Bupati Morowali Utara Hadiri Audiensi Strategis dengan PLN
Bupati Kabupaten Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), menghadiri audiensi strategis dengan manajemen PT PLN (Persero) di Jakarta pada Senin (6/4/2026). Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap visi nasional dalam menjalankan transisi energi hijau dan kemandirian energi.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk percepatan program 100 Gigawatt (GW) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS). Tujuan utamanya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan yang ramah lingkungan serta meningkatkan akses energi di wilayah-wilayah terpencil. Program ini menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem kelistrikan yang lebih berkelanjutan.
Sinergi antara Pusat dan Daerah
Audiensi yang digelar di Kantor Pusat PLN tersebut menjadi wadah sinkronisasi antara Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan kebutuhan riil di daerah. Salah satu fokus utama adalah percepatan program dedieselisasi serta pengembangan PLTS dan BESS. Dalam pertemuan ini, APKASI menegaskan kesiapannya untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung program strategis nasional ini.
Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten siap memberikan dukungan penuh bagi PLN. Ia menyoroti bahwa kendala utama di lapangan adalah masalah lahan. “APKASI berkomitmen penuh membantu PLN dalam proses koordinasi dan penyelesaian hambatan di daerah agar implementasi program 100 GW PLTS ini berjalan lancar demi mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujarnya.
Pentingnya Program 100 GW PLTS bagi Daerah Terpencil
Bupati Morut, Delis Julkarson Hehi, menekankan bahwa program 100 GW PLTS memiliki peran penting bagi daerah terpencil. “Kemandirian energi bukan sekadar isu global, tetapi kebutuhan mendesak bagi masyarakat kita di daerah terpencil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa transisi energi, khususnya melalui PLTS dan BESS, dapat diakselerasi di wilayah-wilayah yang saat ini masih bergantung pada bahan bakar fosil,” jelas Delis.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pusat dan daerah harus menghasilkan dampak nyata. “Kami menyambut baik komitmen PLN dalam percepatan penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik melalui penambahan kapasitas energi bersih. Harapan kami, sinergi ini tidak hanya menjadi angka dalam rencana strategis, tetapi mampu menjawab permasalahan klasik krisis listrik di pelosok, sehingga kemandirian energi yang berkelanjutan dapat terwujud nyata bagi masyarakat,” tambah Delis.
Dimensi Ganda Program 100 GW PLTS
Delis yang juga Waketum APKASI menjelaskan bahwa program 100 GW PLTS memiliki dimensi ganda: memperkuat sistem kelistrikan nasional sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. APKASI memfokuskan dua skema utama, yaitu program “1 Desa 1 Megawatt” serta dukungan penuh terhadap megaproyek 100 GW PLTS yang memanfaatkan potensi teknis surya nasional mencapai 7,7 TW.
Ketua Harian APKASI, Dadang Supriatna sekaligus Bupati Bandung, menyatakan bahwa hasil audiensi akan segera dibawa ke rapat Dewan Pengurus APKASI untuk merumuskan skema kerja sama yang konkret dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi program bisa berjalan efektif dan berdampak nyata.
Langkah Lanjutan dan Harapan Masa Depan
Sementara itu, Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo, mengapresiasi kesediaan APKASI berkolaborasi. EVP Perencanaan Strategis Pembangkitan PLN, Parulian Noviandri, menjelaskan bahwa skema 100 GW dirancang untuk membangun kapasitas baru serta menggantikan pembangkit berbasis bahan bakar minyak (BBM) dan gas.
Audiensi diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan koordinasi lanjutan guna memastikan implementasi dedieselisasi sesuai urgensi di setiap wilayah, dengan tetap memperhatikan tata ruang dan kelayakan teknis di lapangan.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat keadilan akses energi hingga ke pelosok negeri sekaligus mendukung target Indonesia menjadi pemimpin energi hijau di Asia Tenggara.
