Sejarah Kepemimpinan Kabupaten Malang Pasca-Reformasi
Kabupaten Malang, salah satu daerah terbesar di Jawa Timur, telah dipimpin oleh sejumlah tokoh dengan latar belakang berbeda sejak era reformasi 1998. Masing-masing bupati memiliki perjalanan karier dan gaya kepemimpinan yang unik, yang turut memberi warna dalam dinamika pemerintahan kabupaten ini dari masa ke masa.
Berikut adalah profil singkat serta perjalanan kariernya dari empat bupati Malang setelah era reformasi:
Ibnu Rubianto
Ibnu Rubianto menjabat sebagai Bupati Malang pada awal era reformasi, tepatnya sejak 26 Oktober 2000 hingga wafat pada 24 Januari 2001. Meskipun memimpin di masa reformasi, Ibnu tidak dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan oleh anggota DPRD. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Malang baru menggelar Pilkada langsung pertamanya pada tahun 2005.
Ibnu dikenal sebagai akademisi sekaligus politikus yang sempat memimpin Kabupaten Malang dalam masa transisi pascareformasi. Lahir di Malang pada 12 November 1956, ia berasal dari keluarga pejuang dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya, Letkol (Purn.) KH Mahfud Ridwan, merupakan pejuang kemerdekaan penerima Bintang Gerilya. Sementara ibunya, Hj. Soejati, aktif di Korps Wanita Veteran Indonesia (KOWAVERI).
Ibnu menempuh pendidikan dasarnya di Malang sebelum melanjutkan studi Teknik Sipil Transportasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya. Ia juga meraih gelar MBA bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia (IPWI) Jakarta.
Sebelum terjun ke dunia politik, Ibnu berkarier sebagai dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang dan pernah menjabat Dekan Fakultas Teknik. Namun masa kepemimpinannya sebagai Bupati Malang berlangsung singkat karena wafat pada Januari 2001. Posisinya kemudian digantikan oleh wakilnya, Sujud Pribadi.
Sujud Pribadi
Sujud Pribadi menjabat sebagai Bupati Malang selama dua periode, yakni 2001–2005 dan 2005–2010. Sebelumnya, ia menjabat Wakil Bupati Malang mendampingi Ibnu Rubianto pada periode 2000–2001.
Karier politik Sujud dimulai saat dipercaya menjadi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang periode 1999–2000. Setelah wafatnya Ibnu Rubianto, Sujud dilantik menjadi Bupati Malang untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2001–2005.
Pada periode berikutnya, Sujud memimpin Kabupaten Malang bersama Rendra Kresna sebagai wakil bupati. Keduanya dikenal memiliki pembagian peran yang seimbang, di mana Sujud lebih banyak turun langsung ke masyarakat, sedangkan Rendra memperkuat administrasi pemerintahan.
Sujud dikenal memiliki gaya kepemimpinan sederhana dan dekat dengan warga. Ia kerap mengunjungi desa-desa menggunakan sepeda motor untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Dalam memimpin, Sujud memegang filosofi hidup Sepi ing pamrih, rame ing gawe, nrimo ing pandum, yang berarti bekerja dengan tulus tanpa pamrih dan ikhlas mengabdi.
Selain itu, ia juga dikenal menolak budaya Asal Bapak Senang (ABS) di lingkungan birokrasi. Salah satu kebijakan yang cukup menonjol pada masa kepemimpinannya adalah menghapus tradisi pemberian parsel Lebaran bagi pegawai negeri sipil pada 2005 sebagai bentuk komitmen terhadap semangat antikorupsi.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai bupati, Sujud diketahui aktif berdagang dan tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
Rendra Kresna
Rendra Kresna menjabat sebagai Bupati Malang selama dua periode, yakni 2010–2015 dan 2016–2021. Sebelum menjadi bupati, ia terlebih dahulu menjabat sebagai Wakil Bupati Malang mendampingi Sujud Pribadi pada periode 2005–2010.
Lahir pada 22 Maret 1962, Rendra memulai karier politiknya melalui Partai Golkar. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang sejak 1997 hingga 2005 sebelum dipercaya menduduki jabatan wakil bupati.
Pada Pilkada 2015, Rendra kembali terpilih sebagai Bupati Malang bersama M. Sanusi sebagai wakil bupati. Saat itu, pasangan tersebut mendapat dukungan dari sejumlah partai politik.
Selain dikenal aktif di dunia politik, Rendra juga pernah menjabat Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur setelah hengkang dari Partai Golkar pada 2016. Namun perjalanan kepemimpinannya diwarnai kasus hukum yang kemudian menjadi sorotan publik dan memengaruhi perjalanan politiknya.
Meski demikian, Rendra juga sempat menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha pada 2018. Eks Bupati Malang tersebut akhirnya memperoleh bebas bersyarat pada 23 April 2024 setelah menjalani masa tahanan sejak 2018.
M. Sanusi
M. Sanusi atau akrab disapa Abah Sanusi menjadi salah satu tokoh yang cukup lama memimpin Kabupaten Malang. Ia menjabat sebagai Bupati Malang periode 2019–2021, 2021–2025, dan kembali terpilih untuk masa jabatan 2025–2030.
Lahir di Malang pada 20 Mei 1960, Sanusi sebelumnya dikenal sebagai pengusaha tebu asal Gondanglegi. Selain itu, Sanusi juga sempat berkarier sebagai guru di MAN Filial Gondanglegi pada 1983.
Masa kecil hingga pendidikan menengah Sanusi ditempuh di lingkungan pondok pesantren di Gondanglegi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke IAIN Sunan Ampel dan meraih gelar doktorandus pada 1990. Ia kemudian mengambil pendidikan Magister Manajemen di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta.
Karier politik Sanusi dimulai melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia pernah menjabat Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Malang serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang. Sebagai pengagum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sanusi juga aktif di berbagai organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan GP Ansor.
Namanya semakin dikenal ketika terpilih sebagai Wakil Bupati Malang mendampingi Rendra Kresna periode 2016–2021. Pada Oktober 2018, Sanusi dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang menggantikan Rendra Kresna yang tersandung kasus hukum. Setahun kemudian, ia resmi dilantik sebagai Bupati Malang definitif.
Pada Pilkada Kabupaten Malang 2020, Sanusi berpindah ke PDI Perjuangan dan maju berpasangan dengan Didik Gatot Subroto. Pasangan tersebut berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan 530.449 suara atau 45,51 persen suara sah.
Sanusi kembali memenangkan Pilkada Malang 2024 bersama Lathifah Shohib. Pasangan itu berhasil unggul di 32 dari 33 kecamatan dengan raihan 782.356 suara atau sekitar 66,22 persen suara sah.
Dinamika Kepemimpinan Kabupaten Malang
Perjalanan kepemimpinan Kabupaten Malang menunjukkan dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang dari masa ke masa. Setiap bupati memiliki kebijakan, tantangan, dan gaya kepemimpinan berbeda dalam membangun Kabupaten Malang.
Ada yang berasal dari kalangan akademisi, politisi partai, hingga pengusaha yang kemudian terjun ke pemerintahan. Beragam program dan kebijakan yang dijalankan para bupati tersebut turut menjadi bagian dari perjalanan Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah terbesar di Jawa Timur hingga saat ini.
