Masalah Kesejahteraan Sosial yang Mengancam Pendidikan Anak Tukang Becak
Timbul (49), seorang tukang becak asal Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tengah menghadapi tantangan besar. Di tengah kebahagiaan karena anaknya, Lutfi Arya Wijaya (18), diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), status kesejahteraan keluarganya justru berubah drastis. Data desil kesejahteraan sosial Timbul yang sebelumnya berada di Desil 1 mendadak berubah menjadi Desil 9. Perubahan ini berpotensi memengaruhi akses keluarganya terhadap berbagai program bantuan, termasuk dukungan untuk biaya pendidikan.
Anak Diterima Kuliah, Timbul Mulai Memikirkan Biaya
Lutfi diterima di UNY pada program studi mesin setelah menyelesaikan pendidikan di SMK. Kabar tersebut semestinya menjadi kebahagiaan bagi keluarga Timbul. Namun, kondisi ekonomi keluarga membuat Lutfi justru khawatir membebani ayahnya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang becak di kawasan Malioboro.
“Anak sambat mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak nangis karena sudah telanjur daftar,” kata Timbul, Senin (24/8/2026).
Sejak duduk di bangku sekolah, Lutfi sudah memahami kondisi ekonomi keluarganya. Uang saku sekitar Rp20.000 setiap hari tidak seluruhnya digunakan untuk jajan. Sebagian uang tersebut disisihkan dan ditabung sebagai bentuk kepeduliannya terhadap kondisi keluarga.
Meski demikian, Timbul tetap bertekad menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Ia berharap Lutfi memiliki masa depan yang lebih luas dan tidak harus menjalani pekerjaan yang sama seperti dirinya.
Status Desil Berubah Tanpa Pemberitahuan
Timbul mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan status kesejahteraan keluarganya berubah dari Desil 1 menjadi Desil 9. Ia juga mempertanyakan apakah perubahan tersebut benar-benar telah menggambarkan kondisi keluarganya yang sebenarnya.
Menurut Timbul, rumah yang ditempatinya memang sudah berdinding dan sebagian lantainya telah menggunakan keramik. Namun, rumah tersebut bukan sepenuhnya miliknya karena tercatat atas nama tujuh keluarga. Ia juga memiliki sepeda motor yang digunakan untuk menunjang aktivitasnya dari Lendah menuju Yogyakarta. Kendaraan tersebut, menurut Timbul, bukan berarti menunjukkan dirinya hidup berkecukupan.
Motor digunakan agar perjalanan lebih efisien, sementara becak mesin yang digunakannya untuk bekerja ditinggal di Bantul. Ia memilih cara tersebut karena membawa becak dari Kulon Progo ke Yogyakarta akan membuat pengeluaran bahan bakar dan biaya perawatan semakin besar.
Penghasilan Tukang Becak Tak Menentu
Kondisi ekonomi Timbul semakin berat karena pendapatannya sebagai tukang becak tidak memiliki jumlah yang pasti setiap hari. Setiap pagi, ia berangkat dari Lendah menuju Malioboro. Sebelum mendapatkan penumpang, Timbul setidaknya harus menyiapkan sekitar Rp50.000 untuk kebutuhan ongkos perjalanan dan makan.
Pendapatan kemudian bergantung pada jumlah penumpang yang datang. Saat akhir pekan, penghasilannya bisa mencapai sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000. Namun, pada hari kerja, terutama Senin hingga Jumat, kondisi jauh berbeda. Penumpang bisa sangat sedikit, bahkan terkadang tidak ada sama sekali.
“Jadi hasil tidak bisa dihitung,” katanya.
Dari penghasilan yang tidak menentu itu, Timbul harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus mempersiapkan biaya pendidikan Lutfi. Sebelumnya, keluarga Timbul juga masih menerima bantuan berupa beras, minyak goreng, dan uang tunai. Namun, perubahan status menjadi Desil 9 membuatnya khawatir bantuan tersebut tidak lagi diterima.
Ironisnya, status Desil 9 tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan desil Lurah Ngentakrejo yang berada di Desil 8.
Pemkab Kulon Progo Akan Cek Kembali Data
Persoalan yang dialami Timbul mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pemerintah daerah tidak ingin persoalan ekonomi menyebabkan anak warga harus mengurungkan niat melanjutkan pendidikan.
Perubahan status desil keluarga Timbul akan dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah daerah juga akan melibatkan pemerintah kalurahan, kapanewon, serta organisasi perangkat daerah terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data kesejahteraan yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi keluarga di lapangan.
“Data itu harus sinkron dan pasti, sesuai fakta dan kenyataan di lapangan,” kata Ambar saat mengunjungi rumah Timbul.
Menurut Ambar, penentuan kondisi kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya berdasarkan data administratif. Verifikasi langsung terhadap kondisi warga juga diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian data.
BPS Lakukan Verifikasi Lapangan
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke rumah Timbul di Lendah, Kulon Progo. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, BPS mencatat Timbul memiliki keluarga dan sehari-hari bekerja sebagai sopir bentor di Malioboro, Kota Yogyakarta. Ia juga memiliki usaha ayam dalam skala kecil.
“Jadi, ada tiga anggota rumah tangga, Bapak, Ibu, di sana, gitu ya, dan ada juga kepemilikan motor, tapi kalau rumahnya milik sendiri Itu, rumahnya milik sendiri,” ujar Endang saat jumpa pers di Kantor BPS DIY, Senin (24/8/2026).
BPS kemudian menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran data. Warga Bisa Ajukan Perubahan Data Desil.
Endang meminta masyarakat yang mengajukan perubahan data untuk memberikan informasi secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya. “Kita, sekali lagi, dalam hal ini kita tidak mencari salah-salahan, siapa pun, karena sumber data itu kan berasal dari mana-mana dari kementerian, dari data administratif, dari survei, dan sebagainya,” katanya.
Ia menjelaskan, masyarakat memiliki sejumlah saluran untuk mengajukan perubahan data desil. Pengajuan dapat dilakukan melalui laman Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) maupun sejumlah kanal pemutakhiran data lainnya.
“Harus jujur agar dapat sata yang baik, masin-masing dapat memutakhirkan data secara mandiri melalui aplikasi cek bansos, SIKS-NG, kemudian WA center, maupun DTSEN, karena DTSEN dikelola oleh Kemensos maupun BPS,” jelas dia.
Bagi Timbul, pemutakhiran data tersebut menjadi penting. Ia berharap kondisi keluarganya dapat kembali tercatat sesuai keadaan sebenarnya sehingga perjuangannya menyekolahkan Lutfi ke perguruan tinggi tidak terhambat persoalan biaya.
