DPRD Pasuruan dukung pinjaman Rp363 miliar, RSUD Purwodadi-Pasar Cheng Hoo akan direvitalisasi

Rencana ambisius yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur strategis melalui skema pembiayaan eksternal mendapatkan lampu hijau dari kalangan legislatif. Dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2027, pemerintah daerah merancang pinjaman daerah dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp363 miliar. Kebijakan fiskal ini langsung menyita perhatian publik serta memicu berbagai pandangan kritis dari berbagai fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan.

Secara garis besar, mayoritas fraksi di DPRD memandang bahwa skema pinjaman daerah merupakan sebuah instrumen alternatif yang sangat rasional dan dibutuhkan. Langkah ini dinilai mampu memotong waktu tunggu pembiayaan konvensional, sehingga proyek-proyek vital yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat dapat segera diwujudkan tanpa harus menunggu akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkadang memerlukan waktu lebih lama. Kendati demikian, restu yang diberikan oleh para wakil rakyat tidak datang begitu saja. Sejumlah catatan krusial, rambu-rambu pengaman, serta mekanisme pengawasan ketat diajukan agar kebijakan ini berjalan sesuai rel yang benar dan tidak menjadi bumerang bagi kesehatan keuangan daerah di masa depan.

Alokasi Dana untuk Tiga Proyek Strategis

Dana segar sebesar Rp363 miliar yang bersumber dari pinjaman daerah tersebut tidak akan disebar secara sembarangan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memetakan tiga titik fokus pembangunan utama yang dinilai memiliki multiplier effect yang tinggi terhadap perekonomian lokal, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Tiga proyek prioritas tersebut meliputi:

• Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi yang diproyeksikan untuk memperluas akses serta mendekatkan layanan kesehatan bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut dan sekitarnya.

• Revitalisasi Pasar Wisata Cheng Hoo Pandaan sebagai salah satu ikon pariwisata andalan yang diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

• Revitalisasi Pemandian Alam Banyubiru untuk mengembalikan daya tarik kawasan wisata legendaris tersebut agar kian kompetitif dan mendatangkan kontribusi signifikan bagi pendapatan daerah.

Catatan Kritis dari Fraksi Golkar

Menanggapi arah kebijakan fiskal ini, juru bicara Fraksi Partai Golkar, Gaung Andaka Ranggi Purbangkara, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mencari alternatif pembiayaan infrastruktur. Meskipun demikian, ia memberikan penekanan khusus agar pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek kehati-hatian dalam melakukan kalkulasi anggaran. Aspek perhitungan yang matang dinilai menjadi kunci utama agar beban utang di masa mendatang tidak justru melumpuhkan kemampuan fiskal daerah.

Lebih lanjut, politisi Golkar tersebut mengingatkan pentingnya pelaksanaan studi kelayakan atau feasibility study yang komprehensif. Pemerintah daerah juga diminta untuk menghitung secara cermat rasio kemampuan keuangan daerah atau yang dikenal sebagai Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Perhitungan yang akurat ini krusial untuk menjamin bahwa proses pengembalian pinjaman pokok beserta bunganya nanti sama sekali tidak mengganggu alokasi belanja rutin pegawai maupun kewajiban pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pandangan dan Harapan Fraksi PKB

Dukungan serupa juga datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Melalui juru bicaranya, Gus Son Haji Abdul Wahid, fraksi ini menilai bahwa pinjaman daerah sah-sah saja dilakukan sepanjang berlandaskan pada kalkulasi yang akurat serta mendatangkan dampak sosial dan ekonomi yang terukur bagi masyarakat luas. PKB mengingatkan agar dana pinjaman tersebut benar-benar berfungsi sebagai akselerator atau penggerak percepatan pembangunan, alih-alih bertransformasi menjadi beban fiskal baru yang menggerus alokasi anggaran publik.

Selain menyoroti tiga proyek utama, Fraksi PKB juga menitipkan sejumlah aspirasi agar pemerintah tetap memprioritaskan sektor-sektor esensial lainnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti perbaikan jaringan jalan, jembatan, sistem irigasi pertanian, hingga penanganan masalah banjir harus berjalan secara seimbang. Tidak hanya itu, keberpihakan anggaran kepada sektor pendidikan, kesehatan, kelompok masyarakat rentan, serta penguatan koperasi dan UMKM juga wajib mendapatkan porsi perhatian yang memadai dalam struktur RAPBD 2027.

Sikap Kritis dan Transparansi dari PDI Perjuangan

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Mujangki, menyampaikan dukungan bersyarat terhadap rencana pinjaman daerah tersebut. PDI Perjuangan menegaskan bahwa dukungan ini hanya akan diberikan apabila seluruh proses perencanaan dan eksekusinya dilakukan secara rasional, mematuhi koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak membahayakan keberlanjutan fiskal Kabupaten Pasuruan dalam jangka panjang.

Fraksi ini secara tegas meminta kepada eksekutif agar membuka rincian skema pinjaman secara transparan kepada publik dan legislatif. Transparansi tersebut harus mencakup rincian alokasi anggaran untuk masing-masing proyek secara spesifik, besaran suku bunga, biaya administrasi, masa tenggang pembayaran (grace period), tenor pinjaman, hingga jadwal cicilan yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Kesiapan teknis di lapangan juga menjadi sorotan tajam, mulai dari status kepemilikan dan ketersediaan lahan, kelengkapan dokumen perizinan, hingga ketepatan desain teknis agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan yang berujung pada kerugian.

Melalui pengawasan yang ketat dan sinergi yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif, seluruh pihak berharap agar kebijakan pinjaman daerah senilai ratusan miliar rupiah ini dapat dieksekusi dengan sempurna. Tujuannya jelas: menghadirkan manfaat jangka panjang yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan, tanpa mengorbankan hak publik atas pelayanan dasar yang layak dan berkualitas.