Perubahan dalam Diplomasi Global
Dunia sedang menghadapi perubahan besar dalam diplomasi. Tradisi diplomasi yang lama kini diuji, terutama karena legitimasi lembaga seperti PBB atau organisasi internasional lainnya tidak lagi menarik bagi seorang Presiden Donald Trump. Dengan insting seorang pengembang real estate, ia mencoba memindahkan fokus dari ruang diplomatik ke ruang lelang raksasa untuk menyelesaikan masalah global.
Trump mengirimkan undangan kepada puluhan pemimpin dunia untuk bergabung dalam sebuah inisiatif baru yang ia ciptakan, yaitu Board of Peace (BoP). Inisiatif ini awalnya tampak sebagai upaya rekonstruksi pasca-konflik di Gaza, tetapi secara mendasar merupakan disrupsi radikal terhadap cara dunia mengelola kedaulatan dan keamanan global.
BoP bukan sekadar lembaga bantuan, tapi model tata kelola yang lebih transaksional. Trump menawarkan struktur partisipasi yang mirip dengan IPO untuk perdamaian dunia. Dengan kontribusi 1 miliar dolar AS sebagai syarat keanggotaan permanen, BoP mengubah meja perundingan menjadi meja direksi korporasi global.
Logika yang diterapkan adalah logika efisiensi pasar yang dipaksakan ke dalam ruang diplomatik. Institusi seperti PBB dianggap gagal oleh Trump karena birokrasinya yang lamban dan kompromi politik yang sering tidak berujung. Ia melihat celah ini sebagai peluang perubahan dengan solusi yang ia klaim jauh lebih “masuk akal”.
Dalam model ini, negara-negara kaya diminta menyetor dana besar untuk kemudian membangun kembali wilayah seperti Gaza. Di balik kecepatan operasional yang ditawarkan, terjadi pergeseran filosofis tentang bagaimana dunia memandang kedaulatan bangsa. Dulu, perdamaian dianggap sebagai barang publik yang harus dijaga bersama, tetapi BoP mematahkan cetak biru tersebut dengan model “Pay-to-Play” yang menempatkan modal di atas mandat politik.
Negara-negara yang menyetor dana akan menjadi “pemegang saham” dalam proyek pembangunan kembali wilayah tersebut. Dalam logika korporasi, pemegang saham terbesar memiliki suara paling signifikan dalam menentukan arah pembangunan. Kedaulatan wilayah kini tidak lagi dipandu oleh aspirasi politik masyarakat setempat, tapi oleh keputusan rapat direksi yang dipimpin oleh Trump.
Secara geoekonomi, ini adalah langkah pragmatis namun berisiko. Menempatkan tokoh-tokoh seperti Marc Rowan sebagai pengelola dana menunjukkan bahwa setiap dollar AS yang masuk harus memiliki metrik keberhasilan yang terukur secara finansial. Namun, penderitaan manusia dan rekonsiliasi politik bukanlah variabel yang bisa dihitung hanya dengan KPI ekonomi.
Model ini menciptakan diplomasi yang menyerupai “Diplomasi Ekuitas”, di mana negara-negara donor melakukan investasi politik yang mengharapkan timbal balik tertentu. Bagi para teknokrat seperti Mark Carney, model ini adalah ancaman terhadap stabilitas sistemik. Stabilitas yang hanya dibangun di atas fondasi transaksional tanpa legitimasi politik kuat hanyalah gelembung yang rentan meledak.
Penolakan Kanada terhadap biaya masuk menegaskan prinsip bahwa kedaulatan bangsa seharusnya berada di luar jangkauan transaksi pasar. Narasi besar saat ini adalah potensi tumpang tindih otoritas antara BoP dengan PBB. Secara hukum, PBB adalah pemegang mandat tunggal keamanan dunia, tetapi Trump telah menciptakan “Dewan Keamanan Tandingan”.
Benturan ini bukan sekadar urusan teknis, tapi pertempuran eksistensial. PBB beroperasi dengan landasan piagam internasional, sementara BoP beroperasi dengan “kontrak bisnis” yang eksklusif. Ini nyata adanya, terutama dalam cara kedua lembaga menangani konflik.
Bagi para pendukung seperti Viktor Orbán atau Javier Milei, PBB adalah peninggalan masa lalu yang lamban dan birokratis. Mereka melihat BoP sebagai cara untuk memintas hambatan veto dari negara-negara yang sering menghalangi kebijakan AS. Sementara itu, Uni Eropa, dipimpin oleh Perancis dan Jerman, memandang BoP sebagai upaya “kanibalisasi” hukum internasional.
Kelompok penentang khawatir bahwa jika BoP berhasil di Gaza, standar ini akan diterapkan di konflik lain, seperti Ukraina atau Laut Cina Selatan. Sehingga, dunia akan menjadi tempat di mana hukum hanya berlaku bagi mereka yang mampu membayar tiket masuk ke dalam “klub perdamaian” Trump.
Dominasi para pengusaha di dalam Gaza Executive Board mengonfirmasi kekhawatiran ini bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat tidak lagi dijalankan oleh diplomat yang memahami sejarah, tapi oleh manajer investasi yang memahami neraca laba rugi. Inilah titik di mana New Global Order mulai mengikis sisa-sisa keteraturan lama.
Inti dari semua ini adalah upaya Trump untuk mendekonstruksi tatanan global lama yang berpusat pada liberalisme Barat dan menggantinya dengan New Global Order yang berpusat pada kesepakatan transaksional bilateral. Dalam tatanan baru ini, aliansi akan bersifat cair. Pendukung utama BoP, termasuk Rusia, melihat ini sebagai peluang emas untuk menghancurkan dominasi PBB yang sering memberikan sanksi kepada Rusia.
Bagi Kremlin, BoP adalah jalan keluar dari “kediktatoran moral” Barat menuju dunia yang lebih “realistis” dan transaksional. Namun, mengapa negara seperti Indonesia tetap masuk ke dalam pusaran ini? Jawabannya terletak pada pragmatisme geoekonomi. Indonesia dan blok negara Muslim menyadari bahwa tanpa keterlibatan AS yang intensif, Gaza tidak akan pernah pulih.
Masalahnya, New Global Order versi Trump tidak mengenal konsep “sahabat sejati”, tapi “mitra strategis hari ini”. Ketika kepentingan Trump berubah, struktur perdamaian di Gaza bisa runtuh secepat bangunan yang baru saja didirikan. Dunia yang dikelola dengan cara ini akan menjadi dunia yang sedang berada di persimpangan jalan yang sejatinya sangat berbahaya.
Kita dipaksa menyaksikan transisi dari dunia yang diatur oleh norma menuju dunia yang diatur oleh harga. BoP adalah laboratorium pertama dari sistem global yang diprivatisasi tersebut. Jika berhasil, dunia akan melihat berakhirnya era di mana bangsa-bangsa duduk setara di forum Majelis Umum PBB.
Lalu dunia akan memasuki era di mana perdamaian adalah hak istimewa bagi mereka yang mampu menyetor saham, sementara kedaulatan rakyat hanyalah catatan kaki dalam laporan investasi tahunan para taipan global. Intinya, secara moral dan filosofis, efisiensi tanpa legitimasi adalah bentuk lain dari tirani.
Dunia mungkin akan menyaksikan Gaza yang megah dengan gedung-gedung pencakar langit baru beberapa tahun mendatang. Namun di sisi lain, dunia nampaknya akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, yakni tatanan dunia yang adil bagi semua, bukan hanya bagi pemegang saham tertinggi. Senjakala diplomasi ini bukan sekadar perubahan prosedur, tapi hilangnya roh kemanusiaan dalam politik internasional.
