Program Sekolah Swasta Gratis Berdampak Positif bagi Sekolah dan Orang Tua
Program sekolah swasta gratis yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan dampak positif yang signifikan bagi sejumlah sekolah di Jakarta. Selain meringankan beban orang tua, program ini juga membuat sekolah-sekolah yang sebelumnya kesulitan menarik murid kembali diminati masyarakat.
Pada tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta memperluas jumlah sekolah swasta gratis dari 40 menjadi 103 sekolah. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp253.625.139.600. Sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan akan mendapatkan pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta penerima baru akan menerima pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.
Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa program sekolah swasta gratis merupakan salah satu cara untuk memastikan anak-anak tetap memperoleh pendidikan yang layak. Ia berharap kebijakan ini dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu.
Selain program sekolah swasta gratis, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan berbagai bantuan pendidikan tetap berlanjut, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan program pemutihan ijazah. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan menjadi pijakan lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Sekolah Swasta Kembali Diminati
Kepala SMK Kesehatan Gapura Merah Putih, Dona Ulfa, mengatakan bahwa program sekolah swasta gratis memberi dampak besar bagi sekolahnya. Sekolah yang berlokasi di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, merupakan salah satu dari 40 sekolah swasta penerima lanjutan.
Menurut Dona, dampak paling terasa terlihat dari meningkatnya minat masyarakat. Jika sebelumnya sekolah kesulitan mendapatkan satu kelas siswa baru, kini jumlah pendaftar meningkat tajam. “Sebelumnya, kami mendapatkan siswa satu kelas aja itu agak sulit. Sekarang, yang mendaftar itu sampai 187 orang. Padahal, kuotanya 36 orang,” ujarnya.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu, ketika pendaftar di SMK Kesehatan Gapura Merah Putih hanya sekitar 50 orang. Saat ini, sekolah tersebut memiliki sekitar 108 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar.
Proses penerimaan peserta didik baru tetap dilakukan melalui seleksi. Setiap calon siswa wajib mengikuti pemeriksaan kesehatan, tes tertulis, dan wawancara sesuai karakter pendidikan kesehatan. Namun, seluruh proses seleksi itu tidak dipungut biaya karena sudah ditanggung melalui program sekolah swasta gratis.
Program tersebut juga membantu sekolah dalam mengelola keuangan. Dona mengatakan, sekolah tidak lagi bergantung pada pembayaran biaya pendidikan dari orang tua siswa yang sebelumnya kerap terlambat. “Kedua, memang pihak sekolah kan gak lagi menunggu-nunggu dana dari orang tua. Biasanya kan kita akhirnya tertunggak, biasanya ijazah jadi belum terbayarkan,” katanya.
Ia menambahkan, program itu juga berdampak pada kesejahteraan guru. Menurut Dona, honor guru di sekolahnya meningkat signifikan setelah program berjalan. “Ya, karena sebelumnya kita memang honornya kecil. Saya aja kepala sekolah honornya Rp1,2 juta. Nah, dengan sekolah swasta gratis, alhamdulillah banget, saya baru ngerasain duit UMR,” paparnya.
Selain untuk operasional dan kesejahteraan guru, dana program sekolah swasta gratis digunakan untuk membenahi sarana dan prasarana sekolah. Dona menyebut sekolahnya kini dapat memperbaiki fasilitas yang sebelumnya tertunda. “Jadi meningkat. Saya jadi punya CCTV baru, saya punya monitor baru, kelas sudah ada karpetnya. Plafon kelas tadinya juga jebol, akhirnya bisa direnov,” ujarnya.
Ringankan Beban Orang Tua dan Sekolah
Kepala SD Bhakti Luhur, Chaeruddin, mengatakan bahwa program sekolah swasta gratis memberikan manfaat besar bagi sekolahnya. Mayoritas siswa di sekolah yang berlokasi di Petogogan, Jakarta Selatan, berasal dari keluarga menengah ke bawah. “Karena kondisi anak-anak kami memang dari menengah ke bawah. Alhamdulillah dengan mendapat azas manfaat dari SSG (sekolah swasta gratis), kami, anak-anak sudah tidak merasa was-was,” kata dia.
Chaeruddin mengatakan, sebelum program berjalan, sebagian siswa kerap mengeluh tidak mampu membayar SPP. Di sisi lain, sekolah tetap harus memenuhi kewajiban membayar gaji guru. Kondisi itu mulai terbantu setelah sekolahnya masuk dalam program sekolah swasta gratis.
Kepala SMK PGRI 15 Jakarta, Syaprudin, juga mengaku merasakan manfaat serupa. Menurut dia, sekolah kini tidak lagi harus menunggu pembayaran SPP dari orang tua siswa untuk membayar honor guru dan pegawai. “Yang tadinya kita setiap bulan memberikan insentif honor pada pegawai atau guru nunggu orang tua, ya sekarang ini sudah tidak lagi. Tinggal menggunakan dari dana yang ada,” kata Syaprudin.
Syaprudin mengatakan, program tersebut juga membuat sekolah dapat melengkapi sarana dan prasarana. Sebelumnya, sekolah harus menabung dari pembayaran SPP untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah. “Alhamdulillah, selain memang melengkapi sarana prasarana, harus diperhatikan kesejahteraan guru dan pegawai. Itu sudah kita tingkatkan,” ujar dia.
Ia memastikan, SMK PGRI 15 Jakarta tidak lagi memungut biaya kepada siswa setelah mengikuti program sekolah swasta gratis. Bahkan, biaya yang sudah dibayarkan siswa untuk tahun ajaran 2025/2026 dikembalikan seluruhnya. “Bahkan dari tahun lalu pun uang yang masuk ke sekolah kita kembalikan semuanya. Dari uang pembangunan, uang kegiatan, termasuk uang formulir sekalipun, kita kembalikan total,” kata Syaprudin.
