Tindakan Proaktif Pemerintah Jawa Timur Menghadapi Ketegangan Geopolitik Global
Ketegangan geopolitik global akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel mulai menunjukkan efek berantai hingga ke tingkat daerah, termasuk di Jawa Timur. Dampaknya tidak hanya terasa pada stabilitas ekonomi global, tetapi juga pada potensi kenaikan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Untuk menghadapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah antisipatif dengan menerapkan kebijakan efisiensi energi secara menyeluruh.
Mitigasi Dini Terhadap Potensi Tekanan Global
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk mitigasi dini terhadap potensi tekanan global yang dapat berdampak pada daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberlakuan sistem kerja Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu, yaitu setiap hari Rabu. Kebijakan ini ditujukan kepada sekitar 81.700 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim, dengan target penghematan BBM mencapai 108.000 liter per bulan.
Langkah ini bukan hanya respons jangka pendek, melainkan bagian dari strategi adaptasi terhadap situasi global yang tidak menentu. Konflik di kawasan Timur Tengah memiliki dampak signifikan terhadap rantai pasok energi dunia. Jika eskalasi terus terjadi, harga minyak mentah berpotensi melonjak dan akan berdampak langsung pada harga BBM di dalam negeri.
“Dengan mengurangi mobilitas ASN satu hari dalam seminggu, kita bisa menekan konsumsi BBM secara signifikan. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita dalam menghadapi situasi global,” ujar Gubernur Khofifah.
WFH Bukan Hal Baru dan Bisa Efektif
Pengalaman selama pandemi covid-19 menjadi dasar bahwa sistem kerja jarak jauh bukan hal baru dan telah terbukti dapat berjalan efektif. “Selama pandemi kita sudah terbiasa dengan sistem ini. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak bisa menjalankannya kembali. Justru ini menjadi momentum untuk memperkuat transformasi digital dalam birokrasi,” tambahnya.
Kebijakan efisiensi ini tidak berhenti pada pengaturan pola kerja saja. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerapkan penghematan energi di seluruh kantor pemerintahan. Hal ini diatur secara rinci melalui Surat Edaran Nomor 800/1141/204/2026 tentang Pelaksanaan Fleksibilitas Tugas Kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Penghematan Energi Sistematis
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, menjelaskan penghematan energi dilakukan secara sistematis dan menyentuh berbagai aspek operasional kantor. Salah satu aturan utama adalah pembatasan penggunaan listrik, khususnya untuk pendingin ruangan (AC) dan penerangan.
“Dalam SE gubernur, diatur bahwa penggunaan AC dan lampu di kantor pemerintahan baru diperbolehkan menyala setelah pukul 13.00 WIB. Kemudian, seluruh perangkat listrik tersebut harus dimatikan segera setelah jam kerja berakhir,” jelas Indah Wahyuni.
Budaya Hemat Energi
Ia menambahkan, kebijakan ini bertujuan untuk menekan konsumsi listrik yang selama ini menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar di sektor operasional pemerintahan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat membangun budaya hemat energi di kalangan ASN.
Tidak hanya itu, aturan lain yang diterapkan adalah larangan lembur bagi ASN kecuali untuk kondisi yang sangat mendesak. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penggunaan energi tambahan di luar jam kerja normal.
“Kami juga menegaskan tidak ada lembur. Semua pekerjaan harus diselesaikan dalam jam kerja efektif. Ini sekaligus mendorong efisiensi dan manajemen waktu yang lebih baik,” lanjutnya.
Hindari Pemborosan Saat Aktivitas
Penghematan juga dilakukan pada penggunaan air di lingkungan kantor pemerintahan. ASN diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, penggunaan lift juga dibatasi sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hanya pegawai yang berkantor di lantai empat ke atas yang diperbolehkan menggunakan lift. Sementara pegawai di lantai bawah diimbau untuk menggunakan tangga.
“Pembatasan lift ini mungkin terlihat sederhana, tetapi jika dilakukan secara konsisten oleh ribuan ASN, dampaknya akan signifikan terhadap penghematan energi,” kata Indah.
Langkah Proaktif Pemprov Jatim
Di sisi lain, langkah Pemprov Jatim ini juga dinilai sebagai bentuk kepemimpinan daerah yang responsif terhadap isu global. Ketika banyak daerah masih menunggu dampak nyata dari konflik internasional, Jawa Timur justru mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi potensi krisis energi.
Para pengamat menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran daerah, tetapi juga memberikan contoh bagi masyarakat luas tentang pentingnya efisiensi energi.
Upaya Kecil yang Berdampak Besar
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, upaya kecil yang dilakukan secara kolektif dapat memberikan dampak besar. Dengan kombinasi kebijakan WFH, penghematan energi di kantor, serta pembatasan penggunaan fasilitas, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap dapat menjaga stabilitas operasional pemerintahan sekaligus berkontribusi dalam upaya nasional menghadapi tantangan global.
Ke depan, kebijakan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi geopolitik dan kondisi ekonomi. Namun satu hal yang pasti, efisiensi dan adaptasi menjadi kunci utama dalam menghadapi era yang semakin dinamis.
