Kasus Narkoba yang Melibatkan Pejabat Polisi di Bima Kota
Kasus narkoba yang melibatkan pejabat kepolisian di Bima Kota kini menjadi perhatian publik. Salah satu tokoh utama dalam kasus ini adalah AKP Malaungi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota. Penyidik Polda NTB telah mengungkap fakta-fakta penting terkait keterlibatan Malaungi dalam jaringan narkoba.
Awal Keterlibatan Malaungi dalam Jaringan Narkoba
Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda NTB, Malaungi mengaku bahwa keterlibatannya dalam jaringan narkoba bermula dari tekanan untuk memenuhi ambisi sang atasan, yaitu Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Menurut pengakuan Malaungi, ia diminta untuk mencarikan dana segar untuk membeli mobil mewah Toyota Alphard.
Menurut kuasa hukum Malaungi, Dr. Asmuni, tindakan yang dilakukan oleh kliennya merupakan bentuk pelaksanaan perintah pimpinan. Ia menyatakan bahwa semua bukti perintah tersebut sudah masuk dalam berita acara pemeriksaan.
Tawaran dari Bandar Narkoba
Sebelumnya, Malaungi juga diketahui menerima tawaran dari Koko Erwin, seorang bandar narkoba yang ingin mengedarkan sabu seberat 488 gram ke Sumbawa. Koko Erwin menawarkan uang senilai Rp1 miliar kepada Malaungi dengan syarat menitipkan sabu tersebut sebelum diedarkan.
Malaungi akhirnya menyanggupi tawaran tersebut karena desakan dari atasan. Barang bukti narkoba ditemukan dari hasil penggeledahan rumah dinas AKP Malaungi di Kompleks Asrama Polres Bima Kota.
Uang tersebut dikirim secara bertahap melalui rekening seorang perempuan, dengan transfer pertama sebesar Rp200 juta dan yang kedua sebesar Rp800 juta. Setelah uang tersebut diterima, Malaungi mengambil barang tersebut di salah satu hotel di Bima tempat sang bandar menginap.
Pengembangan Kasus dan Penangkapan Pelaku Lain
Dari pengembangan kasus tersebut, nama AKP Malaungi mencuat dan dilakukan penyelidikan lanjutan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB. Dalam penyelidikan tersebut, pihak penyidik berhasil membongkar jaringan peredaran sabu yang melibatkan Bripka K alias Karolin dan istrinya inisial N alias Nita.
Bripka Karolin dan tiga orang dekatnya ditangkap karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Mapolda NTB. Selain itu, dua orang lain yang diduga sebagai kaki-tangan juga diamankan oleh penyidik.
Direktur Resnarkoba Polda NTB Kombes Pol Roman Smaradhana Elhaj menyebutkan bahwa keempatnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Mereka bekerja dengan istrinya (istri Bripka Karol),” ungkapnya.
Barang Bukti yang Disita
Penyidik Polda NTB juga mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bruto 35,76 gram serta uang tunai Rp88,8 juta yang diduga uang hasil transaksi narkoba. Selain itu, alat hisap sabu dan klip kosong juga turut disita sebagai barang bukti.
Pemecatan AKP Malaungi
AKP Malaungi kini dipecat atau dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari instansi kepolisian melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Hasil pemeriksaan urine menunjukkan bahwa Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi dinyatakan positif mengonsumsi sabu.
Perwira itu juga sudah mengakui perbuatannya. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid menyatakan bahwa hasil tes urine yang bersangkutan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin, dan yang bersangkutan juga mengakui perbuatannya.
Jabatan AKBP Didik Dinonaktifkan
Selain AKP Malaungi, jabatan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro juga dinonaktifkan dari jabatannya setelah namanya terseret dalam kasus dugaan peredaran narkotika. Saat ini, Didik sedang menjalani pemeriksaan di Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Jakarta.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Mohammad Kholid membenarkan bahwa Kapolres Bima Kota sudah di non-aktifkan. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya masih akan mendalami keterlibatan AKBP Didik dalam kasus ini.
Tindakan Hukum yang Diambil
AKP Malaungi dijerat pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Narkotika, juncto pasal 69 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
