Pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran Menepis Isu Kesepakatan Damai dengan Amerika Serikat
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa hingga saat ini, Teheran tidak pernah menggelar negosiasi langsung dengan Amerika Serikat (AS). Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, menyebut bahwa Iran telah menerima kesepakatan damai. Baghaei menekankan bahwa posisi Iran tetap teguh dan tidak akan ada keputusan yang diambil secara sembunyi-sembunyi.
“Sejak pembicaraan formal terakhir berakhir, komunikasi kami dengan AS hanya sebatas pertukaran pesan melalui perantara, salah satunya Pakistan,” ujar Baghaei.
Ia juga menjelaskan bahwa rakyat Iran saat ini tengah memasuki hari ke-31 dalam melawan “agresi jahat” yang dilancarkan AS dan Israel. Baghaei mengibaratkan pertahanan nasional Iran dilakukan dengan segenap jiwa raga. Iran pun tidak main-main dalam menunjukkan taringnya. Penggunaan sistem rudal canggih seperti Kheibar-Shekan, Arash, dan Khorramshahr menjadi bukti nyata bahwa Teheran siap membalas setiap jengkal serangan yang mengancam kedaulatan mereka.
Kritik terhadap Serangan yang Menyasar Fasilitas Sipil
Selain itu, Baghaei juga melayangkan kritik pedas terhadap serangan yang menyasar fasilitas sipil. Ia menuding AS dan sekutunya telah mengangkangi hukum internasional. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa dalam 80 tahun sejarah PBB, sulit menemukan kekejaman yang masif seperti ini hanya dalam kurun waktu satu bulan.
“Ini sudah masuk kategori kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hingga potensi genosida,” tegasnya. Ia menunjuk serangan ke rumah sakit, universitas, hingga situs warisan budaya di Isfahan dan Teheran sebagai bukti nyata pelanggaran berat tersebut.
Selain itu, serangan pada infrastruktur energi yang sempat melumpuhkan listrik di Teheran dan Karaj dianggap sebagai upaya teror terhadap warga sipil. “Kami memberikan penghormatan tertinggi bagi para martir, terutama para guru dan sisiswa yang menjadi korban,” katanya. “Iran tidak akan mundur dari jalan perlindungan kedaulatan nasional,” pungkas Baghaei.
Ancaman Terbaru Trump terhadap Iran
Trump kembali melancarkan ancamannya terhadap Iran setelah pernyataan dari Baghaei muncul. Dalam ancaman terbarunya, Trump menyebut jika Iran tidak mencapai kesepakatan dengan Amerika dan membuka Selat Hormuz, ia akan menghancurkan sepenuhnya pembangkit listrik dan sumur minyak di negara tersebut.
“Amerika Serikat sedang dalam diskusi serius dengan REZIM BARU, DAN LEBIH MASUK AKAL, untuk mengakhiri Operasi Militer kami di Iran,” tulis Trump melalui akun Truth Social.
“Kemajuan besar telah dicapai, tetapi jika karena alasan apa pun kesepakatan tidak segera tercapai, yang kemungkinan besar akan terjadi, dan jika Selat Hormuz tidak segera ‘Dibuka untuk Bisnis,’ kami akan mengakhiri ‘kunjungan’ kami yang menyenangkan di Iran dengan meledakkan dan melenyapkan sepenuhnya semua Pembangkit Listrik, Sumur Minyak, dan Pulau Kharg mereka (dan mungkin semua pabrik desalinasi!), yang sengaja belum kami ‘sentuh’,” tegasnya.
Spekulasi tentang Pengerahan Pasukan Militer AS
Sebelumnya, Trump secara gamblang menyebut ingin menguasai Pulau Kharg, yang merupakan jantung ekspor minyak mentah Iran. Pernyataan Trump ini mencuat bersamaan dengan keputusan Washington yang mengirim ribuan personel militer tambahan ke Timur Tengah.
“Mungkin kita akan merebut Pulau Kharg, mungkin juga tidak. Kita punya banyak pilihan,” kata Trump kepada Financial Times. “Itu juga berarti kita harus berada di sana (Pulau Kharg) untuk sementara waktu. Saya rasa mereka tidak memiliki pertahanan yang kuat. Kita bisa merebutnya dengan sangat mudah,” tambahnya.
Sumber-sumber yang dihubungi oleh mitra BBC di AS, CBS News, mengatakan bahwa para pejabat Pentagon telah melakukan persiapan terperinci untuk mengerahkan pasukan darat ke Iran. Menambah spekulasi tersebut, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan pada hari Sabtu (28/3/2026), bahwa 3.500 pelaut dan marinir AS lainnya telah tiba di Timur Tengah sebagai bagian dari unit yang dipimpin oleh kapal perang USS Tripoli.
Baik Pentagon maupun Gedung Putih menolak memberikan komentar tentang pengerahan pasukan tertentu atau rencana potensial – tetapi telah berulang kali menegaskan bahwa opsi tersebut tersedia.
