Ringkasan Berita:
- Sebanyak 512 siswa terdampak dugaan keracunan MBG di Sidoarjo, Jawa Timur.
- 80 korban masih dirawat, 312 telah sembuh, dan 120 lainnya masih dalam observasi.
- Korban mengalami pusing, nyeri perut, sesak napas, mual, dan muntah setelah mengonsumsi MBG.
Infomalangraya.com, JAKARTA— Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 512 siswa menjadi korban dalam insiden dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Sidoarjo, Jawa Timur.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dr. Ketut Sumedana, mengatakan data tersebut diperoleh berdasarkan hasil investigasi sementara pihaknya dari lapangan.
“Berdasarkan data yang kami tim investigasi di lapangan, total yang terdampak sebanyak 512 orang,” ujar Ketut dalam video yang diterima, Rabu (2/9/2026).
Ia merinci, dari jumlah tersebut, sebanyak 80 orang masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Sementara 312 orang lainnya sudah sembuh dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit.
“Namun kami masih melakukan observasi sebanyak pada 120 orang,” katanya.
Saat ini, BGN memprioritaskan penanganan kesehatan para korban, terutama anak-anak yang masih menjalani perawatan.
Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pihak sekolah dan pesantren yang terdampak.
Dikutip dari Infomalangraya.com, gejala keracunan massal yang menimpa ratusan santri itu mulai terlihat selepas waktu salat Ashar pada Selasa (1/9).
Adapun keluhan yang paling banyak dialami setelah diduga konsumsi MBG
adalah pusing, nyeri perut hingga sesak napas.
Para santri jenjang SMP hingga SMA di Tanggulangin tersebut, mengeluhkan mual serta muntah-muntah sebelum akhirnya dilarikan ke ruang UKS.
Namun, kondisi kian memburuk dan jumlah korban yang terus membludak memaksa pihak pesantren mengevakuasi para santri ke sejumlah rumah sakit.
512 Orang dari 19 Lembaga Terdampak
Kasus Sidoarjo awalnya mencuat setelah ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG.
Namun, hasil penelusuran Satgas MBG Jawa Timur menunjukkan kasus tersebut tidak hanya terjadi di satu pesantren.
Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengatakan sebanyak 19 lembaga menerima makanan dari SPPG Kalitengah.
“Per pagi ini tercatat ada 512 pasien yang terlapor dilarikan ke RS. Pasien tidak hanya dari Ponpes Mambaul Hikam. Ada 19 lembaga yang sama-sama menerima dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo,” kata Emil, Rabu (2/9/2026).
Para korban kemudian ditangani di sejumlah fasilitas kesehatan di Sidoarjo.
Sebagian telah diperbolehkan pulang, sementara lainnya masih menjalani observasi dan rawat inap.
SPPG Kalitengah Disetop
Menindaklanjuti kasus tersebut, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Kalitengah.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur, Teguh Bayu Wibowo, mengatakan penghentian dilakukan setelah tim BGN melakukan peninjauan langsung ke fasilitas produksi.
“Kami juga tadi sudah mendapatkan informasi langsung dan kami bergerak ke SPPG. Untuk saat ini SPPG kita berhenti operasional,” kata Teguh di RS Notopuro Sidoarjo, Rabu (2/9/2026).
Sampel makanan juga telah diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo bersama kepolisian untuk diperiksa di laboratorium.
Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para penerima MBG.
Teguh mengatakan hasil pemeriksaan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu pekan.
“Selanjutnya hasil lab dan lain-lain kita menunggu untuk satu minggu ke depan ya untuk kunci hasil lab. Jadi sampel sudah diambil dari Dinas Kesehatan Sidoarjo serta dari kepolisian,” jelasnya.
Artinya, hingga saat ini belum dapat dipastikan bahwa makanan MBG merupakan penyebab pasti gangguan kesehatan para korban.
Kesimpulan tersebut masih menunggu hasil laboratorium dan investigasi pihak berwenang.
YLBHI Desak Moratorium MBG
Kasus Sidoarjo kemudian berkembang menjadi sorotan terhadap pelaksanaan MBG secara nasional.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta pemerintah menghentikan sementara operasional dan ekspansi program MBG.
Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur mendesak adanya moratorium nasional hingga dilakukan audit independen berbasis HAM dan keselamatan pangan.
“YLBHI mendesak moratorium nasional terhadap operasional dan ekspansi Program MBG hingga audit independen berbasis HAM dan keselamatan pangan selesai, seluruh korban dipulihkan, dan pertanggungjawaban dibuka kepada publik,” kata Isnur saat dihubungi Infomalangraya.com, Rabu (2/9/2026).
YLBHI menilai kasus Sidoarjo perlu dilihat dalam konteks tata kelola MBG secara nasional.
Namun, tuntutan tersebut merupakan sikap YLBHI, sementara pemerintah masih melakukan investigasi terhadap kasus Sidoarjo.
Ujian Pertama Sudaryono
Kasus Sidoarjo akhirnya menempatkan Sudaryono pada sejumlah pertanyaan penting.
Pertama, apa penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami 512 orang tersebut?
Kedua, apakah standar keamanan pangan di SPPG Kalitengah telah dijalankan sesuai ketentuan?
Ketiga, bagaimana sistem pengawasan BGN terhadap bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan?
Dan yang paling penting, apa langkah BGN setelah hasil investigasi kasus Sidoarjo keluar?
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena Sudaryono bukan hanya kepala baru BGN, tetapi juga sosok yang sejak awal telah mengetahui konsep dan teknis pelaksanaan MBG.
Pemerintah sendiri menyebut pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi nilai tambah karena program MBG sangat bergantung pada rantai pasok pangan.
Kini, rantai tersebut menghadapi ujian di titik paling sensitif: keamanan makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Bagi Sudaryono, kasus Sidoarjo bukan sekadar persoalan satu SPPG.
Hasil investigasi akan menjadi ukuran awal apakah komitmennya untuk “membereskan” MBG dan memperbaiki tata kelola serta keamanan pangan mampu diterjemahkan menjadi sistem pengawasan yang efektif di lapangan.
Jika ditemukan pelanggaran, BGN harus menunjukkan langkah koreksi yang jelas.
Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menunjukkan penyebab gangguan kesehatan bukan berasal dari makanan MBG, temuan tersebut juga harus dibuka secara transparan kepada publik.
Sidoarjo kini menjadi ujian pertama Sudaryono dalam enam pekan pertamanya memimpin BGN.
