Penegasan Bahlil Lahdalia: Golkar Milik Rakyat, Bukan Keluarga
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahdalia, menegaskan bahwa partai ini tidak dimiliki oleh kelompok atau keluarga tertentu. Ia menekankan bahwa Golkar lahir dari rakyat dan milik seluruh masyarakat Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat Bahlil membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sumatera Selatan (Sumsel) di Hotel Aryaduta Palembang, Minggu (2/8/2026). Ia menyatakan bahwa Golkar adalah partai yang dilahirkan dari keinginan rakyat untuk membangun negara yang stabil dan berkelanjutan.
“Partai Golkar tidak dilahirkan satu kelompok tertentu, apalagi keluarga tertentu. Partai Golkar dilahirkan betul-betul dari kandungan rahim rakyat Republik Indonesia. Karena itu Partai Golkar pemilik sahamnya tidak ada, pemilik sahamnya adalah rakyat,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Bahlil juga mengulas sejarah berdirinya Golkar pada tahun 1960-an pasca-Pemilu 1955. Menurutnya, Golkar lahir sebagai respons atas instabilitas negara, inflasi tinggi, dan upaya perubahan ideologi Pancasila oleh PKI. Pada masa itu, tokoh-tokoh negara dan bangsa yang diinisiasi oleh Bung Karno berkumpul untuk mendirikan Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari 97 organisasi, termasuk petani, nelayan, ikatan dokter, ikatan buruh, Muhammadiyah, ulama, pemuda, ikatan insinyur, guru-guru, pegawai negeri, dan terpenting TNI-Polri saat itu.
Bahlil juga menyinggung posisi politik Golkar saat ini. Ia menyatakan bahwa partai ini tidak lazim berada di luar pemerintahan dan wajib mendukung Presiden dan kepala daerah. “Atas dasar itu kita Partai Golkar tidak biasa oposisi karena betul-betul berkarya. Kalau Partai Golkar Sumsel seluruh anggota fraksi Golkar wajib hukumnya mendukung Gubernur dan Wagub dalam proses pembangunan di Sumsel,” tegasnya di hadapan Gubernur Sumsel Herman Deru.
Target Besar Partai Golkar
Bahlil menyampaikan dua target besar hasil Munas Partai Golkar. Pertama, peningkatan perolehan kursi. Saat ini, Golkar memiliki 102 kursi DPR RI dan 12 kursi DPRD Provinsi Sumsel, serta 85 kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel. “Partai Golkar harus menaikkan kursi sekarang 102 nanti harus lebih. Provinsi Sumsel 12 harus naik di atasnya termasuk kabupaten/kota harus naik, itu target dalam Munas,” ujarnya.
Kedua, dukungan penuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Target kita mendukung pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Kita harus jadi garda terdepan dalam mendukung program-program yang baik untuk kemajuan rakyat bangsa dan negara,” tegasnya.
Usai Musda provinsi, Bahlil menginstruksikan pengurus terpilih segera menggelar Musda kabupaten/kota, Musyawarah Cabang hingga tingkat desa dan kelurahan untuk konsolidasi organisasi. “Kalau kita ingin Partai Golkar ke depan disegani dan mampu menaikkan kursi, maka kita harus turun merespon berbagai tuntutan dan keinginan serta aspirasi rakyat,” katanya.
Musda XI Golkar Sumsel: Agenda Utama
Bahlil juga mengumumkan bahwa Musda XI Golkar Sumsel merupakan Musda terakhir dari seluruh rangkaian Musda Golkar se-Indonesia. Ia merinci Musda memiliki tiga agenda utama, yaitu mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus, memutuskan program kerja dan rekomendasi, serta memilih Ketua DPD I. Untuk pemilihan ketua, Bahlil menyebut dari laporan Plt Ketua DPD Golkar Sumsel Wihaji, hanya ada satu calon yaitu Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie. “Dimana hasil Musda nanti, diharapkan terpilih ketua yang amanah dan bisa membesarkan Partai Golkar di Sumsel,” tukasnya.
Kondisi Ekonomi Nasional dan Pengelolaan SDA
Dalam kesempatan itu, Bahlil menyinggung kondisi ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,1 persen dengan inflasi di bawah 3 persen, yang menurutnya termasuk terbaik dibanding negara G7. Untuk kuartal II, berdasarkan kajian Golkar, pertumbuhan diproyeksikan di atas 5 persen.
Ia juga menyoroti pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di Sumsel sesuai Pasal 33 UUD 1945. Bahlil menilai selama ini belum adil karena masyarakat di daerah penghasil minyak belum dilibatkan secara maksimal. “Di Sumsel yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki SDA luar biasa baik migas ataupun pertambangan. Ini bentuk ketidakadilan menurut pandangan saya yang dibesarkan dari daerah,” ucapnya.
Bahlil menyebut saat ini terdapat 45.000 sumur minyak terkait pengelolaan SDA di Indonesia, dengan 25.000 di antaranya berada di Provinsi Sumsel.
Hadirin dalam Musda
Hadir dalam Musda antara lain Sekjen Partai Golkar Sarmuji yang juga Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Wakil Ketua DPP Golkar sekaligus Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, sejumlah menteri dari Golkar, Gubernur Sumsel, Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, sejumlah kepala daerah di Sumsel, anggota DPRD Fraksi Golkar se-Sumsel, pengurus Golkar se-Sumsel dan Forkopimda.
