Langkah Penghematan di DPR dan Kementerian Pertahanan
DPR sedang mengambil langkah-langkah penghematan untuk menghadapi ancaman krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pengurangan perjalanan dinas bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di parlemen. Selain itu, biro rumah tangga DPR juga mematikan lampu-lampu di ruang rapat yang tidak lagi digunakan.
“Kami telah mengurangi perjalanan dinas dari unsur ASN untuk hal-hal yang sifatnya sangat urgent atau tingkat kemendesakannya tidak terlalu tinggi,” ujar Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, dalam keterangannya.
Selain itu, DPR juga melakukan penghematan dengan mematikan lampu dan AC di ruang-ruang rapat yang tidak digunakan. “Jika tidak ada agenda persidangan, lampu-lampu akan dimatikan maksimal jam 20.00 malam. Maksimal jam delapan malam dimatikan,” kata dia.
Indra menjelaskan bahwa belum semua ruangan di dalam gedung parlemen menggunakan sistem otomatis, sehingga upaya penghematan masih dilakukan secara manual. “Begitu juga dengan listrik dan AC di ruang-ruang rapat yang tidak digunakan, langsung kami matikan,” tambahnya.
- Pembatasan Penggunaan Kendaraan Dinas
DPR berencana membatasi penggunaan kendaraan dinas untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Detailnya seperti apa masih belum bisa kami sampaikan saat ini. Kami belum menghitung secara kuantitatif. Tapi, langkah ke sana sudah kami persiapkan dari minggu-minggu sebelum Lebaran,” jelas Indra.
DPR kembali beraktivitas setelah libur Idul Fitri pada Senin (30/3/2026). Di Komisi III, ada rapat yang terkait dengan kasus-kasus tertentu. “Rapat-rapat di Komisi III itu dijadwalkan pada tanggal 2 April,” kata dia.
- Kemhan Siapkan Skema Kerja Empat Hari dalam Seminggu
Instruksi penghematan dari Presiden Prabowo Subianto mulai diterapkan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan). Mereka sedang menyiapkan skema penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu yang memungkinkan.
“Kemhan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi penggunaan BBM secara terukur dan bertahap sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang memengaruhi stabilitas energi,” ujar Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait.
Rico menyatakan bahwa skema yang disiapkan merupakan langkah mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional. “Efisiensi difokuskan pada aspek pendukung. Sedangkan, operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Beberapa hal yang sedang disiapkan untuk efisiensi penggunaan BBM antara lain penyesuaian hari kerja dari lima menjadi empat hari pada fungsi-fungsi tertentu dengan kebijakan secara adaptif, terukur, dan bertahap sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja. Selain itu, akan dilakukan pengaturan penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi.
- Kebijakan WFH Satu Hari dalam Seminggu Dinilai Tak Efektif untuk Hemat BBM
Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, tidak yakin kebijakan work from home (WFH) sehari dalam seminggu akan bisa memangkas konsumsi BBM nasional. Dia menilai, menggerakkan ASN dan pegawai swasta untuk disiplin bekerja dari rumah bukan perkara mudah karena berkaitan erat dengan perubahan perilaku.
“Barangkali, ASN dan pekerja swasta tidak bekerja di rumah pada Jumat, tetapi work from everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumsi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ujar Fahmy dalam keterangannya.
Menurut dia, keberhasilan WFH saat pandemik COVID-19 dipicu oleh adanya faktor paksa berupa risiko penularan virus. Sementara, pada kebijakan WFH yang diwacanakan saat ini, faktor penekan tersebut tidak tersedia.
Fahmy juga menyoroti dampak negatif kebijakan tersebut terhadap ekosistem ekonomi lokal. Dia menyebut pendapatan sektor transportasi, termasuk ojek online (ojol), serta warung nasi UMKM yang biasa melayani pekerja kantoran terancam merosot.
Penerapan WFH sehari di sektor manufaktur dianggap berisiko menurunkan produktivitas industri. Fahmy pun mendesak pemerintah agar menghitung secara mendalam perbandingan biaya dan manfaat (cost and benefit) dari kebijakan itu.
“Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” kata Fahmy.
