DPRD Sidoarjo Menilai WFH Bukan Solusi Utama untuk Menekan Konsumsi BBM
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Rafi Wibisono, menilai bahwa kebijakan work from home (WFH) atau bekerja di rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak seharusnya menjadi solusi utama dalam upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Ia menyarankan agar pemerintah daerah lebih fokus pada penggunaan transportasi umum sebagai alternatif yang lebih efektif dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
WFH Dinilai Bukan Solusi Utama
Menurut Rafi, langkah untuk mencapai efisiensi nasional terutama dalam mengurangi konsumsi BBM akan lebih baik jika dilakukan melalui optimalisasi penggunaan transportasi umum. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh terganggu oleh kebijakan WFH.
“WFH tidak seharusnya menjadi opsi utama dalam upaya menekan penggunaan BBM atau efisiensi. Karena aspek pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas yang tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa ada solusi alternatif yang lebih efektif tanpa harus merumahkan pegawai. Dengan mendorong penggunaan transportasi umum bagi ASN, pemerintah dapat menghemat BBM sambil tetap menjaga kelancaran pelayanan.
“Kalau tujuannya untuk efisiensi BBM, bisa juga didorong penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jadi tidak langsung WFH. Ini bisa menjadi alternatif. ASN tetap masuk kantor, pelayanan tetap berjalan, tapi penggunaan BBM bisa ditekan,” tambahnya.
Dorong Penggunaan Transportasi Umum untuk ASN
Rafi mengusulkan tiga skema yang perlu dipertimbangkan oleh Pemkab Sidoarjo untuk mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus menghemat energi. Pertama, pola keberangkatan dan kepulangan ASN harus diatur dengan penyediaan transportasi terpadu. Hal ini tidak hanya membantu menghemat BBM, tetapi juga mempertimbangkan volume kendaraan saat jam sibuk.
Kedua, sistem kerja hybrid dapat diterapkan dengan menerapkan pola kerja fleksibel, seperti WFH pada sektor-sektor tertentu yang memungkinkan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban jalan raya secara signifikan.
Yang ketiga adalah penguatan layanan digital. Digitalisasi layanan publik sangat penting agar masyarakat tidak perlu melakukan mobilitas fisik ke kantor-kantor pemerintahan untuk urusan administratif.
“Penting juga upaya digitalisasi layanan publik agar masyarakat tidak perlu melakukan mobilitas fisik ke kantor-kantor pemerintahan untuk urusan administratif,” ujar Rafi.
Menciptakan Sistem Perkotaan yang Lebih Cerdas
Rafi menegaskan bahwa tujuan akhir dari usulan ini bukan sekadar mengurangi jumlah kendaraan, melainkan menciptakan sistem perkotaan yang lebih cerdas. Dengan transportasi yang layak, biaya energi yang dikeluarkan masyarakat dapat ditekan, sementara produktivitas tetap terjaga melalui dukungan layanan digital.
Dia berharap inisiatif ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah. Prinsipnya adalah efisiensi jalan, tetapi pelayanan publik tetap maksimal di semua sektor layanan oleh Pemkab Sidoarjo.
