Sejumlah artikel yang muncul di kanal Nasional Tempo menjadi berita paling diminati. Beberapa topik utama yang menjadi perhatian publik antara lain adalah peran mantan presiden Joko Widodo dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kehadiran Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menggunakan jet pribadi milik Oesman Sapta Odang atau OSO, serta penetapan awal Ramadan 2026.
Berikut rangkuman berita terpopuler pada Selasa, 17 Februari 2025:
DPR Beberkan Peran Jokowi dalam Revisi UU KPK
Anggota Komisi III DPR merasa tidak puas dengan pernyataan mantan presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK merupakan inisiatif DPR. Nasyirul Falah Amru, anggota Komisi III DPR, mengatakan bahwa pernyataan Jokowi hanya upaya melempar tanggung jawab. Padahal, Jokowi sebagai presiden kala itu turut memiliki andil dalam pembahasannya.
“Ada surat presiden pada 11 September 2019,” kata Falah dalam keterangan tertulis, Senin, 16 Februari 2026. Dalam warkat tersebut, terdapat perintah Jokowi yang menugaskan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi sebagai wakil pemerintah dalam membahas revisi UU KPK bersama DPR.
Pun, Falah mengatakan, pada 17 September 2019 dalam fase pengambilan keputusan, pemerintah yang diwakili menteri hukum menyatakan jika presiden setuju dengan revisi UU KPK. “Sehingga sangat lucu jika kemudian Jokowi menyatakan revisi ini adalah inisiatif DPR. Ini seperti melempar bola panas,” ujar politikus PDIP itu.
Peran Jokowi dalam menggembosi KPK juga tercatat dalam laporan Tempo berjudul “Dewan Pemberantasan Korupsi” yang terbit pada 7 September 2019. Satu bulan sebelum revisi UU KPK disahkan, Jokowi mengkritik gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurut dia, gencarnya OTT tak efektif lantaran indeks persepsi korupsi Indonesia hanya naik satu peringkat dari satu tahun sebelumnya. Jokowi menilai, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat maupun berapa orang yang dibuikan.
“Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan,” kata Jokowi pada 16 Agustus 2019. Pernyataan Jokowi ini ditangkap sebagai sinyal persetujuan oleh DPR untuk segera melakukan revisi terhadap UU Komisi antirasuah.
Revisi UU KPK yang dilakukan berdasarkan kesepakatan DPR dan pemerintah 2019 lalu berujung pada pelemahan independensi KPK. Misalnya, KPK dimasukkan dalam rumpun eksekutif. Kemudian, para pegawai KPK juga beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Menag Naik Jet Milik OSO ke Takalar
Menteri Agama Nasaruddin Umar menaiki jet pribadi milik Oesman Sapta Odang (OSO) untuk menghadiri peresmian Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Minggu, 15 Februari 2026. Imam Besar Masjid Istiqlal itu hadir atas undangan Oesman Sapta Odang yang merupakan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan OSO.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al Asyhar mengatakan OSO menyiapkan jet pribadinya untuk menghadirkan Nasaruddin ke lokasi peresmian. “OSO yang berinisiatif siapkan jet pribadi untuk Menag agar bisa hadir di tengah agenda Menag yang padat,” kata Thobib Al Asyhar di Jakarta, Senin, 16 Februari 2026 dikutip dari laman resmi Kemenag.
Thobib menyatakan seluruh moda transportasi perjalanan Nasaruddin disiapkan oleh penyelenggara. Mengenai fasilitas jet pribadi ini, Tempo sudah menghubungi OSO. Namun, dia belum merespons pesan Tempo.
Gedung Balai Sarkiah yang berlokasi di Kelurahan Sabintang ini diproyeksikan menjadi episentrum baru bagi kegiatan keagamaan dan sosial di Sulawesi Selatan. Gedung ini menjadi pusat pemberdayaan umum.
Pemerintah Tetapkan Awal Ramadan Kamis 19 Februari 2026
Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 pada Kamis, 19 Februari 2026. Alasannya, posisi hilal di wilayah Indonesia pada Selasa, 17 Februari 2026 tidak masuk kriteria MABIMS. “Disepakati 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis 19 Februari 2026,” kata Menteri Agama Nasaruddin Umar usai mengadakan sidang isbat di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa, 17 Februari 2026.
Dia menjelaskan pemerintah menggunakan Kriteria MABIMS untuk menetapkan awal ramadan. MABIMS atau Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah standar visibilitas hilal yang menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 6,4 derajat saat matahari terbenam.
Pada 17 Februari 2026, tinggi hilal di wilayah NKRI adalah -2.41 derajat sampai -0.93 derajat dan sudut elongasi antara 0,94 derajat sampai 1,89 derajat. Nasaruddin mengatakan posisi hilal dan elongasi di Indonesia tidak mencapai titik minimal itu.
Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama (Kemenag) Cecep Nurwendaya sebelumnya mengatakan awal Ramadan 1447 H/2026 M bertepatan pada Kamis Pahing, 19 Februari 2026. Kata dia, posisi hilal di wilayah Indonesia pada Selasa, 17 Februari 2026 tidak memenuhi kriteria MABIMS untuk menetapkan awal ramadan.
