Peran Ibu Negara dalam Pertemuan Dewan Keamanan PBB
Ibu Negara Amerika Serikat, Melania Trump, memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin. Dalam kesempatan ini, ia menyoroti pentingnya perlindungan anak-anak yang terlibat dalam konflik. Kegiatan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah akibat serangan AS-Israel terhadap Iran sejak akhir pekan lalu.
Duta besar dari seluruh anggota DK PBB, termasuk Rusia dan Tiongkok, hadir dalam pertemuan tersebut. Melania Trump mewakili Amerika Serikat saat mengambil alih kepresidenan bergilir bulanan DK PBB. Mantan model majalah dewasa ini membuka pertemuan dengan memukul palu upacara, kemudian menyampaikan rasa terima kasih kepada Inggris atas kepemimpinan mereka selama sebulan terakhir.
Ia juga memberikan penghormatan bagi anggota militer AS yang gugur dalam perang melawan Iran. “Kepada keluarga yang telah kehilangan pahlawan mereka yang mengorbankan hidup untuk kebebasan, keberanian, dan dedikasi mereka akan selalu dikenang,” ujarnya di depan ruangan yang penuh sesak.
“Perdamaian abadi akan dicapai ketika pengetahuan dan pemahaman sepenuhnya dihargai dalam semua masyarakat kita,” tambahnya. “Oleh karena itu, masyarakat yang diperintah oleh pengetahuan dan kebijaksanaan lebih damai.”
Kritik dari Duta Besar Iran
Menjelang pertemuan tersebut, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyatakan bahwa sangat memalukan dan munafik bahwa Amerika Serikat mengadakan pertemuan tingkat tinggi tentang perlindungan anak-anak pada hari pertama kepresidenannya di DK PBB. Ia merujuk pada serangan AS-Israel di sebuah sekolah dasar yang menewaskan sedikitnya 165 siswi dan guru di wilayah selatan Iran pada akhir pekan lalu.
Melania kemudian berkata, “Amerika Serikat berdiri bersama semua anak di seluruh dunia. Saya berharap segera perdamaian akan menjadi milik Anda,” tanpa menyebut langsung serangan di kawasan Timur Tengah. Meskipun demikian, ia mendapat sambutan hangat dari negara-negara yang diwakili dalam DK PBB.
Duta Besar Yunani, Aglaia Balta, menyampaikan terima kasih kepada Nyonya Presiden, sementara perwakilan Prancis membandingkannya dengan mantan ibu negara dan aktivis terkenal Eleanor Roosevelt. Rusia juga ikut serta dalam pujian sopan, meski tidak menyebut Iran secara langsung.
Penekanan pada Perdamaian dan Keamanan
Melania menutup pertemuan yang berlangsung selama dua jam dengan harapan bahwa semua peserta memiliki kekuatan dan tekad untuk menjaga perdamaian dan keamanan di seluruh dunia.
Ketegangan Politik dan Keuangan
Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stephane Dujarric, mengkonfirmasi bahwa ini adalah pertama kalinya seorang ibu negara atau pria pertama memimpin pertemuan DK PBB. Amerika Serikat menjabat kepresidenan bergilir DK PBB untuk bulan Maret.
Istri ketiga Presiden Donald Trump pernah berbicara untuk mengamankan pembebasan anak-anak Ukraina yang diculik Rusia. Namun, ia menuai kritik dari Ibu Negara Turki karena diam atas kematian lebih dari 20.000 anak Palestina akibat genosida Israel di Gaza.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Rosemary DiCarlo untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, memberikan penghormatan kepadanya “atas pekerjaannya untuk memberikan visibilitas pada masalah anak-anak dalam konflik dan khususnya untuk keterlibatannya pribadi untuk menyatukan kembali anak-anak Ukraina dengan keluarga mereka.”
Tantangan Finansial dan Politik
Ketegangan politik dan keuangan antara AS dan PBB telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Washington, sebagai kontributor utama anggaran PBB yang sedang kekurangan dana, merasa gelisah terhadap perannya. Banyak analisis mengatakan bahwa Presiden AS bermaksud untuk melewati DK PBB dengan “Dewan Perdamaian” baru, yang baru saja mengadakan pertemuan pertamanya di Washington bulan lalu.
Pada pertemuan tersebut, Trump kembali mengkritik bahwa PBB gagal dalam misinya. Sejak kembali ke Gedung Putih tahun lalu, ia telah mencabut dukungan dari beberapa lembaga utama PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia.
Badan dunia baru saja meluncurkan program reformasi, dan beberapa hari yang lalu Washington membayar US$160 juta untuk anggaran reguler organisasi – setelah tidak membayar apa pun pada 2025. Namun, AS masih memiliki hutang sebesar US$4 miliar kepada PBB untuk anggaran reguler dan anggaran penjaga perdamaian. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan akan terjadinya kehancuran finansial jika hal ini tidak segera diatasi.
