Perubahan Diplomasi Tiongkok di Selat Hormuz
Pernyataan Menteri Pertahanan Tiongkok, Dong Jun, pada bulan April menunjukkan pergeseran dalam pendekatan diplomasi Beijing. Sebelumnya, Tiongkok cenderung menjaga sikap tenang, tetapi kini mereka mengirimkan pesan yang lebih tegas terkait situasi di Selat Hormuz. Hal ini menjadi bentuk peringatan terhadap tekanan yang datang dari Amerika Serikat (AS) dan sekaligus menunjukkan dukungan implisit terhadap Iran.
Dukungan Tiongkok untuk Iran
Dr. Nadia Helmy, associate professor dari Universitas Beni Suef Mesir, menyebut bahwa pernyataan Tiongkok bukan hanya sekadar sikap politik, tetapi juga langkah deterensi praktis terhadap pihak-pihak yang menghambat navigasi di kawasan tersebut. Ia menyoroti bahwa Tiongkok akan terus beroperasi di Selat Hormuz tanpa menerima pengawasan eksternal. Ini menunjukkan pengakuan Tiongkok terhadap kedaulatan Iran atas selat tersebut.
“Ini merupakan tantangan langsung terhadap tekanan AS yang bertujuan mengontrol atau menutup selat,” ujarnya.
Blokade AS dan Respons Tiongkok
Menurut Helmy, hubungan antara jaminan Tiongkok kepada Iran dan strategi blokade laut AS bisa disebut sebagai “persamaan kompleks yang terus meningkat”. Langkah Tiongkok tidak serta-merta akan membuat Washington mundur, malah berpotensi memicu eskalasi konflik.
Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut mempertimbangkan blokade laut terhadap Iran dan Selat Hormuz, sambil memperingatkan Tiongkok agar tidak memberikan dukungan militer kepada Teheran. Washington melihat pengetatan tekanan terhadap Iran sebagai bagian dari konfrontasi yang lebih luas dengan Beijing.
Helmy juga mengingatkan bahwa setiap bentuk blokade balasan antara AS dan Tiongkok berpotensi menjadi “pemicu perang” yang dapat menyeret kedua kekuatan besar ke konflik langsung.
Ketergantungan Energi Tiongkok
Sikap tegas Tiongkok tidak lepas dari ketergantungan besar mereka terhadap minyak Iran. Tiongkok membeli lebih dari 80 persen impor minyaknya dari Iran, sekitar 1,38 juta barel per hari. “China adalah negara yang paling bergantung pada Selat Hormuz untuk kebutuhan energinya,” tulis Helmy.
Selain itu, sekitar 40 persen impor minyak China dan 30 persen kebutuhan LNG juga melewati jalur tersebut. Kondisi ini membuat Beijing menolak keras segala upaya penutupan selat. Helmy juga mencatat bahwa Tiongkok menggunakan hak veto terhadap resolusi yang dinilai hanya menyalahkan Iran, tanpa menyentuh akar konflik.
Awal Konfrontasi Global yang Lebih Luas
Helmy menilai langkah Tiongkok di Selat Hormuz merupakan awal dari konfrontasi tidak langsung dengan AS yang melampaui aspek ekonomi. “Ini adalah tantangan langsung Tiongkok terhadap blokade Amerika terhadap Teheran,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Beijing juga memanfaatkan celah strategis akibat fokus Washington di kawasan Teluk untuk memperluas pengaruhnya di wilayah lain, seperti Laut China Selatan dan Taiwan. Di sisi lain, Tiongkok tetap memainkan peran diplomatik aktif, termasuk sebagai mediator dalam pembicaraan gencatan senjata antara Teheran dan Washington, guna menunjukkan kapasitasnya sebagai pengelola krisis global.
Sinyal Kesiapan Tiongkok
Dalam analisisnya, Helmy menyebut situasi saat ini sebagai bentuk “internasionalisasi paksa” dari krisis di Selat Hormuz. “Tiongkok tidak akan puas hanya dengan tekanan ekonomi jika pasokan energinya dari Iran terancam,” tegasnya.
Tiongkok juga menegaskan kehadiran militernya di kawasan tersebut sebagai langkah rutin untuk mengamankan rantai pasok. Selain itu, Beijing mendorong pembentukan aliansi regional untuk menghadapi intervensi asing. Sebagai langkah antisipasi, Tiongkok meningkatkan cadangan minyak strategisnya hingga 1,2 miliar barel, cukup untuk 109 hari konsumsi, guna mengurangi dampak gangguan pasokan.
Helmy menyimpulkan bahwa jaminan Tiongkok terhadap Iran justru memperumit situasi dan mendorong AS meningkatkan tekanan, termasuk melalui blokade laut. “Kondisi ini meningkatkan kemungkinan konfrontasi langsung antara kekuatan besar di Selat Hormuz,” pungkasnya.
