Peringatan Hari Perempuan Sedunia oleh Konsorsium PERMAMPU
Konsorsium PERMAMPU bersama jaringannya memperingati Hari Perempuan Sedunia (IWD) secara hybrid pada Sabtu, 7 Agustus 2026. Acara ini dihadiri oleh 312 orang perwakilan anggota PERMAMPU dan jaringan dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Tema yang diangkat adalah “Berbagi dan Belajar Bersama – Pengalaman dan Penelitian Aksi Kepemimpinan Perempuan dalam Penanganan Bencana untuk Pemenuhan Hak Perempuan Marginal dan Keadilan Gender.”
Mewakili INKLUSI, Ela Hasanah dalam sambutannya menekankan pentingnya pengakuan terhadap kepemimpinan perempuan dalam penanganan bencana. Partisipasi perempuan menjadi kunci dalam menyelenggarakan penanganan bencana yang inklusif dan berkelanjutan.
Koordinator Konsorsium PERMAMPU, Dina Lumbantobing mengatakan bahwa dalam peringatan IWD kali ini, PERMAMPU menyoroti dampak bencana yang seringkali berat dan berlapis bagi perempuan dan kelompok rentan seperti lansia, disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta perempuan dan keluarga dari suku (agama) minoritas. Sayangnya, bentuk respon pemerintah maupun dukungan relawan sering kali seragam, kurang memenuhi standar minimal humanitarian (SPHERE Standar), dan lebih fokus pada rehabilitasi infrastruktur fisik.
“Pada bencana kali ini, Konsorsium PERMAMPU menyajikan upaya yang lebih responsif terhadap penyintas perempuan dan kelompok rentan lainnya melalui penyediaan data terpilah, menjangkau kelompok rentan, memberi bantuan kebutuhan spesifik dan strategis yang menyentuh aspek pemulihan trauma,” kata Dina dalam keterangan persnya.
Menurut Dina, dalam situasi bencana, cukup banyak narasi yang cenderung memosisikan perempuan hanya sebagai seorang korban yang perlu dibantu, padahal dalam situasi bencana perempuan mampu menunjukkan kepemimpinannya.
Perempuan Akar Rumput dampingan dari Anggota Konsorsium PERMAMPU (Flower Aceh, PESADA, LP2M) menunjukkan solidaritas dan semangat kerelawanan. Mereka turut melakukan respon tanggap darurat mulai dari mengumpulkan data terpilah, menyalurkan bantuan, saling menguatkan dalam persaudarian serta mengadvokasi pemerintah agar responsif dalam menangani bencana.
Nurbaeti yang merupakan staf lapang Flower Aceh sekaligus korban di Aceh Tamiang, menceritakan bagaimana ia berjuang menyelamatkan anak kembarnya dan orang tuanya dari amukan banjir, sementara dia terpisah dari suami karena bencana. Ia mengalami trauma dan rumahnya rusak, harta benda habis tetapi ia berusaha bangkit untuk membantu membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan untuk warga di desanya. Dan di sela semua kegiatan itu, Nurbaeti menyatakan, betapa hati bisa terpulihkan karena masih mampu untuk membantu, berbagi bahkan mengurus yang membutuhkan.
Demikian pula kisah Evi, seorang aktivis kemanusian di Sumatera Barat. Ia seorang ibu dengan disabilitas berjuang menyelamatkan anak dan orang tuanya yang sudah lansia dari banjir bandang. Ia turut membantu warga sekitarnya dengan menghubungkan rekan-rekannya di jaringan kemanusian untuk segera memberikan pertolongan kepada warga disekitarnya. Kejadian bencana banjir berulang dan dampaknya semakin parah terus terjadi di berbagai daerah di Pulau Sumatera, termasuk di Lampung di tanggal 6 Maret.
Sementara kesaksian dari Riau menyatakan bahwa di Kampar ataupun Rohil, banjir seakan diterima sebagai kebiasaan, yang terjadi 1×5 tahun. Meski berada di daerah yang rentan bencana, namun sayangnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah tidak kunjung mumpuni dalam menghadapi bencana. Pemerintah tidak pernah serius melakukan mitigasi bencana, termasuk mengendalikan laju kerusakan sumber daya alam.
Di Aceh, pemerintah masih menerbitkan lebih dari 20 ijin pengolahan lahan hutan kepada perusahaan meski masih dalam situasi bencana. Pemerintah dinilai lamban dalam melakukan tanggap darurat, masih banyak daerah yang merasakan minim kehadiran bantuan pemerintah. Sepertinya ada cara pandang pemerintah dalam merespon bencana bergantung pada “leveling dampak bencana” sehingga cenderung mengabaikan daerah-daerah lain yang tidak banyak korban dibanding daerah yang banyak korban jiwa.
Sedangkan, MZ, perempuan single usia 23 tahun di Tapanuli Tengah, mengungkap pengalamannya saat meminta tolong kepada aparat pemerintah untuk mengevakuasi ayah dan ibunya yang terjebak dalam material longsor yang menimpa rumahnya. Ia merasa disepelekan setiap meminta bantuan, justru memperoleh jawaban “Kalian ini korban sedikit, masih ada banyak ratusan jiwa di tempat lain, jadi kalian tidak seberapa”.
Situasi serupa juga dilakukan pemerintah pusat yang menganggap bencana Sumatera bukan bencana nasional. Tak heran kalau penanganannya tidak sistematis, lamban, dan minim sumberdaya yang dikerahkan. Alokasi anggaran pusat untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana Sumatera pun sangat minim, hanya 56 triliun dari 205 triliun yang diusulkan. Ini menandakan lemahnya komitmen pemerintah dalam menangani bencana di Sumatera.
Dina mengatakan, dalam kesempatan ini, Konsorsium PERMAMPU dan jaringannya di Pulau Sumatera menyerukan:
- Perempuan Sumatera dampingan PERMAMPU yang adalah anggota dari Credit Union (CU) dan bernaung di bawah Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput, telah menunjukkan kapasitas resiliensi untuk bangkit dari keterpurukan bahkan turut berpartisipasi membantu korban bencana;
- Perempuan, kelompok rentan dan keluarganya harus terus berlatih dan mempersiapkan kesiapsiagaan menghadapi bencana yang cenderung berulang. Membangun dan menguatkan organisasi akar rumput yang inklusif agar mampu bergerak dan resilient menghadapi berbagai bentuk bencana.
- Pemerintah Desa agar serius membangun sistem aksi antisipatif terhadap potensi bencana (Aksi Merespon Peringatan Dini) berbasis komunitas dengan pelibatan perempuan dan kelompok rentan di tingkat desa, dan memberi perhatian khusus kepada kelompok lansia, disabilitas, ibu hamil dan menyusui.
- Pemerintah Pusat dan Daerah agar sungguh-sungguh menangani bencana ekologis di Sumatera; dilakukan secara sistematis dan paralel dengan upaya mitigasi dan konservasi lahan hutan, melibatkan partisipasi perempuan dan kelompok rentan secara bermakna, dan menunjukkan komitmen alokasi anggaran yang berpihak kepada pemulihan dan rekonstruksi paska bencana Sumatera.
