Kondisi Anggaran Negara yang Kuat Menghadapi Ketidakpastian Global
Pemeruitah memastikan bahwa kondisi anggaran negara masih cukup kuat dalam menghadapi eskalasi global, termasuk potensi kenaikan harga minyak dunia. Selama gejolak tidak berlangsung ekstrem, dampaknya dinilai masih bisa diserap dalam APBN tahun berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario harga minyak untuk satu tahun ke depan. Perhitungan tersebut menjadi dasar dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian global.
“Kalau krisis seperti ini berkepanjangan, tahan tidak anggarannya, anggarannya seperti apa. Kalau analisis kami yang ada sekarang sih masih cukup baik, jadi tidak ada masalah,” ujar Purbaya di Istana, Selasa (3/3/2026) malam.
Menurut dia, kinerja penerimaan negara menunjukkan perbaikan signifikan pada awal tahun. Penerimaan pajak dan bea cukai pada Januari–Februari 2026 disebut tumbuh sekitar 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Itu angka yang signifikan sekali. Artinya ada perbaikan yang signifikan di ekonomi dan perilaku orang-orang, pajak dan bea cukai,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah telah menghitung skenario kenaikan harga minyak pada level tertentu selama satu tahun anggaran. Selama kenaikan masih dalam batas simulasi, APBN dinilai mampu menyerap tekanan tersebut.
“Jadi masih bisa diserap kalau harga minyak naik. Kalau terlalu tinggi, tapi kalau ekstrem sekali akan kita hitung ulang,” ujarnya.
Stok BBM dan Upaya Meningkatkan Kapasitas Penyimpanan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, cadangan BBM di Indonesia masih kuat hingga 20 hari. Hal itu diungkapkan Bahlil ketika mengikuti rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (2/3/2026).
Bahlil kemudian menyampaikan akan menambah kapasitas penyimpanan (storage) stok bahan bakar minyak (BBM), dari yang semula hanya 25–26 hari menjadi 90 hari atau tiga bulan. “Faktanya, ketahanan energi kita, storage kita itu maksimal di angka 25–26 hari, tidak lebih dari itu,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Perkembangan Terkini Timur Tengah dan Implikasi terhadap Sektor ESDM yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Pernyataan tersebut merespons perbandingan antara ketahanan energi Indonesia dengan Jepang. Stok BBM Indonesia dapat bertahan kurang dari 30 hari, sementara Jepang memiliki stok BBM untuk 254 hari ke depan.
Ketimpangan tersebut disebabkan terbatasnya storage atau penyimpanan BBM yang dimiliki Indonesia.
“Sekarang, kalau kita impor sebanyak itu (Jepang), kita mau taruh BBM di mana? Itu permasalahan kita,” ucapnya.
Oleh karena itu, lanjut Bahlil, pemerintah sedang berupaya membangun storage dengan kapasitas mencapai 90 hari atau tiga bulan agar selaras dengan standar internasional. Saat ini studi kelayakan (feasibility study) pembangunan storage sedang berlangsung. Bahlil menargetkan storage mulai dibangun pada 2026 dan direncanakan berlokasi di Sumatera.
Untuk ketahanan minyak saat ini, Bahlil menyampaikan stok minyak mentah (crude), BBM, serta LPG rata-rata berada di atas standar minimum ketahanan nasional. Adapun standar minimum yang ditetapkan pemerintah adalah 23 hari.
“Jadi, menyangkut dengan persiapan hari raya Idul Fitri, bulan puasa, alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, LPG itu semua rata-rata di atas standar minimum nasional,” ucap Bahlil.
Sebuah kapal terlihat berlabuh di lepas pantai Dubai, Uni Emirat Arab, menyusul penutupan Selat Hormuz oleh Iran , 1 Maret 2026. – (EPA/Stringer)
Perang di Timur Tengah dan Dampaknya pada Pasokan Energi
Ketahanan energi Indonesia menjadi sorotan masyarakat di tengah perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.
Pada Sabtu (28/2), Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk Teheran. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.
Pada Ahad (1/3), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat–Israel. Televisi pemerintah Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan tersebut.
Media Iran melaporkan Selat Hormuz telah “secara efektif” ditutup menyusul serangan Amerika Serikat–Israel, meski belum ada pengumuman resmi mengenai blokade formal.
Adapun Selat Hormuz menangani sekitar seperlima perdagangan minyak dunia serta volume besar ekspor gas alam cair dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Sekitar 20 persen konsumsi minyak harian global atau sekitar 20 juta barel melintasi koridor tersebut.
Skenario Alternatif untuk Menghadapi Ketidakpastian Pasokan Energi
Bahlil mengatakan pemerintah menyiapkan skenario alternatif menyusul penutupan Selat Hormuz akibat konflik Israel–Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak berkepanjangan terhadap pasokan energi global dan stabilitas dalam negeri.
Ia menyampaikan hal itu usai memimpin rapat perdana Dewan Energi Nasional (DEN) atas arahan Presiden di Jakarta, Selasa (3/3/2026). Rapat yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas dinamika global serta implikasinya terhadap ketahanan energi nasional.
“Sekali lagi saya katakan ketegangan ini tidak bisa kita ramalkan kapan selesai. Bisa cepat, bisa lambat,” kata Bahlil.
Selat Hormuz merupakan jalur vital energi dunia dengan lalu lintas sekitar 20,1 juta barel minyak per hari. Jalur tersebut juga dilalui sebagian impor minyak mentah (crude) Indonesia dari Timur Tengah.
Berdasarkan evaluasi pemerintah, ketergantungan Indonesia terhadap crude yang melewati Selat Hormuz berkisar 20–25 persen dari total impor yang bersumber dari kawasan tersebut. Selebihnya dipasok dari Afrika, termasuk Angola, serta Amerika Serikat dan Brasil.
Dalam skenario alternatif, pemerintah akan mengalihkan sebagian pembelian crude dari Timur Tengah ke Amerika Serikat guna menjamin kepastian pasokan. “25 persen dari total crude yang kita pesan dari Timur Tengah itu akan dialihkan. Ya, 25 persen,” ujar Bahlil.
Untuk produk BBM, Indonesia tidak mengimpor dari kawasan konflik. Impor bensin RON 90, 93, 95, dan 98 berasal dari negara di luar Timur Tengah, termasuk Asia Tenggara, dengan skema kontrak jangka panjang.
Pada komoditas LPG, kebutuhan impor nasional mencapai 7,3 juta ton per tahun dan meningkat menjadi 7,8 juta ton tahun ini. Sekitar 70 persen dipasok dari Amerika Serikat dan 30 persen dari Timur Tengah. Pemerintah membuka opsi pengalihan tambahan guna mengurangi risiko gangguan pasokan.
Bahlil juga mengungkapkan dua kapal yang melintasi Selat Hormuz terdampak situasi keamanan dan tengah diupayakan penyelesaiannya melalui jalur diplomasi. “Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun tidak dikeluarkan kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain, dan sudah dapat,” tuturnya.
Pengendara mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di SPBU di kawasan Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (13/5/2024). – (Infomalangraya.com/Thoudy Badai)
