Kritik terhadap Iuran Rp 17 Triliun untuk Board of Peace
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Indonesia yang pernah menjabat, Dino Patti Djalal, menyampaikan kritik terhadap rencana iuran sebesar Rp 17 triliun yang akan diberikan oleh Indonesia ke Board of Peace (BoP). Iuran tersebut dinilai sangat besar dan tidak masuk akal, terutama dalam konteks kondisi ekonomi rakyat saat ini. Dino menilai bahwa jumlah tersebut setara dengan pajak yang dibayarkan oleh dua juta rakyat Indonesia dan juga sama dengan iuran ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama 50 tahun.
Kritik ini muncul di tengah pertemuan Dino dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (4/2/2026). Dalam wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Dino mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kontribusi yang sangat besar ini. Menurutnya, angka tersebut jauh melampaui kewajaran kontribusi internasional Indonesia, bahkan jika dibandingkan dengan iuran ke PBB.
Dino juga menyebut bahwa masa depan dari BoP yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sangat tidak pasti. Ia menilai organisasi ini sangat bergantung pada figur Trump yang kontroversial serta dinamika politik dalam negeri AS. Jika Partai Republik kehilangan mayoritas di Kongres dalam pemilu sela, maka Trump akan menghadapi tekanan politik yang besar dan lebih fokus mengurusi persoalan dalam negeri.
Keterkaitan dengan Diplomasi Indonesia
Selain itu, Dino mengingatkan bahwa langkah ini berpotensi menimbulkan dampak politik internasional yang luas, bahkan melebihi isu konflik Gaza dan Palestina. Dari sisi anggaran, Dino menekankan bahwa Rp17 triliun setara dengan iuran Indonesia ke PBB selama 50 tahun. Dari sisi perhitungan kasar yang paling mudah dipahami publik, yakni dampak langsung terhadap rakyat pembayar pajak.
“Kita hitung secara kasar saja. Ternyata Rp17 triliun ini sama dengan total pajak yang dibayar oleh 2 juta rakyat Indonesia, kelas menengah bawah,” katanya.
Dino juga menyampaikan prediksi pesimisnya terhadap BoP. Ia menilai bahwa organisasi ini berada di ujung tanduk karena sangat bergantung pada sosok Trump yang kontroversial. Meski demikian, ia menyebut masih ada celah kecil agar BoP dapat berkontribusi pada terciptanya jalan menuju kemerdekaan Palestina. Namun, peluang itu dinilainya amat terbatas.
Dana Bersumber dari APBN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan bahwa anggaran sebesar Rp17 triliun untuk iuran keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengenai skema pembiayaan BoP, Purbaya menyebut pembahasan teknis belum dilakukan secara rinci, namun penugasan akan menunggu arahan Presiden.
“Nanti kita, itu kita belum diskusikan, tapi pada suatu saat nanti Presiden akan memberi tugas ke saya. Saya pikir sebagian besar akan dari anggaran juga kan, dari APBN juga,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Prediksi Pesimis dan Peluang Kecil
Dino merujuk pada bahasa resolusi Dewan Keamanan PBB yang menurutnya masih samar dan penuh prasyarat. Ia menegaskan pesimismenya tetap dominan, meskipun ia mengakui adanya harapan tipis yang bisa dimanfaatkan oleh negara-negara, khususnya negara-negara Islam.
“Kalau yang saya lihat hopeful itu adalah adanya celah itu dalam Dewan Keamanan PBB dan apakah kita ramai-ramai bisa menggiring celah itu sehingga mewujudkan Palestina merdeka,” pungkasnya.
