Rusia telah memblokir layanan pesan populer WhatsApp karena tidak mematuhi undang-undang setempat, menurut Kremlin. Hal ini memicu permintaan kepada 100 juta pengguna di Rusia untuk beralih ke alternatif domestik.
Moskow selama beberapa bulan terakhir mencoba mengalihkan pengguna Rusia ke MAX, layanan pesan dalam negeri yang tidak memiliki enkripsi ujung-ke-ujung dan disebut oleh aktivis sebagai alat potensial untuk pengawasan.
Menurut juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, keputusan pemblokiran WhatsApp sudah diambil dan diterapkan. Ia menyatakan bahwa keengganan WhatsApp untuk mematuhi norma dan isi hukum Rusia menjadi alasan utamanya.
“MAX adalah alternatif yang mudah diakses, aplikasi pesan yang sedang berkembang, dan aplikasi pesan nasional. Itu adalah alternatif yang tersedia di pasar untuk warga negara,” katanya.
WhatsApp, yang dimiliki oleh Meta, perusahaan media sosial asal Amerika Serikat, menyatakan bahwa Rusia berupaya memblokir layanan tersebut sepenuhnya agar pengguna beralih ke MAX.
“Upaya untuk mengisolasi lebih dari 100 juta pengguna dari komunikasi pribadi dan aman adalah langkah mundur dan hanya akan menyebabkan berkurangnya keamanan bagi masyarakat di Rusia,” demikian pernyataan WhatsApp.
Mereka juga menyatakan terus melakukan segala yang bisa dilakukan untuk menjaga agar pengguna tetap terhubung.
Beberapa domain yang terkait dengan WhatsApp menghilang dari daftar nama domain nasional Rusia. Hal ini menyebabkan perangkat di dalam Rusia tidak lagi menerima alamat IP dari aplikasi tersebut dan hanya dapat diakses melalui jaringan pribadi virtual (VPN).
Roskomnadzor, regulator komunikasi negara, belum merespons permintaan komentar.
Reaksi di Moskow
Para aktivis di Moskow sempat menggantung gembok sepeda di pintu Roskomnadzor dan memasang poster bertuliskan: “Beri kami internet yang tidak diatur – Rusia tanpa Roskomnadzor.”
Di ibu kota Rusia yang bersalju, reaksi terhadap pemblokiran WhatsApp sangat beragam. Beberapa orang tidak terpengaruh, sementara yang lain marah.
Seorang wanita bernama Anna mengatakan ia melihat ini sebagai hal negatif karena merupakan pelanggaran hak konstitusional. Sementara itu, Elena mengatakan dia tidak melihat masalah karena ada aplikasi pesan instan lainnya. Alyona mengatakan akan mencoba menggunakan WhatsApp dengan VPN selama mungkin sebelum beralih ke MAX.
Otoritas Rusia, yang juga memblokir atau membatasi platform media sosial seperti Snapchat, Facebook, Instagram, dan YouTube, telah gencar mempromosikan MAX.
Kritikus mengatakan MAX dapat digunakan untuk melacak pengguna. Otoritas Rusia membantah hal ini dan menyatakan bahwa MAX, yang mengintegrasikan berbagai layanan terkait pemerintah, dirancang untuk menyederhanakan dan meningkatkan kehidupan sehari-hari warga.
Roskomnadzor mulai membatasi WhatsApp dan layanan pesan lainnya pada Agustus, sehingga tidak mungkin untuk melakukan panggilan telepon setelah menuduh platform milik asing tersebut gagal berbagi informasi dengan penegak hukum dalam kasus penipuan dan terorisme.
Pada Desember, mereka mengatakan sedang mengambil langkah-langkah baru untuk secara bertahap membatasi aplikasi tersebut, yang dituduh terus melanggar hukum Rusia dan menjadi platform yang digunakan “untuk mengatur dan melakukan tindakan terorisme di wilayah negara, untuk merekrut pelakunya dan untuk melakukan penipuan dan kejahatan lainnya”.
Pengadilan Rusia telah mendenda WhatsApp karena gagal menghapus konten yang dilarang, dan pihak berwenang mengatakan perusahaan tersebut membutuhkan kantor perwakilan lokal di Rusia agar sesuai dengan peraturan.
WhatsApp Dituduh Jadi Alat Israel
Namun, menyebut aplikasi WhatsApp tanpa cela sangat berlebihan.
Laporan dari +972 Magazine dan Local Call pada April 2024 menuduh bahwa militer Israel menggunakan sistem AI bernama “Lavender” untuk mengidentifikasi target di Gaza, yang diduga bergantung pada data dari WhatsApp.
Ada laporan yang menunjukkan bahwa keanggotaan seseorang dalam grup WhatsApp tertentu dapat membuat mereka ditargetkan, meningkatkan kekhawatiran mengenai penggunaan metadata WhatsApp untuk pelacakan.
Namun, WhatsApp (bagian dari Meta yang dipimpin Mark Zuckerberg) membantah tuduhan menyediakan informasi massal kepada pemerintah mana pun dan menyatakan tidak memiliki backdoor (pintu belakang) untuk akses pemerintah, meskipun mengakui menanggapi permintaan hukum terbatas.
Pada Mei 2021, WhatsApp memblokir akun sejumlah jurnalis Palestina di Gaza tanpa penjelasan, yang dikecam oleh Reporters Without Borders (RSF) sebagai tindakan sensor.
