Peresmian Jembatan Gantung Numbei: Simbol Kepedulian dan Tanggung Jawab
Peresmian Jembatan Gantung Numbei yang menghubungkan Desa Kakaniuk dan Desa Kateri, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, bukan sekadar seremoni peresmian sebuah bangunan fisik. Di balik jembatan yang membentang di atas Sungai Benenain, tersimpan cerita panjang tentang keterisolasian, perjuangan masyarakat, pelayanan pemerintah, iman dan kemanusiaan.
Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran (SBS), menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Gantung Numbei harus dilihat dari perspektif kemanusiaan, bukan semata-mata berdasarkan hitungan statistik maupun efisiensi ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan Stefanus Bria Seran saat memberikan sambutan pada peresmian Jembatan Gantung Numbei, Kamis (20/8/2026).
Menurut Bupati, berdasarkan perspektif ilmu statistik dan ekonomi, pemerintah mengalokasikan anggaran hampir Rp7,8 miliar untuk melayani 272 warga yang mendiami Dusun Numbei. Jika hanya menggunakan kalkulasi efisiensi dan efektivitas ekonomi, investasi tersebut mungkin dianggap tidak ideal. Namun, menurutnya, pembangunan tidak dapat selalu diukur dengan jumlah penduduk yang dilayani atau perbandingan antara anggaran dan jumlah penerima manfaat. Ada dimensi kemanusiaan yang jauh lebih penting, yakni kewajiban negara memastikan setiap warga negara mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak.
“Menurut ilmu statistik dan ilmu ekonomi, sebenarnya kita mengeluarkan uang hampir Rp7,8 miliar untuk digunakan oleh 272 orang yang mendiami Dusun Numbei ini. Menurut ilmu ekonomi dan statistik, itu sebenarnya tidak efisien dan efektif. Tetapi menurut ilmu kemanusiaan, jangan bilang 1.000 orang, jangan bilang 500 orang, satu orang pun negara harus tampil untuk membelanya,” tegas Stefanus.
Bagi Bupati, 272 warga Numbei tidak boleh dipandang hanya sebagai angka dalam sebuah tabel statistik. Mereka adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pembangunan. Karena itu, keputusan membangun jembatan tersebut menurutnya lahir dari kecintaan dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.
“Apa yang kita lakukan sekarang adalah karena kecintaan kita terhadap masyarakat di sini, karena mereka juga masyarakat Indonesia yang harus mendapatkan perhatian. Jadi tidak boleh menggunakan ilmu statistik dan ilmu ekonomi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau memiliki dimensi pemerataan. Pemerintah tidak hanya membangun di tempat yang memiliki jumlah penduduk besar atau memberikan keuntungan ekonomi paling tinggi, tetapi juga hadir di wilayah yang membutuhkan intervensi karena keterbatasan akses.
Stefanus kemudian menggambarkan perjalanan panjang masyarakat Numbei yang selama bertahun-tahun hidup dalam keterisolasian. Dusun Numbei merupakan bagian dari Desa Kakaniuk, Kecamatan Malaka Tengah. Letak geografisnya yang berada di seberang Sungai Benenain membuat masyarakat menghadapi hambatan untuk mengakses wilayah lain. Sungai yang seharusnya menjadi bagian dari sumber kehidupan justru selama bertahun-tahun menjadi penghalang mobilitas.
Menurut Stefanus, sejak masyarakat mendiami kawasan tersebut hingga Indonesia memasuki usia 81 tahun kemerdekaan, warga Numbei telah mengalami penderitaan akibat keterisolasian tersebut. Ia bahkan mengaitkan kondisi tersebut dengan kisah penciptaan manusia dalam pelajaran agama. Menurutnya, manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling muda dibandingkan ciptaan lainnya di bumi. Setelah manusia diciptakan, Tuhan menyatakan bahwa seluruh ciptaan-Nya indah. Namun, keindahan ciptaan itu harus diikuti tanggung jawab manusia untuk menjaga dan memperbaiki kehidupan sesamanya.
“Saya mengingat pelajaran agama tentang penciptaan Tuhan mulai hari pertama sampai hari keenam. Ternyata manusia itu umurnya paling muda dari segala ciptaan Tuhan di muka bumi. Setelah manusia diciptakan, Tuhan mengatakan semua telah indah,” tuturnya.
Ia kemudian menghubungkan kisah tersebut dengan kondisi masyarakat Numbei yang selama puluhan tahun menghadapi keterbatasan akses. “Saya laporkan kepada Bapa Uskup dan para pastor dan semua pejabat yang hadir di sini, kampung Numbei ini sejak dari penciptaan Tuhan sampai dengan 81 tahun Indonesia merdeka, dan sejak dari wilayah ini didiami oleh manusia, maka mulai mereka mengalami penderitaan karena terisolir oleh Sungai Benenain,” katanya.
Menurut Stefanus, mengetahui penderitaan masyarakat tanpa melakukan tindakan nyata bukanlah bentuk pelayanan yang cukup. Ia kemudian menggunakan perumpamaan tentang talenta dalam Kitab Suci. Talenta yang diterima seseorang, menurutnya, tidak boleh hanya disimpan atau dikubur tanpa dikembangkan. Begitu pula dengan amanah pembangunan yang diterima pemerintah. Keluhan dan kebutuhan masyarakat harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata.
“Kalau kita hanya mengetahui, hanya mendengarkan keluh kesah mereka tanpa kita berbuat sesuatu, maka itu ibaratnya seperti di dalam Kitab Suci bahwa kita menerima talenta, tapi talenta tersebut kita tidak kembangkan, tapi kita menanamnya di dalam tanah,” ungkapnya.
Karena itu, pembangunan Jembatan Gantung Numbei disebutnya sebagai bukti bahwa pemerintah memilih untuk mengembangkan talenta berupa kewenangan dan tanggung jawab yang dipercayakan masyarakat. “Tetapi pada hari ini kita telah menjawab bahwa talenta yang kami terima tidak kami tanam, tapi kami kembangkan. Dan hari ini pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Kabupaten Malaka telah menunjukkan kehadirannya untuk masyarakat Numbei dengan membuat jembatan ini,” tegasnya.
Pembangunan Jembatan Gantung Numbei menjadi proyek yang secara matematis mungkin terlihat tidak biasa jika hanya dihitung berdasarkan jumlah warga yang dilayani. Bupati menyebut anggaran yang dikeluarkan mencapai hampir Rp7,8 miliar, sementara warga yang secara langsung mendiami Dusun Numbei berjumlah sekitar 272 orang. Namun, justru di situlah menurut Stefanus letak nilai kemanusiaan pembangunan tersebut. Ia menolak jika pembangunan hanya dinilai berdasarkan perhitungan biaya per kapita atau efisiensi investasi.
“Menurut ilmu statistik dan ilmu ekonomi, sebenarnya kita mengeluarkan uang hampir Rp7,8 miliar untuk digunakan oleh 272 orang yang mendiami Dusun Numbei ini. Menurut ilmu ekonomi dan statistik, itu sebenarnya tidak efisien dan efektif. Tetapi menurut ilmu kemanusiaan, jangan bilang 1.000 orang, jangan bilang 500 orang, satu orang pun negara harus tampil untuk membelanya,” katanya.
Dengan perspektif tersebut, Jembatan Gantung Numbei menjadi simbol keberpihakan pembangunan kepada masyarakat yang selama ini berada di wilayah sulit akses. Stefanus juga mengungkapkan apresiasinya kepada Uskup Keuskupan Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr., yang hadir langsung dalam prosesi pemberkatan jembatan. Ia menilai kehadiran Uskup di sebuah dusun yang selama ini terisolir memiliki makna lebih besar daripada sekadar menghadiri seremoni.
“Saya dengan sangat hormat dan penuh pujian, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapa Uskup karena sudah hadir memberkati jembatan ini,” ujarnya. Menurutnya, orang yang hanya melihat pembangunan dari sudut pandang angka mungkin akan mempertanyakan mengapa seorang Uskup harus datang ke sebuah dusun untuk memberkati dan meresmikan sebuah jembatan dengan nilai pembangunan hampir Rp7,8 miliar. Ia bahkan membandingkannya dengan pembangunan jalan beraspal.
“Pasti kalau ada orang yang tidak paham tentang ilmu kemanusiaan, pasti dia bilang kenapa harus merepotkan Bapa Uskup datang di sebuah dusun dan hanya meresmikan sebuah jembatan yang harganya Rp7,8 miliar, padahal itu kalau dikalkulasikan dengan jalan raya yang dibangun dengan hotmix, itu hanya dua kilometer,” katanya.
Namun, bagi Stefanus, perbandingan tersebut justru memperlihatkan bahwa pembangunan tidak selalu bisa dinilai dari panjang jalan atau besarnya jumlah penduduk. Jembatan Numbei memiliki nilai simbolis karena menjadi tanda bahwa pemerintah dan agama bersama-sama memberikan perhatian kepada manusia sebagai ciptaan Tuhan. “Padahal kita telah membangun hotmix berkilo-kilometer tapi kita tidak melakukan itu. Karena nilai jembatan gantung ini menunjukkan bahwa pemerintah dan agama memberikan perhatian kepada ciptaan Tuhan yang paling tinggi,” tegasnya.
Kehadiran Uskup Keuskupan Atambua di Numbei juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat. Stefanus menyebut peristiwa tersebut bukan hanya penting bagi sejarah pembangunan Kabupaten Malaka, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah pelayanan Gereja Katolik di wilayah Keuskupan Atambua. Untuk pertama kalinya, menurutnya, seorang Uskup hadir dan memimpin misa di sebuah dusun yang selama ini mengalami keterisolasian.
“Momen ini juga bagi masyarakat Numbei bukan hanya terkait keberadaan Jembatan Gantung Numbei, tapi juga untuk sejarah Gereja Katolik se-Keuskupan Atambua bahwa hari ini seorang Uskup membuat misa di sebuah dusun yang telah terisolir selama ini,” ungkapnya.
Kehadiran Mgr. Dominikus Saku, Pr., bersama para imam se-Dekenat Malaka kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari momentum peresmian tersebut. Bagi masyarakat Numbei, pemberkatan jembatan memiliki makna spiritual. Jembatan tidak hanya dipandang sebagai sarana transportasi, tetapi juga sebagai fasilitas yang diharapkan membawa keselamatan, kemudahan dan kehidupan yang lebih baik.
Sebelum diberkati oleh Uskup, jembatan tersebut terlebih dahulu menjalani prosesi pendinginan sesuai tradisi leluhur Malaka. Stefanus mengatakan prosesi adat tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bersama mengenai pemberkatan dan peresmian jembatan agar fasilitas tersebut dapat digunakan masyarakat.
“Kemarin telah kami lakukan pendinginan Jembatan Numbei menurut tradisi leluhur Malaka. Kemudian kami diskusikan untuk diberkati jembatan ini dan juga diresmikan penggunaannya,” jelasnya.
Seluruh rangkaian tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan Jembatan Numbei ditempatkan dalam ruang yang mempertemukan pemerintah, adat dan agama.
