
Risiko lainnya adalah turunnya kepercayaan publik jika ditemukan ketidakadilan dalam penyaluran, serta kemungkinan duplikasi bantuan akibat kurangnya koordinasi antarprogram. Secara keseluruhan, Yusuf menilai program Sekolah Rakyat unggul secara konsep untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, tetapi jauh lebih rentan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Program ini tepat secara teori, tetapi rapuh dalam implementasi. Kuncinya ada pada kualitas data, tata kelola, dan disiplin kebijakan,” tegasnya.
Perspektif Istana: Pendidikan sebagai Jalan Mobilitas Sosial
Dari sisi pemerintah pusat, program ini dipandang sebagai bagian dari strategi besar untuk meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak,” ujarnya. Menurut Teddy, masalah anak putus sekolah bahkan masih ditemukan di wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut bersifat sistemik, bukan sekadar geografis.
“Bapak Presiden ingin, khususnya di Jakarta. Ini di Penjompongan sekitar 5km dari pusat Ibu Kota. Masih banyak anak-anak Indonesia yang putus sekolah. Bahkan tidak pernah sekolah. Itulah Pak Presiden ingin tidak ada lagi anak-anak yang tak sekolah,” katanya. Teddy menggarisbawahi urgensi program Sekolah Rakyat. Dia bukan sekadar program pendidikan, tetapi juga intervensi sosial yang menyasar akar masalah kemiskinan.
“Ini masalah lama, dan kami selesaikan secara bertahap, berkala, tetapi secepat mungkin melalui tim kementerian sosial dan tentunya dengan dibantu lembaga lain,” pungkas Teddy.
Sekali lagi, program Sekolah Rakyat pada akhirnya bukan hanya tentang pendidikan. Ia adalah tentang upaya negara untuk hadir lebih dekat kepada warganya—terutama mereka yang selama ini tidak terlihat. Dengan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis data, pemerintah mencoba menutup celah yang selama ini menjadi sumber ketimpangan. Apakah program ini akan berhasil? Jawabannya bergantung pada banyak faktor: konsistensi kebijakan, kualitas implementasi, dan kemampuan negara dalam menjaga akurasi data. Namun satu hal yang pasti, langkah ini menandai perubahan penting dalam cara negara memandang pendidikan—bukan lagi sebagai layanan yang harus dicari, tetapi sebagai hak yang harus dijemput. 
