Permintaan Djarot Saiful Hidayat untuk Jokowi Menunjukkan Ijazah Asli
Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, mengajukan permintaan agar Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), segera menunjukkan ijazah aslinya. Permintaan ini dilakukan untuk mengakhiri polemik yang masih berkembang di tengah masyarakat. Djarot menilai bahwa langkah tersebut lebih sederhana dibandingkan proses hukum yang terus berlangsung.
“Paling enak itu enggak usah pakai drama-drama. Enggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya, saya tunjukkan pada Anda gitu ya,” ujar Djarot usai acara Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI-P se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Djarot, Jokowi cukup menunjukkan ijazah yang selama ini dipersoalkan agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak lagi mempertanyakan keasliannya. “Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya,” kata dia.
Ia menilai, cara tersebut dapat menjadi jalan untuk meredam polemik yang terus berulang. “Barangkali untuk menetralisir itu bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya gitu ya. Jadi monggo,” kata Djarot.
Kunjungan Jokowi ke Daerah Tidak Mengganggu PDIP
Disinggung mengenai rencana Jokowi berkeliling Indonesia, menurut Djarot PDI-P tidak merasa terganggu dengan agenda tersebut. Bahkan, menurut dia, kunjungan Jokowi ke daerah justru akan membuat partainya semakin solid.
“Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah itu justru partai kita semakin solid ya. Partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan saja beliau keliling ke mana pun, bebas ya,” ungkap Djarot.
Sebelumnya, Jokowi mengaku kondisinya telah pulih dan siap memenuhi berbagai undangan masyarakat dari sejumlah daerah. “Ya, ini kan saya banyak undangan, undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat, ya saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada,” kata Jokowi di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (24/5/2026).
Ketua DPP PSI Bestari Barus menyebutkan bahwa Jokowi dalam waktu dekat akan mengunjungi sejumlah daerah, seperti Lampung, NTT, dan Jawa Barat. Selain memenuhi undangan masyarakat, Jokowi juga dijadwalkan bertemu dengan pengurus PSI di daerah serta para relawan.
“Insya Allah akan kunjungi juga struktur PSI di wilayah. Ada disebutkan beliau juga relawan,” ujar Bestari.
Profil Djarot Saiful Hidayat
Djarot lahir di Magelang, Jawa Tengah pada 6 Juli 1962. Sebelum terjun di dunia politik, ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Gajah Mada pada tahun 1991. Ia mulai terjun ke dunia politik sejak tahun 2000-an.
Pertama kali ia terjun ke dunia politik, dia memegang jabatan sebagai Wali Kota Blitar tahun 2000 sampai 2010. Di tahun 2014, ia lanjut menjabat sebagai Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ia juga sempat menggantikan posisi Ahok sebagai Gubernur di DKI Jakarta pada 2017.
Djarot Saiful Hidayat sempat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara periode 2018–2023 pada berpasangan dengan Sihar P. H. Sitorus. Namun, Djarot dan Sihar gagal memenangkan kontestasi tersebut. Djarot Saiful Hidayat lalu berhasil lolos ke Senayan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019–2024, fraksi PDI Perjuangan, dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III.
Sebelum terjun ke dunia politik, ternyata Djarot sempat berprofesi sebagai pendidik. Ia dulunya pernah menjadi dosen di sebuah Universitas di Surabaya, hingga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas. Pengalaman berorganisasi juga membawanya bisa sejauh ini terjun ke dunia politik. Dulu ia tergabung dalam organisasi DPC GMNI Brawijaya, sebagai Ketua di tahun 1981 – 1986.
Riwayat Pendidikan
- Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada. Tahun: 1991
- Administrasi Negara, Universitas Brawijaya. Tahun: 1981 – 1986
- SMA TNH Mojokerto. Tahun: 1997 – 1981
- SMP 4 Surabaya. Tahun: 1974 – 1977
- SD Raden Saleh Surabaya. Tahun: 1968 – 1974
Pengalaman Organisasi
- PA GMNI Jawa Timur, Sebagai: Ketua. Tahun: 2010 – 2015
- Apeksi, Sebagai: Ketua. Tahun: 2005 – 2010
- DPC GMNI Brawijaya, Sebagai: Ketua. Tahun: 1981 – 1986
Jejak Karier
- PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun: 2017 – 2017
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun: 2017 – 2017
- Anggota Komisi DPR RI Tahun: 2014 – 2014
- Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun: 2014 – 2017
- Walikota Kota Blitar Tahun: 2000 – 2010
- Pembantu Rektor 1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun: 1999 – 2000
- Dekan FIA Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun: 1991 – 1997
- Pembantu Dekan 1 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun: 1989 – 1991
- Dosen Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun: 1986.
Desakan Jusuf Kalla
Sebelum Djarot, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih dulu meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya. Menurut JK, sapaan Jusuf Kalla, kasus ini sudah 3 tahun itu meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Jokowi dan semua.
Puluhan miliar uang habis untuk pengacara, apakah itu seperti saya ini waktu saya hilang, dilibatkan,” katanya. Menurut JK, sebenarnya solusi masalah ini cukup sederhana, yakni Jokowi tinggal memperlihatkan ijazahnya saja.
“Karena saya yakin, Pak Jokowi yakin punya ijazah asli. Sebenarnya untuk kita stop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang asli, yakin itu aja,” serunya.
JK juga menyoroti adanya perpecahan di masyarakat yang ditimbulkan dari isu ijazah ini. “Pro kontra kan, perpecahan, maki-makian di TV itu sifat nasional, kita terganggu dengan cara itu. Jadi tinggal saja (diperlihatkan ijazahnya). Saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita. Tinggal dikasih liat masyarakat saja selesai. Dan saya yakin itu Pak Jokowi akan begitu karena daripada kita berseteru, ada kelompok berseteru bertahun-tahun, hilang waktu, hilang harkat sosial,” katanya.
Dia berharap hal itu dilakukan Jokowi bulan ini. “Selesai lah bulan ini dengan menunjukkan ijazah, selesai. Saya yakin dan pasti Pak Jokowi tidak menginginkan sebagai mantan presiden atau tidak menginginkan masyarakat ini pecah belah karena soal kecil ini ya,” tukasnya.
