Tensi Geopolitik dan Dampaknya pada Ekonomi Indonesia
Peningkatan ketegangan geopolitik global, terutama akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS), berpotensi mengurangi ekspektasi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perang ini telah mengganggu rantai pasok energi serta meningkatkan harga minyak mentah global hingga di atas US$100 per barel. Sejumlah negara seperti Filipina mulai menerapkan langkah darurat untuk menangani situasi ini.
Di sisi lain, Indonesia mulai mempersiapkan kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM). Salah satu opsi yang akan diterapkan adalah kebijakan work from home satu kali seminggu. Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada kenaikan harga BBM, lonjakan harga minyak mentah di pasar global bisa saja mengancam kredibilitas fiskal pemerintah. Risiko pembengkakan subsidi juga menjadi ancaman serius.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan tiga tahap efisiensi anggaran untuk mengantisipasi peningkatan belanja subsidi BBM. Langkah ini ditargetkan dapat menghemat sekitar Rp80 triliun. Setiap kementerian/lembaga akan diminta melakukan efisiensi pagu belanja mereka sendiri.
Salah satu lembaga yang ikut melakukan penyisiran anggaran adalah Badan Gizi Nasional (BGN). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh BGN disebut bisa menghemat anggaran hingga Rp80 triliun. Terdapat wacana penghematan APBN untuk MBG dengan pelaksanaannya dipangkas dari enam menjadi lima hari dalam seminggu.
Namun, anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak akan menjadi sasaran efisiensi. Anggaran negara untuk program tersebut digunakan untuk membayar jaminan pemerintah kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke KDMP, sebesar Rp40 triliun setahun.
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi oleh OECD
Dalam laporan terbarunya, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,8%, turun dari proyeksi sebelumnya. Laporan ini mencatat bahwa penurunan ini disebabkan oleh dinamika eksternal, termasuk kenaikan harga energi dan inflasi.
Meski demikian, laju perekonomian nasional diperkirakan kembali menguat ke level 5,0% pada 2027. OECD menyebut bahwa stimulus fiskal baru-baru ini mampu menopang pertumbuhan konsumsi swasta. Selain itu, kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia masih menguntungkan dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah.
Inflasi umum (headline inflation) Indonesia diramal berada pada level 3,4% di 2026, naik dari proyeksi sebelumnya. Namun, inflasi diproyeksikan akan kembali mereda pada 2027. OECD juga menyebut bahwa moderasi inflasi pada 2027 akan dirasakan oleh beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia.
Tantangan Inflasi dan Pertumbuhan
Ketidakpastian geopolitik dan tekanan global memengaruhi proyeksi pertumbuhan PDB global. OECD memperkirakan pertumbuhan PDB global akan melambat menjadi 2,9% pada 2026, sebelum sedikit meningkat ke 3,0% pada 2027. Proyeksi ini bergantung pada asumsi bahwa harga energi akan mereda seiring waktu.
Perang di Timur Tengah pasca serangan Israel-AS ke Iran menyebabkan guncangan harga energi dan pupuk, yang berdampak pada inflasi global. Ketidakpastian ini juga menahan daya ungkit dari momentum produksi dan investasi teknologi, serta kebijakan moneter dan fiskal yang suportif.
Perspektif Ekonom dari CSIS
Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan dunia usaha masih akan menahan ekspansi usai libur Idulfitri 2026 karena ketidakpastian global. Ekonom CSIS Deni Friawan mengatakan bahwa pelaku usaha cenderung berada dalam mode bertahan hingga kondisi ekonomi stabil.
Deni menilai sektor kebutuhan pokok atau consumer goods lebih tahan terhadap tekanan saat ini karena permintaannya stabil. Saat ini, saham-saham sektor komoditas lebih menarik bagi investor karena potensi kenaikan harga minyak mentah.
Sebaliknya, sektor manufaktur menghadapi tekanan lebih besar, terutama perusahaan dengan utang dalam denominasi valuta asing atau ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor. Deni juga menyebut bahwa ruang fiskal pemerintah semakin terbatas, terlebih jika kenaikan harga minyak mendorong pembengkakan belanja subsidi energi.
