Arab Saudi Tetap Gelar Ibadah Haji Meski Ada Perang
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian akibat konflik di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi tetap memutuskan untuk menggelar ibadah haji tahun ini. Ritual tahunan yang menjadi salah satu pertemuan terbesar umat Muslim di dunia ini berlangsung dari 25 hingga 29 Mei dengan diperkirakan sekitar 1,5 juta jamaah hadir di Kota Mekkah.
Ibadah haji adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah jamaah berkisar antara 1,7 hingga 1,8 juta orang. Para sejarawan mencatat bahwa selama lebih dari 14 abad, ritual ini hanya dibatalkan atau dibatasi sebanyak 40 kali. Terakhir kali hal itu terjadi pada masa pandemi COVID-19 pada 2020.
Mengelola lebih dari satu juta jamaah dalam waktu singkat selalu menjadi tantangan besar bagi pemerintah Saudi. Mulai dari pengaturan kuota melalui sistem undian tiket, pengamanan lokasi ibadah, penerbangan, akomodasi, distribusi makanan dan air, hingga layanan kesehatan harus diatur dengan sangat hati-hati. Di tengah kondisi cuaca ekstrem yang pernah menyebabkan korban jiwa, pemerintah Saudi juga harus memastikan keamanan dan kenyamanan para jamaah.
Tahun ini, situasi semakin rumit karena perang Iran yang meletus pada akhir Februari setelah serangan Amerika Serikat dan Israel. Teheran kemudian membalas dengan menargetkan negara-negara Teluk serta Israel. Meskipun gencatan senjata kini berlaku, stabilitasnya masih dipertanyakan. Pekan lalu, Arab Saudi mengklaim berhasil mencegat tiga drone yang diduga diluncurkan milisi pro-Iran dari Irak.
Peringatan Perjalanan Bermunculan
Tahun 2026 menjadi pertama kalinya pemerintah Amerika Serikat meminta warganya mempertimbangkan kembali keberangkatan haji. Washington mencatat bahwa pegawai pemerintah AS non-darurat telah diperintahkan meninggalkan Arab Saudi sejak awal Maret. Jerman, Inggris, dan sejumlah negara Eropa lainnya turut mengeluarkan peringatan perjalanan, meminta warga menunda kunjungan ke Arab Saudi selama konflik berlangsung.
Namun, menurut Dewan Sentral Muslim Jerman, para jamaah umumnya tidak terlalu terpengaruh oleh situasi geopolitik. “Mereka termotivasi untuk menunaikan kewajiban agama,” kata juru bicara organisasi itu. “Bagi mereka, ini jauh lebih dari sekadar perjalanan biasa.”
Perjalanan haji biasanya direncanakan lebih dari setahun sebelumnya dan melibatkan komitmen finansial besar, jauh sebelum konflik meletus. Karena itu, membatalkan perjalanan menjadi keputusan yang sulit. Dewan tersebut menyebut belum mendengar adanya jamaah dari Jerman yang membatalkan keberangkatan akibat perang Iran. “Meski ada ketidakpastian soal perkembangan situasi, para jamaah tetap menjalankan rencana mereka,” ujarnya.
Negara-negara dengan jumlah jamaah terbesar sempat berhati-hati. Indonesia, misalnya, yang tahun ini mengirim sekitar 221 ribu jamaah, sempat meminta warganya menunda keberangkatan hingga situasi perang lebih jelas. Namun belakangan, Indonesia dan sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya tetap memberi lampu hijau bagi jamaah serta melanjutkan layanan perjalanan seperti biasa.
Kekhawatiran Salah Sasaran
Para analis menilai kecil kemungkinan Iran sengaja menargetkan ibadah haji. Langkah semacam itu akan sangat tidak populer karena situs-situs suci tersebut dihormati seluruh umat Islam, sementara Iran sendiri merupakan negara teokrasi Islam. Selain itu, sekitar 30 ribu jamaah Iran tetap diperkirakan hadir tahun ini, meski jumlah tersebut jauh lebih kecil dibanding rata-rata normal sekitar 87 ribu orang.
Namun, kekhawatiran lain tetap ada, terutama risiko salah sasaran atau kecelakaan militer. Pemerintah Saudi baru-baru ini merilis foto-foto sistem rudal Patriot yang ditempatkan di sekitar lokasi suci. Riyadh juga menonjolkan sistem pertahanan udara berlapis yang mencakup rudal jarak jauh hingga senjata laser antidrone.
Ongkos Haji Melonjak
Konflik Timur Tengah turut membuat biaya haji melonjak. Harga bahan bakar pesawat naik tajam. Meski beberapa negara seperti India, Indonesia, dan Malaysia biasa menegosiasikan tarif penerbangan khusus haji, tidak semua pemerintah bersedia menanggung kenaikan biaya yang diminta maskapai. Pemerintah Indonesia memilih menyerap tambahan biaya tersebut. Sebaliknya, komite penyelenggara haji India membebankan kenaikan sekitar US$100 kepada setiap jamaah.
Negara-negara dengan jumlah jamaah besar biasanya mengoperasikan penerbangan langsung ke Arab Saudi. Namun jamaah dari negara lain harus menghadapi pembatalan rute maskapai ke Timur Tengah serta penutupan sejumlah wilayah udara, yang membuat penerbangan menjadi lebih panjang dan mahal. Fluktuasi mata uang dan inflasi juga menambah tekanan ekonomi bagi calon jamaah beranggaran terbatas.
Arab Saudi juga mewajibkan jamaah asing memiliki asuransi perjalanan. Masalahnya, banyak paket asuransi tidak mencakup konflik militer atau perang. Polis yang memberikan perlindungan di zona konflik umumnya jauh lebih mahal. Sejumlah negara mayoritas Muslim mencoba membantu dengan menegosiasikan skema asuransi yang lebih murah bagi jamaah mereka. Tanpa perlindungan tambahan terkait perang, jamaah harus menanggung sendiri biaya yang muncul akibat cedera, perubahan penerbangan, atau gangguan lain terkait konflik.
