Penyebab Peningkatan Bencana di Kota Batu
Peningkatan jumlah bencana yang terjadi di Kota Batu pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya tidak bisa dipisahkan dari alih fungsi lahan. Data dari BPBD Kota Batu menunjukkan bahwa sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2025, telah terjadi sebanyak 209 kejadian bencana. Sementara pada tahun 2024, jumlah bencana hanya mencapai 122 kejadian.
Berdasarkan rincian yang diberikan oleh Plt Kalaksa BPBD Kota Batu, Suwoko, jenis bencana yang paling banyak terjadi adalah tanah longsor dengan total 127 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 46 kejadian, banjir sebanyak 25 kejadian, serta kebakaran gedung dan bangunan sebanyak 10 kejadian dan satu kebakaran hutan dan lahan.
Dari total 209 bencana tersebut, sebanyak 199 kejadian termasuk dalam kategori bencana alam, sedangkan 10 kejadian lainnya merupakan bencana non alam. Dampak yang ditimbulkan dari kejadian-kejadian ini cukup signifikan, yaitu puluhan rumah mengalami kerusakan. Rinciannya adalah 19 rumah rusak berat, 16 rusak sedang, 24 rusak ringan, dan 19 rumah terendam. Selain itu, 1 hektar sawah dan 0,175 hektar kebun milik masyarakat juga terdampak.
Tidak hanya itu, sebanyak 281 orang terdampak bencana, di antaranya 26 orang harus mengungsi. Dampak yang timbul meliputi korban jiwa, kerusakan pada perumahan, serta gangguan pada sektor sosial ekonomi, pelayanan dasar, dan prasarana vital.
Wilayah Terbanyak Terkena Bencana
Dari tiga kecamatan yang ada di Kota Batu, Kecamatan Bumiaji menjadi wilayah yang paling sering terkena bencana. Secara total, tercatat 99 kejadian bencana di wilayah ini. Diikuti oleh Kecamatan Batu dengan 78 kejadian dan Kecamatan Junrejo dengan 32 kejadian.
Peningkatan jumlah bencana di Kota Batu tidak hanya disebabkan oleh musim penghujan, tetapi juga akibat indikasi alih fungsi lahan yang semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan temuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu pasca banjir luapan bercampur lumpur dan sampah yang terjadi di Bumiaji beberapa waktu lalu.
Hasil pemetaan melalui pengambilan foto udara di sepanjang aliran Kali Paron menunjukkan adanya gangguan serius di Daerah Aliran Sungai (DAS). Hal ini menyebabkan banjir lumpur yang terjadi di daerah tersebut.
Peran Lahan dan Lingkungan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Alfi Nurhidayat, menjelaskan bahwa banjir lumpur di sungai Kali Paron menjadi pertanda adanya masalah di daerah hulu sungai atau sepanjang DAS. Ada tiga masalah utama yang diidentifikasi, yaitu erosi tanah, perubahan penggunaan lahan, degradasi lingkungan, dan peningkatan aliran permukaan.
“Banjir lumpur yang terjadi adalah penanda visual yang jelas bahwa kesehatan DAS di Kali Paron sedang tidak baik-baik saja atau terganggu dan proses alami untuk menahan air tanah tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Alfi Nurhidayat.
Sementara itu, Wali Kota Batu, Nurochman, juga menyoroti pentingnya menjaga kawasan hulu. Menurutnya, komitmen masyarakat dalam menjaga kawasan hulu sangat krusial.
“Pemerintah akan menambah sudetan, tapi perilaku masyarakat terkait alih fungsi lahan harus menjadi komitmen bersama. Masyarakat pengelola hutan harus berpikir jangka panjang bahwa ada saudara-saudara kita di posisi bawah yang harus dipertimbangkan keselamatannya. Kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan kawasan hutan adalah kunci,” tutur Nurochman.
Upaya Mitigasi dan Tantangan
Terkait langkah mitigasi yang sudah dilakukan, Wali Kota Batu menjelaskan bahwa BPBD telah melakukan upaya mitigasi beberapa bulan lalu. Namun, kendala utama di lapangan adalah aliran air yang membawa material berat seperti lumpur, sampah, hingga potongan kayu.
“Sebanyak apapun kanal dan sudetan sungai, tetap tidak akan bisa menampung jika air membawa material lumpur, sampah, hingga potongan kayu. Inilah mengapa kesadaran menjaga hutan dan tidak membuang sampah ke aliran sungai menjadi sangat penting agar upaya mitigasi kami di hilir tidak sia-sia,” jelas Cak Nur.
