Peran Strategis Selat Malaka dalam Perdagangan Global
Selat Malaka memiliki peran penting dalam perdagangan global. Jalur laut yang terletak antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini menjadi salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Dengan panjang sekitar 1.000 kilometer, selat ini menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, serta menjadi jalur utama bagi kapal-kapal yang membawa barang dagangan dari berbagai belahan dunia.
Lebar selat ini mencapai kurang dari 2,5 kilometer di titik tersempitnya, dengan kedalaman hanya 23 meter. Hal ini membuatnya lebih sempit dibandingkan Selat Hormuz, yang lebarnya mencapai 39 kilometer. Namun, meskipun lebih sempit, kepadatan lalu lintas di Selat Malaka jauh lebih tinggi dibandingkan di Selat Hormuz.
Peta Selat Malaka. – (Public Domains)
Angka Perdagangan yang Menggoda
Setiap tahun, perdagangan senilai 3,5 triliun dolar AS melewati Selat Malaka. Angka ini setara dengan sepertiga PDB global. Selain itu, sekitar 29 persen distribusi minyak global melalui selat ini, yang lebih besar dibandingkan jumlah yang melalui Selat Hormuz, yaitu sekitar 20 persen.
Produsen utama Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) Teluk Persia, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak, menyumbang hampir 60 persen minyak mentah yang bergerak melalui Selat Malaka pada 2025.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. – (ANTARA Foto/WAG Mahathir)
Keuntungan yang Diperoleh Singapura
Singapura adalah negara yang paling diuntungkan oleh posisi strategis Selat Malaka. Negara ini mendapatkan keuntungan sebesar 25 miliar dolar AS per tahun dari penyediaan pelabuhan kontainer bongkar muat, pengisian bahan bakar, dan layanan logistik maritim lainnya. Selain itu, Singapura juga menjadi hub migas dunia di Selat Malaka.
Sementara itu, Malaysia dan Indonesia masih tertinggal dalam memanfaatkan posisi strategis ini. Meski begitu, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengenakan tarif pada kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka.
Upaya Mengenakan Tarif
Pada 1992, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengusulkan adanya pembayaran oleh pengguna selat untuk meningkatkan peraturan lalu lintas. Ia menyarankan bahwa “beberapa bentuk pembayaran harus dilakukan kepada pihak berwenang yang bertanggung jawab menjaga selat tetap terbuka dan mengurangi bahaya terhadap pelayaran.”
Namun, usulan ini ditentang oleh banyak pemilik kapal dan pengirim barang karena khawatir akan memperlambat waktu pengiriman kargo dan meningkatkan biaya. Singapura, sebagai negara yang paling diuntungkan, juga menolak usulan tersebut, karena takut tindakan ini akan mempertanyakan status internasional selat dan hak lintas bebas.
Kondisi kapal tongkang Marcopolo 188 bermuatan kontainer yang nyaris karam di Perairan Selat Malaka Utara Pulau Karimun Anak, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Kamis (26/5/2022). Kapal tongkang Marcopolo 188 yang membawa 195 unit kontainer dengan tujuan Singapura tersebut nyaris karam akibat hantaman angin pada Kamis (26/5) dini hari. – (ANTARA/Edo)
Alasan Tidak Ada Tarif di Selat Malaka
Menurut Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, hal ini terkait Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Pasal 44 UNCLOS menyatakan bahwa negara-negara yang berbatasan dengan selat internasional tidak boleh menghambat jalur transit. Perjanjian ini juga menyatakan bahwa tidak akan ada penangguhan perjalanan transit.
Indonesia, Singapura, dan Malaysia semuanya telah meratifikasi UNCLOS. Sementara itu, Iran belum meratifikasi kesepakatan tersebut, meskipun telah menandatangani. Hal ini membuat situasi di Selat Hormuz berbeda dari Selat Malaka.
Kepentingan Negara-Negara Besar
Selat Malaka juga memiliki kepentingan bagi negara-negara besar, seperti Amerika Serikat. Sebagian besar impor minyak China melewati selat ini, serta banyak kapal militer AS yang melintasi selat tersebut. Kehadiran AS di Singapura melalui Naval Support Activity (NSA) Singapura di Sembawang memfasilitasi operasi militer dan logistik.
Dalam kondisi normal, penerapan tarif di Selat Malaka terbilang mustahil. Kecuali, seperti di Teluk, ada negara yang menyerang negara-negara litoral yang mengelilingi selat itu. Namun, perang tentu bukan harga yang pantas untuk mengejar keuntungan dari Selat Malaka.
