Rekomendasi Partai NasDem untuk Calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai NasDem memberikan rekomendasi kepada Fatmawati Salim untuk maju sebagai calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Rekomendasi ini diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim di kantor DPP NasDem di Jakarta, pada Kamis (20/8/2026). Kursi Wakil Gubernur Sulbar saat ini masih kosong setelah Wagub sebelumnya, Salim S Mengga, meninggal dunia pada Januari 2026 lalu.
Fatmawati merupakan istri almarhum Salim S Mengga. Saat pemberian rekomendasi tersebut, turut hadir Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Barat, Dirga Singkarru. Rekomendasi ini selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tim koalisi pemenangan untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku hingga DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Usai pemberian rekomendasi, Fatmawati Salim menyampaikan bahwa dukungan dari Partai NasDem menjadi bentuk konsistensi partai terhadap perjuangan almarhum Salim S Mengga. Ia mengaku ingin melanjutkan estafet perjuangan, menjaga amanah, serta meneruskan legacy yang telah dibangun demi kemajuan Sulawesi Barat.
“Akan saya lanjutkan estafet Almarhum. Insya Allah saya maju karena dorongan masyarakat khususnya pendukung almarhum,” kata Fatmawati.
Pemberian rekomendasi kepada Fatmawati Salim membuat persaingan calon Wakil Gubernur Sulbar makin memanas. Setelah sebelumnya Syamsul Samad, yang merupakan ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, juga mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.
Perlu diketahui, Partai Demokrat dan NasDem merupakan koalisi partai pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 lalu untuk pencalonan Suhardi Duka dan Salim S Mengga kala itu.
Kekuatan Partai Demokrat dalam Koalisi
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) mengakui bahwa Partai Demokrat memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dua partai lainnya dalam koalisi pengusung terkait proses penentuan calon Wakil Gubernur Sulbar. Hal itu disampaikan SDK saat ditanya mengenai peluang nama-nama yang saat ini mencuat dalam bursa calon Wakil Gubernur Sulbar, termasuk Anggota DPRD Sulbar Samsul Samad.
SDK menyebut komposisi kekuatan partai menjadi salah satu hal yang dapat diperhitungkan dalam proses pembahasan calon Wakil Gubernur. “Tentu Demokrat punya kekuatan yang lebih besar dibanding dengan yang dua,” kata SDK kepada tribun-sulbar.com pada Minggu (9/8/2026).
Meskipun demikian menurutnya, keputusan akan tetap harus dibahas bersama oleh tiga partai yang tergabung dalam koalisi. Ia juga mengungkapkan hingga kini koalisi tersebut belum menggelar rapat khusus untuk membahas dua nama calon Wakil Gubernur Sulbar.
Saat ditanya terkait keterlibatannya dalam proses politik tersebut, SDK menegaskan dirinya memiliki dua posisi yang harus dibedakan. Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, ia mengakui memiliki kepentingan politik dalam mendorong kandidat yang diinginkan partainya. Namun, ketika menjalankan tugas sebagai Gubernur Sulbar, SDK menegaskan dirinya harus tetap bersikap netral.
Dengan demikian, meski Demokrat disebut memiliki kekuatan lebih besar dalam koalisi, keputusan mengenai dua nama calon Wakil Gubernur Sulbar masih menunggu pembahasan dan kesepakatan tiga partai pengusung.
Pembahasan Usai Agustusan
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Suhardi Duka (SDK) sekaligus ketua Partai Demokrat di Sulbar mengungkapkan bahwa koalisi tiga partai pengusung calon Wakil Gubernur Sulbar sampai saat ini belum menggelar rapat koalisi untuk menentukan dua nama calon Wakil Gubernur Sulbar yang akan didorong ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar.
SDK mengatakan pembahasan mengenai calon pendampingnya tersebut baru akan dilakukan setelah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia selesai. “Nanti kita selesaikan dulu tujuh belasan ini,” kata SDK kepada wartawan tribun-sulbar.com saat diwawancarai pada Minggu (9/8/2026).
Ia berharap rapat koalisi nantinya dapat menghasilkan kesepakatan mengenai dua nama yang akan disodorkan sebagai bursa calon Wakil Gubernur Sulbar, pengganti Almarhum Salim S Mengga. Namun, SDK mengakui proses tersebut berpotensi tidak mudah apabila masing-masing partai dalam koalisi tetap mempertahankan kandidat yang mereka usung.
SDK belum menyebutkan kapan tepatnya rapat koalisi akan digelar. Ia hanya memastikan pembahasan tersebut akan dilakukan setelah agenda peringatan HUT Kemerdekaan RI.
Proses penentuan Wakil Gubernur Sulbar menjadi perhatian publik setelah posisi tersebut masih harus diisi melalui mekanisme partai politik pengusung. Koalisi nantinya harus menyepakati dua nama calon untuk kemudian diproses sesuai ketentuan yang berlaku hingga terpilih dua calon Wakil Gubernur Sulbar untuk dipilih di DPRD Sulbar.
