Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis yang Terbengkalai Selama Enam Tahun
Kasus dugaan tindakan kekerasan terhadap jurnalis LKBN Kantor Berita Antara, Muh Darwin Fatir, yang terjadi saat meliput demonstrasi penolakan revisi Undang-undang KPK dan RUU KUHP pada 24 September 2019, kini kembali menjadi sorotan. Perkara ini telah mandek selama enam tahun di Polda Sulsel, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus tersebut.
Tim Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar mengajukan permohonan praperadilan untuk meminta agar proses penanganan perkara ini dilanjutkan ke kejaksaan. Dalam sidang lanjutan kedua yang digelar di Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar, tim kuasa hukum menyampaikan beberapa alasan utama mengapa praperadilan diajukan.
Alasan Utama Permohonan Praperadilan
Salah satu masalah mendasar dalam kasus ini adalah penundaan penanganan perkara secara berlarut-larut tanpa alasan yang sah. Anggareksa, Penasihat Hukum LBH Pers, menjelaskan bahwa penundaan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Menurutnya, sejak laporan polisi diterima pada 26 September 2019, tidak ada kejelasan mengenai perkembangan kasus ini hingga saat ini.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sulsel. Pasal 158 huruf 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara yang terlambat ditangani.
Konsepsi Undue Delay
Konsep undue delay atau penundaan yang tidak sah juga merujuk pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi.
Pihak kuasa hukum juga menilai bahwa penundaan penanganan perkara ini merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban hukum. Meskipun empat tersangka anggota Polri telah ditetapkan pada 26 Februari 2020, hingga saat ini belum ada informasi mengenai perkembangannya. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan dalam proses penuntutan.
Tanggapan dari Pihak Polda Sulsel
Dalam surat jawaban, Tim Kuasa Hukum Polda Sulsel melalui Hamit Wille menanggapi dalil permohonan gugatan. Termohon sebagai penyidik tidak pernah menerbitkan administrasi penundaan perkara. Menurut mereka, berkas perkara belum dinyatakan lengkap dan layak untuk dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Tersangka atas nama Brigpol IS yang telah meninggal dunia, Brigpol AW, Briptu MJ yang masih dalam status PTDH, serta Bripda GRP yang bertugas di Polres Luwu Timur, membuat proses pelimpahan berkas belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, termohon tidak pernah menyatakan bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan.
Rencana Sidang Lanjutan
Sidang praperadilan akan kembali digelar dengan agenda pembacaan replik dilanjutkan dengan duplik pada Senin, 9 Maret 2026 di Pengadilan Negeri Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan.
