Konflik Bersenjata di Papua: Operasi TNI Berhasil Rebut Markas OPM
Pada Kamis, 22 Januari 2026, terjadi kontak senjata antara pasukan TNI dan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Operasi yang dilakukan oleh Satgas Koops TNI Habema berlangsung setelah sejumlah ancaman dari kelompok tersebut yang mengganggu stabilitas keamanan di kawasan tersebut.
Kronologi Operasi dan Baku Tembak
Operasi dimulai pada Rabu malam, 21 Januari 2026, saat pasukan infiltrasi melakukan penyisiran ke dua markas utama OPM, yaitu Markas Sisibia dan Markas Yalenang. Kontak senjata tak terhindarkan terjadi pada dini hari Kamis, 22 Januari 2026, yang menyebabkan beberapa anggota OPM dilaporkan tewas, termasuk tokoh penting dalam kelompok tersebut.
Selain itu, Satgas TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata api, amunisi, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah, bendera Bintang Kejora, serta dokumen penting milik TPNPB Kodap XVI/Yahukimo.
Fakta-Fakta Operasi TNI Rebut Markas OPM di Yahukimo
Berikut adalah fakta-fakta terkait operasi TNI:
-
Terjadinya Baku Tembak:
Pada Kamis, 22 Januari 2026, terjadi kontak senjata antara Satgas Koops TNI Habema dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. -
Lokasi Operasi:
Operasi dilakukan di markas utama OPM Kodap XVI Yahukimo, termasuk Markas Sisibia dan Markas Yalenang. -
Hasil Operasi:
Satgas TNI berhasil merebut dan menguasai markas utama OPM Kodap XVI Yahukimo setelah KKB Papua melarikan diri. -
Korban OPM:
Beberapa anggota OPM Kodap XVI/Yahukimo dilaporkan tewas, termasuk tokoh penting kelompok tersebut. -
Barang Bukti yang Diamankan:
Satgas mengamankan senjata api, amunisi, puluhan selongsong, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah, bendera Bintang Kejora, dan dokumen TPNPB Kodap XVI/Yahukimo. -
Dukungan Masyarakat:
Patroli keamanan berjalan aman dan terkendali berkat dukungan seluruh elemen masyarakat setempat. -
Ancaman Sebelumnya:
KKB Papua sempat menebar ancaman penembakan terhadap rombongan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebabkan pembatalan kunjungan kerja ke Yahukimo pada 14 Januari 2026. -
Penembakan Pesawat Sipil:
Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo melaporkan penembakan pesawat sipil yang ditumpangi aparat militer sebagai peringatan keras kepada Wapres Gibran. -
Pernyataan TPNPB:
TPNPB menegaskan siap menggagalkan pembangunan di Papua jika sengketa politik tidak diselesaikan, dan mengimbau masyarakat Papua untuk tidak memberikan tanah adat kepada pemerintah Indonesia. -
Tujuan Operasi TNI:
Menjaga kedaulatan NKRI, melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata, memutus ruang gerak dan jalur logistik OPM, serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo. -
Pernyataan Pangkoops Habema:
Mayjen TNI Lucky Avianto menegaskan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI dalam operasi ini sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan dan kedaulatan negara. -
Wilayah Operasi:
Yahukimo merupakan salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan yang menjadi basis KKB, bersama dengan Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, dan Yalimo.
Ancaman Terhadap Kunjungan Wakil Presiden
Sebelum operasi tersebut, KKB Papua di Yahukimo sempat menebar ancaman serius yang menyebabkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membatalkan kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut pada 14 Januari 2026. Ancaman penembakan terhadap rombongan Wapres menjadi alasan utama pembatalan tersebut.
Mayor Kopitua Heluka, Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, menyatakan bahwa penembakan terhadap sebuah pesawat sipil yang membawa aparat militer merupakan peringatan keras agar Wapres tidak memasuki wilayah perang di Yahukimo. Ia menegaskan kesiapan kelompoknya untuk menembak rombongan Wapres jika tetap memaksakan kunjungan.
Sebelumnya, OPM-TPNPB menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan kabinetnya agar menyelesaikan sengketa politik di Tanah Papua terlebih dahulu. Jika tidak, mereka mengancam akan menggagalkan seluruh pembangunan di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh Papua.
Kelompok separatis ini menilai bahwa kebijakan pembangunan sawit, padi, dan militerisasi di Papua mengancam kehidupan masyarakat adat. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan diikuti dengan tindakan represif seperti penangkapan, penembakan, dan pembunuhan oleh aparat militer.
