Respons Teddy terhadap Kritik Dino Patti Djalal
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya merespons kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Dalam penjelasannya, Teddy menyampaikan tujuh capaian diplomasi yang dianggap sebagai hasil dari aktivitas luar negeri Presiden dalam satu setengah tahun terakhir.
Menurut Teddy, aktivitas diplomatik kepala negara perlu dinilai berdasarkan hasil yang diperoleh, bukan hanya pada intensitas perjalanan. Ia menegaskan bahwa semua hasil tersebut adalah bagian dari diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, baik yang dipublikasikan maupun tidak. “Jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” ujar Teddy dalam rekaman video yang dirilis Senin (1/6/2026).
Kritik Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dan menyampaikan sejumlah saran terkait pelaksanaan diplomasi Indonesia. Ia menilai perjalanan kepala negara ke luar negeri memerlukan biaya besar dan perlu dilakukan secara lebih efisien. Dino mengusulkan pemanfaatan komunikasi virtual untuk sebagian agenda diplomasi, memperbanyak pertemuan bilateral dalam satu kunjungan, meningkatkan transparansi agenda luar negeri presiden, serta mendelegasikan sebagian tugas diplomasi kepada Menteri Luar Negeri.
Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden Prabowo secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini.
Tujuh Capaian Diplomasi yang Dipaparkan Teddy
Bergabung dengan BRICS
Teddy menyebut bergabungnya Indonesia ke BRICS sebagai salah satu hasil diplomasi yang dinilai memperkuat posisi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurut dia, keanggotaan tersebut berkontribusi terhadap penguatan kerja sama ekonomi dan ketahanan nasional.Kesepakatan Tarif 0 Persen dengan Uni Eropa
Pemerintah juga menyoroti tercapainya kesepakatan tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas Indonesia ke pasar Uni Eropa. Proses perundingan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sebelum mencapai kesepakatan pada 2025. “Tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu,” kata Teddy.Investasi Rp2.430 Triliun
Teddy menyebut aktivitas diplomasi ekonomi turut berkontribusi terhadap realisasi investasi sebesar Rp2.430 triliun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ia juga mencontohkan kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea Selatan yang disebut menghasilkan komitmen investasi baru senilai Rp575 triliun.Penguatan Alutsista TNI
Di bidang pertahanan, Teddy mengatakan diplomasi yang dijalankan pemerintah membuka peluang kerja sama pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari sejumlah negara mitra, termasuk Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya.Kerja Sama Haji dengan Arab Saudi
Teddy juga menyoroti hubungan Indonesia dan Arab Saudi yang disebut berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji. Menurut dia, Indonesia memperoleh peluang memiliki kawasan khusus untuk mendukung pelayanan jemaah haji di Arab Saudi sebagai bagian dari kerja sama kedua negara.Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina
Di bidang kemanusiaan, Teddy menyebut Indonesia menyalurkan bantuan logistik ke Palestina, mengoperasikan kapal rumah sakit, serta menyediakan beasiswa pendidikan bagi anak-anak Palestina. Sekitar 100 anak Palestina saat ini menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.Pembebasan WNI yang Diamankan Israel
Teddy juga menyebut pembebasan seorang WNI yang sempat diamankan otoritas Israel di wilayah laut bebas sebagai salah satu hasil diplomasi pemerintah. Proses tersebut dilakukan melalui koordinasi Kementerian Luar Negeri atas arahan Presiden Prabowo hingga WNI tersebut dapat dipulangkan ke Indonesia dalam beberapa hari.
Penutup
Teddy menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan. Namun, ia meminta capaian yang disebut sebagai hasil diplomasi Indonesia juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam menilai aktivitas luar negeri Presiden.
