Kementerian PU Alokasikan Rp 2,9 Triliun untuk Perbaikan Jalan Daerah
Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mengalokasikan dana sebesar Rp 2,9 triliun untuk perbaikan jalan daerah melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD. Anggaran ini ditujukan untuk mempercepat penanganan jalan rusak yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat.
Pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa realisasi fisik dari anggaran tersebut mencapai 75,1 persen dan progres keuangan sebesar 59,49 persen. IJD dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.
Jalan daerah yang akan diperbaiki mencakup total panjang 408,57 kilometer dan jembatan sepanjang 375,88 meter. Selain itu, Kemen PU juga mengalokasikan anggaran untuk beberapa Inpres lainnya, seperti:
- Inpres Irigasi: Sebesar Rp 350 miliar untuk pembangunan irigasi yang ditargetkan memberikan layanan pada lahan seluas 19.760 hektar. Progres fisik saat ini telah mencapai 82,73 persen dan progres keuangan sebesar 38,36 persen.
- Inpres Revitalisasi Madrasah: Anggaran sebesar Rp 2,48 triliun dialokasikan untuk perbaikan 856 unit madrasah. Progres fisik mencapai 41,88 persen dan progres keuangan 33,22 persen.
- Inpres Sekolah Rakyat: Sebesar Rp 19,95 triliun untuk membangun 100 unit Sekolah Rakyat. Progres fisik telah mencapai 67,50 persen dan progres keuangan 44,33 persen.
- Inpres Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional: Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,23 triliun. Targetnya adalah membuka akses jalan sepanjang 138,5 kilometer, mengendalikan banjir untuk seluas 7.503 hektar, serta membangun jaringan irigasi seluas 4.870 hektar. Saat ini progres fisik mencapai 12,67 persen dan progres keuangan 2,63 persen.
Realisasi Anggaran Kemen PU
Hingga akhir Mei 2026, realisasi keuangan Kemen PU mencapai Rp 33,49 triliun atau 31,39 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 106,71 triliun. Sementara itu, realisasi fisik mencapai 35,71 persen.
Dody menekankan bahwa capaian tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun terakhir. Dibandingkan Mei 2024 dan Mei 2025, realisasi tahun 2026 lebih tinggi, bahkan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan capaian anggaran pada bulan yang sama di tahun 2025.
Pagu anggaran Kemen PU tahun 2026 awalnya sebesar Rp 118,5 triliun, namun mengalami penyesuaian hingga menjadi Rp 106,71 triliun. Alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 42,05 triliun untuk preservasi jalan, pembangunan jalan dan jembatan, jalan tol, serta penanganan jalan daerah.
Selanjutnya, Ditjen Sumber Daya Air (SDA) mendapatkan alokasi Rp 29 triliun untuk pembangunan bendungan, irigasi, pengendalian banjir, penyediaan air baku, serta program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). Anggaran sebesar Rp 23,84 triliun dialokasikan untuk Ditjen Prasarana Strategis, termasuk pembangunan sekolah rakyat, revitalisasi madrasah, dan berbagai prasarana publik lainnya.
Sementara itu, Ditjen Cipta Karya mendapatkan anggaran Rp 10,16 triliun untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah, persampahan, serta pembangunan gedung pemerintahan.
Dody menegaskan bahwa sasaran utama dari semua program ini tetap sama, yaitu menyediakan air, irigasi, konektivitas, sanitasi, dan prasarana publik yang langsung memberikan dampak bagi masyarakat.
