PDIP Manggarai Timur Sanksi Tegas Ketua DPRD Akibat Mosi Tidak Percaya

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur akhirnya mengambil sikap tegas menyusul gejolak politik yang terjadi di lembaga legislatif daerah. Langkah disiplin partai ini dijatuhkan kepada Salesius Medi, seorang kader internal yang kini tengah mengemban amanah sebagai Ketua DPRD Manggarai Timur.

Keputusan tersebut berupa pemberian sanksi administratif berupa surat peringatan satu (SP-1). Hukuman disiplin ini diberikan sebagai bentuk respons cepat dan terukur dari partai atas adanya gelombang mosi tidak percaya yang dilayangkan secara serentak oleh lima fraksi di DPRD Manggarai Timur.

Kelima fraksi yang secara resmi mengajukan mosi tidak percaya tersebut meliputi Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat gabungan Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gabungan Gerindra-Pedindo, serta Fraksi NasDem. Situasi ini tentu menciptakan tensi politik yang cukup tinggi di tingkat legislatif daerah, sehingga memaksa pimpinan partai tingkat cabang untuk segera turun tangan mendinginkan suasana.

Tidak hanya menjatuhkan sanksi keras kepada ketua DPRD, DPC PDI Perjuangan Manggarai Timur juga memberikan teguran lisan kepada empat anggota legislatif lainnya yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam kesempatan yang sama, pengurus partai tingkat cabang juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat Manggarai Timur serta kepada seluruh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Manggarai Timur atas kegaduhan politik yang sempat terjadi.

Pernyataan resmi ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur, Selphyanus Tovin, didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Perjuangan Manggarai Timur, Vinsensius Aliman, dalam keterangan kepada awak media pada Senin malam. Pria yang akrab disapa Elpy tersebut menjelaskan bahwa keputusan penting ini diambil melalui mekanisme Rapat Internal tertutup.

Rapat khusus tersebut dilangsungkan pada Senin siang hingga sore hari bertempat di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur. Jalannya rapat dipimpin langsung oleh Selphyanus Tovin sendiri, didampingi oleh Sekretaris DPC Paulus Yohanes Yorit Poni serta Wakil Ketua Bidang Kehormatan Vinsensius Aliman.

Pertemuan penting ini juga dihadiri secara lengkap oleh jajaran Pengurus Harian DPC serta seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Manggarai Timur, termasuk kehadiran sang Ketua DPRD, Salesius Medi. Agenda utama yang dibahas dalam forum tertutup tersebut adalah mencermati secara saksama dinamika politik terkini, khususnya terkait kemunculan mosi tidak percaya dari lima fraksi terhadap pimpinan dewan.

Mencermati Mosi Tidak Percaya Lima Fraksi

Dalam pemaparannya, Elpy menerangkan bahwa forum internal partai telah membahas secara mendalam berbagai tuntutan serta substansi mosi tidak percaya yang diajukan oleh mayoritas fraksi di DPRD Kabupaten Manggarai Timur terhadap Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan. Partai secara bijak memandang langkah politik yang diambil oleh kelima fraksi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat sekaligus mekanisme konstitusional yang patut dihormati serta disikapi secara dewasa oleh semua pihak yang terlibat.

Kendati demikian, partai juga menilai bahwa menjaga marwah, wibawa, serta kehormatan institusi partai merupakan sebuah keharusan mutlak. Di samping itu, iklim harmonisasi hubungan kerja antara Fraksi PDI Perjuangan dan fraksi-fraksi lain di lembaga legislatif harus tetap dijaga dan dirawat dengan baik.

Menurut pandangan partai, sinergi yang kuat antar-fraksi merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi kelancaran fungsi legislasi, fungsi anggaran (budgeting), serta fungsi pengawasan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas di Kabupaten Manggarai Timur.

Menetapkan Sepuluh Poin Putusan Strategis

Sebagai hasil dari pembahasan mendalam, pandangan objektif, serta musyawarah mufakat dalam rapat internal tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur akhirnya menetapkan sepuluh poin keputusan penting. Poin-poin tersebut mencakup langkah-langkah konkret organisasi dalam menyikapi persoalan etika maupun stabilitas politik daerah.

• Pertama, DPC PDI Perjuangan Manggarai Timur menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Manggarai Timur atas segala kegaduhan politik yang timbul akibat adanya dugaan pelanggaran etika dan aturan yang diadukan oleh lima fraksi di DPRD Manggarai Timur.

• Kedua, partai menyatakan sikap menghormati sepenuhnya mekanisme internal yang berlaku di DPRD serta mendukung penuh proses pemeriksaan yang sedang berjalan di Badan Kehormatan DPRD agar dapat terlaksana secara objektif, transparan, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• Ketiga, merujuk pada Instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta Peraturan Partai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Disiplin Partai, setiap kader yang mendapatkan penugasan khusus sebagai pimpinan DPRD diwajibkan untuk senantiasa menjaga marwah partai, menjunjung tinggi prinsip kepemimpinan kolektif kolegial, serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

• Keempat, pihak DPC telah menerima berbagai laporan baik melalui pemberitaan media massa maupun laporan resmi dari anggota fraksi terkait sejumlah poin dugaan pelanggaran etik yang menjadi latar belakang mosi tidak percaya dari mayoritas fraksi di DPRD. DPC telah menindaklanjuti laporan tersebut dalam rapat internal dan akan meneruskannya secara berjenjang kepada DPP Partai melalui DPD PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diproses lebih lanjut sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan partai yang berlaku.

• Kelima, PDI Perjuangan menegaskan sikap tidak akan pernah melindungi kader internalnya yang terbukti secara sah melakukan pelanggaran etik serta merugikan kepentingan rakyat. Jika nantinya terbukti bersalah, partai menyatakan kesiapan penuh untuk mengevaluasi seluruh penugasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di lingkungan DPRD Manggarai Timur secara menyeluruh.

• Keenam, DPC Partai secara tegas memerintahkan kepada seluruh kader di legislatif untuk senantiasa menjaga sikap lisan, membangun serta merawat komunikasi yang harmonis baik antar-fraksi maupun dengan pihak pemerintah daerah (eksekutif), tanpa harus kehilangan sikap dan daya kritis sebagai kader PDI Perjuangan.

• Ketujuh, seluruh kader partai yang duduk di Fraksi DPRD Manggarai Timur diinstruksikan untuk mengawal stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah agar roda pelayanan publik tetap berjalan lancar dan tidak mengorbankan kepentingan mendasar rakyat.

• Kedelapan, penjatuhan sanksi organisasi secara resmi kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk penegakan disiplin partai.

Keputusan tegas kembali diambil oleh internal partai menyusul dinamika politik yang terjadi di daerah. Menjatuhkan sanksi organisasi berupa teguran Keras Surat Peringatan Satu (SP-1) kepada Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, serta teguran secara lisan kepada Anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur.

Langkah disipliner ini mencakup berbagai aspek penting dalam berorganisasi, termasuk penegakan etika komunikasi yang menjadi sorotan utama dalam keputusan tersebut. Melalui teguran SP-1 tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur Salesius Medi diminta menjaga etika komunikasi, baik secara lisan, melalui media sosial, maupun secara tertulis, agar setiap pernyataan yang disampaikan mencerminkan tanggung jawab publik dan menjaga kehormatan lembaga serta partai.

Tidak berhenti pada sanksi personal dan kelompok, partai juga mengeluarkan instruksi strategis menyangkut struktur kedewanan. Poin penting berikutnya adalah rekomendasi evaluasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dimana meminta dan merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk sesegera mungkin melakukan evaluasi cepat terhadap penugasan kader pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD)/Alat Kelengkapan Partai di DPRD Kabupaten Manggarai Timur, agar tidak mengganggu jalannya sistem pemerintahan daerah.

Dalam keterangannya, Elpy juga menegaskan, PDI Perjuangan Kabupaten Manggarai Timur berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang stabil, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.

Selain itu, Partai juga mengajak seluruh fraksi di DPRD, pimpinan dan anggota dewan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Manggarai Timur untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah dan mengedepankan dialog dalam setiap perbedaan pandangan. Upaya rekonsiliasi dan perbaikan komunikasi lintas fraksi dinilai sangat mendesak demi kelancaran pembangunan di wilayah tersebut.

Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDI Manggarai Timur Vinsensius Aliman, juga menambahkan, pihak DPC PDIP sudah menindaklanjuti terkait sikap mosi tidak percaya dari lima Fraksi DPRD Manggarai Timur itu terhadap Ketua DPRD Manggarai Timur Salesius Medi dan hasilnya akan dilaporkan kepada DPD PDIP NTT dan kemudian di teruskan ke DPP PDIP.

Soal sikap selanjutnya, kata Ketua DPC PDIP periode 2019-2025 antar waktu itu, menjadi kewenangan penuh DPP PDI Perjuangan untuk menentukan langkah konstitusional maupun organisatoris berikutnya yang dipandang perlu demi kebaikan partai secara nasional maupun daerah.

Ketika ditanya mengenai alasan di balik sanksi ringan yang diberikan kepada sebagian kader, Vinsensius memberikan penjelasan rinci. Ditanya, mengapa empat anggota Fraksi PDIP juga ikut ditegur secara lisan, kata Vinsensius, karena jarang melakukan koordinasi di tingkat internal Fraksi di berbagai kegiatan apapun berkaitan kepartaian, sebab perlu ada koordinasi aktif karena mereka ada adalah utusan PDI Perjuangan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Manggarai Timur.

Disiplin berorganisasi dan solidaritas internal dianggap sebagai kunci utama agar setiap kader yang duduk di legislatif mampu menjalankan fungsinya dengan baik tanpa menimbulkan gesekan yang dapat merugikan masyarakat luas. Dengan adanya sanksi serta evaluasi menyeluruh ini, diharapkan roda pemerintahan di Kabupaten Manggarai Timur dapat kembali berjalan dengan harmonis, transparan, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat.