Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Jelaskan Dasar Hukum Pengiriman TNI ke Gaza
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengkritik rencana pemerintah yang akan mengirimkan 8.000 Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza, Palestina dalam misi perdamaian. Ia menekankan bahwa tujuan utama pengiriman tersebut harus berupa misi kemanusiaan, bukan operasi tempur. Menurutnya, pelibatan TNI di luar negeri harus memiliki landasan hukum yang jelas dan adanya mandat internasional yang memiliki legitimasi, idealnya dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Setiap pelibatan Tentara Nasional Indonesia di luar negeri harus memiliki landasan hukum yang jelas, mandat internasional yang legitimate. Idealnya dalam koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta berorientasi pada misi kemanusian dan stabilisasi, bukan operasi tempur,” kata Sukamta kepada jurnalis, Kamis (12/2/2026).
DPR Membuat Tiga Syarat untuk Pengiriman TNI ke Gaza
Lebih lanjut, Sukamta menyodorkan tiga syarat bagi pemerintah dalam pengiriman TNI ke Gaza, antara lain:
- Jaminan keamanan dan kesepakatan bagi para pihak
- Mandat jelas sebagai misi perdamaian atau perlindungan sipil
- Tidak menempatkan Indonesia dalam posisi eskalatif secara geopolitik
Sukamta memperingatkan, Indonesia selama ini memiliki reputasi baik dalam menjaga misi perdamaian dunia. Namun, prioritas utama dalam misi saat ini tetap pada penghentian kekerasan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan perlindungan warga sipil.
“Kontribusi Indonesia harus memperkuat perdamaian, bukan menambah kompleksitas konflik,” kata Legislator Fraksi PKS itu.
Istana Mengatakan Pemerintah Akan Kirim 8.000 TNI ke Gaza
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pada Selasa (10/2/2026) mengatakan, Indonesia berencana mengirimkan delapan ribu pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Namun, pembagian teknis penempatan pasukan ke Gaza belum dibahas.
“Belum, sedang dibicarakan, tetapi ada kemungkinan kita akan (kirim) kurang lebih di angka 8 ribu,” ujar Prasetyo di Jakarta.
Menurutnya, pengiriman pasukan ke Gaza bagian dari komitmen Indonesia atas kemerdekaan Palestina. Selain itu, bergabung dalam Board of Peace (BoP), kata dia, merupakan komitmen Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Gaza.
“Bagaimana kita melakukan upaya untuk bisa membantu masyarakat di Gaza, makanya kemudian kita, Indonesia beserta dengan tujuh negara muslim yang lain, memutuskan untuk bergabung di Board of Peace tersebut, setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza,” kata dia.
Jumlah Prajurit Diputuskan Akhir Bulan Ini
Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menambahkan, jumlah prajurit TNI yang akan dikirim ke Gaza diputuskan akhir bulan ini. Namun, TNI siap terlibat dalam perdamaian Gaza, menyusul keterlibatan Indonesia dalam BoP.
Menurut dia, TNI memiliki sejumlah opsi untuk berpartisipasi aktif dalam misi perdamaian Gaza. Namun, TNI tinggal menunggu penugasan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sampai sekarang kita banyak sudah ada beberapa opsi untuk bisa kita berpartisipasi aktif terhadap perdamaian di Gaza. Secara pastinya menunggu keputusan dari, akhir bulan inilah yang nanti akan ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden,” kata Tandyo.
Tandyo juga meminta publik tidak khawatir dalam misi ini karena TNI sudah memiliki rekam jejak yang panjang dalam misi perdamaian. TNI, kata dia, pernah dikirim dalam misi The United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.
Menurut dia, bukan tidak mungkin, prajurit yang terlibat dalam misi tersebut untuk direkrut ulang dalam misi perdamaian Gaza terkait BoP. Sebab, TNI tidak akan mengirim prajuritnya yang belum pernah punya pengalaman terlibat dalam misi perdamaian internasional.
“Jadi bukan satuan-satuan yang belum pernah tugas ke sana. Kita kalau tidak salah sudah mengirimkan dari tahun 2008 ya, dari 2008 itu kita sudah mengirimkan Unifil ke sana, sudah berkali-kali dan orang-orang inilah nanti yang akan kita kirim ke sana,” kata dia.
“Tentunya dia mempunyai pengalaman dari sisi medan dan bagaimana dia berkomunikasi dengan masyarakat di sana walaupun itu di wilayah Lebanon,” imbuhnya.
