Kabupaten Malang – Wakil Bupati Malang, Drs. Didik Gatot Subroto, S.H, M.H, mewakili Bupati Malang, Drs. H.M. Sanusi, MM, Menyambut kunjungan Studi Empiris Tata Kelola Sektor Publik dari Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Sulawesi Tenggara yang bertempat di Prigitan Kabupaten Malang, Selasa (13/9) pagi. Pada kesempatan ini Wakil Bupati Malang di dampingi oleh Jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
Pada sambutannya, Wakil Bupati Malang menyampaikan Selamat Datang dan terima kasih kepada pimpinan dan peserta rombongan Studi Empiris Tata Kelola Sektor Publik atas dipilihnya Kabupaten Malang sebagai sasaran studi empiris kali ini.
Wakil Bupati Malang menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Malang, Letak geografis dan topografi Kabupaten Malang berada di bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan kabupaten terluas kedua dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jatim dengan 33 kecamatan terdiri dari 378 desa, 12 kelurahan dan jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.668.296 jiwa.
Selanjutnya kondisi topografi berupa pegunungan dan perbukitan di Kabupaten Malang membentuk bentangan alam indah yang menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
“Dalam Potensi pertanian meliputi Tanaman pangan yang didominasi padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan, Sayur-sayuran didominasi komoditi bawang merah dan cabai merah, sedangkan untuk Hortikultura unggulan yakni apel, kelengkeng, salak suwaru, Alpukat Pameling, jeruk dan Pisang Mulyo sebagai pisang unggul, sedangkan Perkebunan ialah cengkeh, kopi, tebu, serta kelapa sawit,” Kata Dia
Tidak hanya itu Wakil Bupati Malang Menambah penjelasannya tentang keunggulan Kabupaten Malang yang pertama di Potensi Perikanan adalah ikan nila, ikan lele, ikan tuna, tongkol dan cakalang. Potensi kedua Kehutanan, meliputi Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Kabupaten Malang, Potensi ketiga Industri yang didominasi pada industri minuman dan tembakau, keempat Potensi pertambangan meliputi logam maupun non logam dan terakhir Potensi Wisata, beberapa destinasi unggulan yakni, Desa Wisata Pujon Kidul, Desa Wisata Sanankerto, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru.
“Tata kelola sektor publik berperan dalam menentukan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan publik dan tata kelola sektor publik juga berhubungan langsung dengan aktivitas investasi serta perkembangan ekonomi, dimana pemerintah diharapkan untuk menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel sehingga keseimbangan antara pemeliharaan nilail konstitusional dan tuntutan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang terjadi dapat terjaga dengan baik,” Kata Wakil Bupati Malang.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang menjalani program Subuh Keliling (SULING) hal ini merupakan sebuah kebiasaan yang menjadikan hubungan pemerintah dengan masyarakat menjadi dekat.
“Kami tidak terlalu formal untuk saling berdiskusi dimana saja sehingga para Perangkat Daerah bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan atau menjalankan keputusan dari Bupati danSelalu support serta mendukung setiap program-program baru yang di buat oleh Bupati Malang untuk mencapai Kabupaten Malang yang lebih baik lagi,” ujar Didik
Dalam hal ini untuk menjalankan peran dan fungsinya, masing-masing pihak selayaknya menerapkan asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, serta kewajaran dan kesetaraan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Malang senantiasa menggandeng dunia usaha dan masyarakat untuk menjalin sinergi dan kolaborasi dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan tata kelola sektor publik yang baik.
“terwujudnya tata kelola sektor publik yang baik akan membantu membangun kepercayaan serta memberikan kepastian dan stabilitas yang dibutuhkan untuk perencanaan investasi jangka menengah dan jangka panjang, tata kelola sektor publik yang baik juga akan mampu mengubah model interaksi yang produktif antara pemerintah dan publik yang awalnya bersifat kaku, menjadi lebih fleksibel dengan mengedepankan partisipasi dan transparansi pengelolaan sektor publik,” Pungkasnya