Kebutuhan Pemulihan Fasilitas Publik di Kabupaten Nagekeo
Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti pentingnya percepatan pemulihan berbagai fasilitas publik dan infrastruktur yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai bahwa kebutuhan ini sangat mendesak agar pelayanan dasar masyarakat di 113 desa yang tersebar di 13 kecamatan dapat kembali berjalan normal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh BHS saat menghadiri pertemuan bersama Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dandim, serta Kementerian Pertahanan di Posko Utama Gempa Kabupaten Nagekeo, Senin (24/8/2026).
“Banyak fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Perlunya percepatan pemulihan oleh pemerintah untuk pembenahan fasilitas, terutama sekolah, rumah sakit, peribadatan, infrastruktur jalan, pelabuhan, dan perumahan warga,” ujar BHS.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan daerah, termasuk BNPB, TNI/Polri, tim kesehatan, dapur umum, layanan trauma healing, serta dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat terdampak bencana.
Menurut BHS, berbagai unsur tersebut telah bergerak cepat membantu masyarakat, termasuk dalam memulihkan akses jalan yang sebelumnya terdampak gempa.
“Kami mengapresiasi BNPB yang sudah bergerak, termasuk TNI dan Polri yang luar biasa membantu sehingga akses jalan sudah pulih kembali. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan fasilitas publik yang rusak lainnya segera diperbaiki,” katanya.
Sebagai anggota DPR RI, BHS menyatakan siap membawa aspirasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo kepada komisi-komisi terkait di DPR RI. Ia juga akan berkoordinasi langsung dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganan bencana serta pemulihan infrastruktur.
Koordinasi tersebut antara lain akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian UMKM, serta instansi terkait lainnya.
BHS berharap koordinasi lintas lembaga tersebut dapat mempercepat proses rehabilitasi sehingga masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat.
Evaluasi Kerusakan Infrastruktur Terminal di Maumere
Selain meninjau kondisi di Nagekeo, BHS sebelumnya juga mengecek dan mengevaluasi kerusakan infrastruktur terminal di Maumere yang mengalami kerusakan cukup berat. Menurutnya, pemeriksaan terhadap bangunan tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh oleh peneliti konstruksi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
BHS menilai kerusakan terminal tidak seharusnya langsung disimpulkan hanya akibat gempa. Kondisi konstruksi dan posisi bangunan terhadap talud juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
“Kita harus meneliti secara menyeluruh. Bila dilihat dari posisi konstruksi fondasi terminal sangat dekat dengan talud, bahkan jaraknya tidak lebih dari dua meter,” ujarnya.
Menurut BHS, posisi tersebut berpotensi membuat pengaruh ombak terhadap dinding talud memengaruhi struktur tanah di sekitar fondasi terminal. Kondisi itu, kata dia, perlu diteliti untuk mengetahui apakah turut berkontribusi terhadap tingkat kerusakan bangunan.
Ia juga menyoroti kondisi bangunan di sekitar terminal yang relatif tidak mengalami kerusakan berarti. “Kerusakan terminal yang parah tersebut tidak diikuti oleh kerusakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar terminal. Misalnya kantor Pelindo dan Kantor KSOP, semuanya utuh dan tidak terjadi keretakan sama sekali,” katanya.
Bantuan Sosial dari PT Dharmalautan Utama
Dalam kunjungannya ke Nagekeo, BHS juga mengapresiasi bantuan sosial yang disalurkan PT Dharmalautan Utama (DLU) bersama para mitranya. Bantuan tersebut dikirim menggunakan 12 truk dengan total berat sekitar 60 ton. Berbagai barang kebutuhan pokok dan kebutuhan masyarakat terdampak gempa dibawa langsung untuk membantu warga yang membutuhkan.
BHS bersama pihak DLU kemudian menyapa masyarakat yang mengungsi di dua lokasi penampungan, yakni Lapangan Danga dan Lapangan Marapokot, Kabupaten Nagekeo. Total terdapat sekitar 3.500 masyarakat yang berada di dua lokasi pengungsian tersebut.
Kedatangan BHS dan rombongan disambut antusias oleh para pengungsi. Bantuan sembako dan kebutuhan masyarakat kemudian dibagikan kepada warga di tiga desa yang menggunakan lapangan tersebut sebagai lokasi penampungan.
Pada kesempatan itu, BHS juga meninjau langsung kerusakan infrastruktur dermaga di Marapokot bersama Bupati Nagekeo. Menurutnya, keberadaan dermaga sangat penting bagi kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik dari dan menuju Kabupaten Nagekeo.
Karena itu, BHS menyampaikan kondisi tersebut kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut serta Direktur Utama ASDP agar proses pemulihan dermaga laut dan dermaga penyeberangan dapat segera dilakukan.
Percepatan perbaikan dinilai penting untuk memastikan akses logistik tetap berjalan, terutama selama masyarakat masih berada dalam masa pemulihan pascagempa.
“Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada PT DLU dan mitranya yang sudah ikut membantu, sebagai bentuk kepedulian dunia usaha kepada masyarakat yang mengalami bencana,” ujar BHS.
Ia juga menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas korban yang meninggal dunia maupun masyarakat yang mengalami sakit akibat bencana tersebut.
“Kami prihatin dan duka mendalam atas korban, baik yang meninggal maupun sakit. Semoga yang meninggal diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan dan yang sakit segera disembuhkan,” katanya.
BHS menegaskan, pemerintah perlu segera menyelesaikan pembenahan fasilitas publik maupun perumahan warga agar kehidupan masyarakat Nagekeo dapat kembali normal dalam waktu sesingkat mungkin.
