Kementerian Luar Negeri Iran Menolak Pertemuan Langsung dengan Amerika Serikat
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa tidak ada rencana pertemuan langsung antara pejabat Iran dan Amerika Serikat di Islamabad. Ia menekankan bahwa posisi Iran hanya akan disampaikan melalui pihak ketiga untuk diteruskan kepada delegasi AS.
“Tidak ada perubahan sikap,” ujar Baghaei. “Setiap pembicaraan atau kemajuan apa pun harus dikaitkan dengan pencabutan blokade.”
Iran menilai blokade angkatan laut AS di Selat Hormuz sebagai penghalang utama diplomasi. Teheran bahkan menyebut langkah tersebut sebagai tindakan perang dan pembajakan internasional. Nada keras juga diarahkan kepada Presiden AS, Donald Trump, yang menurut Iran terus melontarkan retorika ancaman.
Meski Iran bersikap kaku, secercah harapan masih tersisa. Gedung Putih mengonfirmasi bahwa utusan khusus AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, telah bertolak dari Washington menuju Islamabad pada Sabtu. Skema yang disiapkan bukan dialog tatap muka, melainkan “diplomasi ulang-alik”. Delegasi Iran dan AS berada di ruangan terpisah, sementara Pakistan berperan sebagai mediator yang menyampaikan pesan bolak-balik.
Pertemuan-pertemuan awal diperkirakan berlangsung segera setelah delegasi AS tiba. Peluang perundingan langsung memang ada, namun sangat kecil dan bergantung pada sejauh mana kedua pihak bersedia melunak. Bagi para pejabat di Islamabad, misi ini jelas meredakan ketegangan di kawasan paling strategis bagi energi dunia meski peluang suksesnya masih setipis rambut.
Upaya Amerika Serikat untuk Merebut Uranium Iran
Upaya Amerika Serikat untuk merebut paksa uranium yang sangat diperkaya milik Iran dinilai sebagai operasi militer berisiko ekstrem dengan tingkat kompleksitas yang nyaris mustahil. Penilaian ini disampaikan Jason Campbell, peneliti senior di Middle East Institute, dalam wawancara dengan Al Jazeera, Sabtu.
Menurut Campbell, misi semacam itu hanya bisa dilakukan jika AS memiliki intelijen yang nyaris sempurna. “Anda harus hampir benar-benar yakin di mana uranium yang sangat diperkaya itu berada,” ujarnya. Risiko, kata dia, akan melonjak tajam jika material tersebut tersebar di beberapa lokasi karena akan memaksa militer AS melakukan beberapa operasi besar secara hampir bersamaan.
Campbell menyebut sejumlah situs nuklir utama Iran, Isfahan, Natanz, dan Fordow, sebagai kandidat lokasi penyimpanan. Namun, fokus terbesar disebut berada di Isfahan. “Laporan sumber terbuka yang kredibel menunjukkan Iran kemungkinan memindahkan uranium yang sangat diperkaya ke fasilitas Isfahan sebelum perang 12 hari tahun lalu,” katanya.
Masalahnya, kendala teknis di Isfahan sangat berat. Tiga pintu masuk yang diketahui ke kompleks tersebut dilaporkan telah rusak dan bahkan ditimbun tanah oleh Iran untuk membuatnya tak bisa diakses. Kondisi ini menjadikan operasi penyusupan atau ekstraksi material nuklir jauh lebih berbahaya.
Persoalan Lokasi dan Jumlah Uranium Iran
Sementara itu, persoalan lokasi dan jumlah uranium Iran juga menjadi sorotan lembaga internasional. International Atomic Energy Agency (IAEA) dinilai perlu menetapkan “garis dasar” baru untuk memverifikasi persediaan uranium Teheran. Pendapat senada disampaikan Daryl Kimball, direktur eksekutif Arms Control Association.
Ia menyebut sekitar 200 dari total 440 kilogram uranium yang sangat diperkaya diyakini berada di sekitar kompleks Isfahan, sementara sisanya dekat fasilitas Fordow. Namun, Kimball menegaskan material tersebut bukan “debu nuklir” istilah yang kerap digunakan Donald Trump, melainkan gas uranium heksafluorida yang sangat beracun.
“Material ini kemungkinan berada di terowongan atau terkubur di bawah bangunan akibat pemboman sebelumnya, disimpan dalam wadah yang bisa tampak seperti tabung,” jelasnya. Selain beracun, uranium tersebut juga membutuhkan penanganan ekstra hati-hati untuk diekstraksi atau diturunkan kadar pengayaannya.
Tak heran, Trump sebelumnya mengakui bahwa pemulihan uranium Iran akan menjadi “proses panjang dan sulit”, sebuah isyarat bahwa tujuan itu, jika benar dikejar, akan menghadapkan Washington pada risiko militer dan politik yang sangat besar.
