Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Tengah Kecerdasan Buatan
Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini hadir di tengah sebuah ironi yang sulit diabaikan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) telah masuk ke ruang kelas dan digunakan jutaan pelajar Indonesia setiap harinya, sementara sistem pendidikan belum benar-benar siap menyambutnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah perlu merespons perubahan ini, melainkan seberapa jauh kita sudah tertinggal.
Heny Hendrayati, Ketua Yayasan Pendidikan Handayani 1979 Kabupaten Bandung, mengungkapkan bahwa selama ini aplikasi AI banyak yang memakai namun sedikit yang memahami. Data terbaru menempatkan Indonesia dalam posisi yang perlu dicermati secara kritis. Global Student Survey 2025 dari Chegg mencatat Indonesia sebagai negara dengan proporsi mahasiswa pengguna AI tertinggi di antara 15 negara yang disurvei, mencapai 95 persen, jauh melampaui rata-rata global. Laporan UNDP tahun yang sama menegaskan bahwa pelajar adalah kelompok pengguna AI paling aktif di dunia, dengan 42 persen di antaranya menggunakan AI lebih dari sekali dalam sepekan.
Namun di balik angka tersebut, menurut Heny, tersimpan persoalan yang lebih dalam. Survei APJII 2025 mencatat indeks literasi AI Indonesia hanya di angka 49,96 dari 100, masuk kategori buruk. Mayoritas pengguna mampu mengoperasikan AI, tetapi belum mampu memahami cara kerjanya, mengenali batasannya, apalagi berpikir kritis terhadapnya.
“Inilah ironi yang tepat untuk direnungkan pada Hardiknas tahun ini: penggunaan paling masif, tetapi pemahaman yang belum mengikuti,” ujarnya.
Tiga Persoalan Mendesak yang Perlu Dipikirkan Bersama
Heny, yang juga Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis-Universitas Pendidikan Indonesia, mengungkapkan tiga persoalan mendesak yang perlu dipikirkan bersama saat ini:
Relevansi Kurikulum
Sistem evaluasi yang masih berpusat pada hafalan dan reproduksi informasi kehilangan relevansinya ketika informasi itu sendiri sudah dapat diakses dan diolah mesin dalam hitungan detik. Kompetensi yang tidak dapat digantikan AI, yakni berpikir kritis, kreativitas, empati, dan kemampuan berkolaborasi, justru paling jarang diajarkan secara eksplisit. Kesenjangan antara apa yang diajarkan sekolah dan apa yang dibutuhkan dunia nyata terus melebar dari tahun ke tahun.Ketimpangan Akses Digital
Sementara siswa di perkotaan sudah berkenalan dengan kecerdasan buatan, banyak siswa di daerah terpencil masih berjuang mendapatkan sinyal yang stabil. Penelitian pendidikan digital yang dipublikasikan pada 2025 mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur dan minimnya pelatihan guru sebagai dua hambatan terbesar dalam transformasi digital pendidikan di Indonesia. “Tanpa pemerataan akses yang serius, digitalisasi pendidikan hanya akan memperlebar ketimpangan yang sudah ada,” kata Heny.Kesiapan Tenaga Pendidik
Ketika peserta didik sudah lebih fasih menggunakan AI dibandingkan pendidiknya, terjadi kesenjangan pedagogis yang berbahaya bagi kualitas pembelajaran. Kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik mengajar bukan lagi kompetensi tambahan, melainkan kebutuhan mendasar. Pelatihan yang selama ini berjalan kerap bersifat seremonial: satu hari tanpa tindak lanjut, tanpa pendampingan, dan tanpa evaluasi dampak.
Peluang yang Terbuka di Era AI
Di balik tantangan tersebut, era AI membuka peluang yang belum pernah tersedia sebelumnya. Personalisasi pembelajaran yang dulu sulit diwujudkan karena keterbatasan tenaga pendidik kini dimungkinkan secara teknis. Setiap siswa berpotensi mendapat umpan balik yang disesuaikan dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya masing-masing. Global Student Survey 2025 mencatat bahwa lebih dari separuh mahasiswa pengguna AI menyatakan teknologi tersebut membantu mereka memahami materi lebih baik, sementara 41 persen merasa mendapat lebih banyak ruang untuk pengembangan diri. Potensi ini nyata, asalkan penggunaannya terarah dan terbimbing.
Agenda yang Tidak Bisa Ditunda
Heny menyebut setidaknya ada tiga langkah prioritas yang perlu segera dijalankan:
Pembaruan Kurikulum
Secara substantif untuk menempatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi AI sebagai kompetensi inti, bukan mata pelajaran tambahan yang berdiri sendiri.Pengembangan Profesional Pendidik
Harus dirancang sebagai program berkelanjutan dengan pendampingan terstruktur dan evaluasi yang terukur, bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat administratif.Pemerataan Infrastruktur Digital
Harus menjadi prioritas anggaran yang nyata, bukan sekadar janji kebijakan yang terus ditunda.
“Tanggung jawab tersebut adalah milik semua pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pengelola satuan pendidikan, hingga masyarakat luas. Perubahan yang bermakna tidak akan datang dari satu arah saja, melainkan dari komitmen bersama untuk menempatkan kualitas pendidikan sebagai prioritas yang tidak bisa dikompromikan.”
“Pendidikan yang baik selalu bekerja secara antisipatif, bukan reaktif. Tujuannya bukan sekadar membekali generasi untuk dunia hari ini, tetapi untuk dunia yang akan mereka warisi. Hardiknas tahun ini semestinya menjadi pengingat sekaligus dorongan: bahwa kemajuan teknologi baru akan bermakna jika berjalan seiring dengan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berpusat pada kemanusiaan,” tutur Heny.
