Angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Wonosobo
Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025 tercatat sebanyak 15.394 anak. Data ini merupakan hasil rilis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), namun hingga saat ini masih dalam proses pemutakhiran. Kepala Bidang Bina Program dan Pengembangan Disdikpora Kabupaten Wonosobo, Priyono, menjelaskan bahwa angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Rilis akhir 2025 sebesar 15.394 hanya data mentah,” ujarnya. Untuk memastikan keakuratan data, Disdikpora Wonosobo melakukan verifikasi dan validasi (verval) sejak Januari 2025. Proses ini melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, khususnya operator data pendidikan.
Verifikasi dilakukan karena tidak semua yang tercatat dalam data ATS masih berada dalam kategori anak usia sekolah. Bisa saja ada yang usianya di atas 18 tahun atau domisilinya sudah pindah. Selain itu, beberapa anak mungkin telah lulus SMA secara data pendidikan. Proses verval bertujuan untuk memastikan bahwa anak yang tercatat benar-benar memenuhi kriteria ATS dan dapat ditangani melalui kebijakan pendidikan daerah.
Priyono menekankan bahwa data ATS memiliki karakteristik akumulatif. Artinya, jumlah dasar tidak otomatis berkurang, melainkan akan terus bertambah jika tidak ada penanganan. Yang menjadi perhatian pemerintah bukan hanya pengurangan angka ATS, tetapi seberapa banyak anak yang berhasil kembali bersekolah setiap tahunnya.
“Yang dilihat nanti hasil vervalnya, kemudian dari situ berapa yang bisa kembali bersekolah, proses itu saat ini masih berlangsung,” jelasnya. Jika tidak tertangani hingga usia dewasa, ATS akan berdampak langsung pada rata-rata lama sekolah, indikator penting dalam pembangunan pendidikan.
Fase Transisi dan Hambatan
Berdasarkan hasil pemetaan Disdikpora, sebagian besar ATS berada pada fase transisi dari SMP ke SMA. Pada fase ini, banyak siswa tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai faktor, mulai dari motivasi pribadi, kondisi sosial budaya, hingga kendala ekonomi dan geografis.
Di wilayah perdesaan, jarak sekolah yang jauh, keterbatasan transportasi umum, dan ketiadaan kendaraan pribadi menjadi hambatan nyata bagi anak-anak. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Wonosobo terus mengupayakan berbagai strategi untuk menekan angka ATS.
Bantuan Biaya Pendidikan dan Program Motivasi
Salah satu program utama adalah Mayo Sekolah, yang menyasar anak dari keluarga kurang mampu agar dapat kembali mengenyam pendidikan. Bantuan pendidikan dalam program ini diberikan dua kali dalam setahun dan difokuskan pada kebutuhan personal siswa, seperti seragam.
Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni SD sebesar Rp300.000 per semester, SMP Rp600 ribu, dan SMA Rp900 ribu. Sementara untuk jalur non formal, besaran bantuan mulai dari Paket A Rp225 ribu, Paket B Rp400 ribu, dan Paket C Rp600 ribu.
Priyono menegaskan bahwa bantuan biaya hanya diberikan ketika anak sudah memiliki keinginan untuk kembali bersekolah. “Kalau motivasinya sudah, baru kami intervensi biayanya,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa tidak semua ATS terkendala faktor ekonomi. Sebagian justru menghadapi persoalan motivasi dan lingkungan sosial.
Untuk pencegahan, Disdikpora Wonosobo meluncurkan program Wonosobo Asa Cita, yang menitikberatkan pada motivasi dan inspirasi siswa. Program ini menyasar siswa SMP dan MTs, khususnya kelas akhir, agar terdorong melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
Relawan dan Dampak Program
Program Wonosobo Asa Cita melibatkan relawan dari berbagai latar belakang, mulai dari PNS, pengusaha, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Pada tahap pertama, tercatat 176 relawan terlibat. Sementara tahap kedua yang digelar akhir Januari 2025 melibatkan 179 relawan di 36 sekolah SMP dan MTs.
“Pelaksanaan tahap pertama mendapat respons positif dari siswa. Siswa senang kehadiran relawan,” ujarnya. Meski demikian, Pemkab Wonosobo menilai keberhasilan program ini belum bisa diukur dalam waktu singkat. Dampak nyata baru akan terlihat saat proses penerimaan peserta didik baru, dan dapat dilihat berapa siswa yang benar-benar melanjutkan pendidikan.
Ke depan, Pemkab berharap intervensi ini dapat disambut oleh pemerintah provinsi, mengingat kewenangan SMA berada di tingkat provinsi.
