Transformasi Ekonomi Indonesia yang Lambat
Indonesia masih menghadapi tantangan dalam proses transformasi ekonominya, terutama karena kontribusi sektor pertanian masih besar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, kontribusi manufaktur ke PDB tidak pernah kembali ke angka 20% selama delapan tahun terakhir. Hal ini menarik perhatian Bank Dunia yang menyoroti rendahnya produktivitas industri manufaktur.
Menurut laporan Country Growth & Jobs Report: Indonesia yang dirilis akhir Januari 2026, tingkat investasi di Indonesia rata-rata mencapai 30% terhadap PDB dalam 15 tahun terakhir. Namun, sekitar 70% dari investasi tersebut mengalir ke sektor dengan nilai tambah rendah seperti makanan olahan, logam dasar, serta layanan akomodasi dan makanan. Ini menjadi salah satu penyebab anjloknya produktivitas manufaktur nasional.
Sebaliknya, aliran modal ke sektor manufaktur berorientasi ekspor dan bernilai tinggi seperti otomotif, elektronik, farmasi, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) justru mengalami penurunan. Padahal, sektor-sektor ini pernah menjadi primadona investasi pada awal hingga pertengahan 1990-an, didorong oleh reformasi perdagangan dan deregulasi.
Namun, setelah itu, terjadi tren pembatasan pasar di Tanah Air. Akibatnya, menurut Bank Dunia, fenomena tersebut menjadi biang kerok anjloknya produktivitas manufaktur Indonesia sebesar 20% hingga 30% dibandingkan era kejayaannya di awal 1990-an. “Meningkatnya pembatasan pasar telah melindungi perusahaan-perusahaan terkemuka dan perusahaan milik negara dari persaingan, memusatkan aktivitas pada manufaktur dan jasa yang bernilai rendah,” ungkap laporan tersebut.
Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Masalah
Bank Dunia mengakui bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam melihat kemerosotan ini lewat pengesahan UU Cipta Kerja pada 2020 dan berbagai reformasi regulasi bisnis. Aturan sapu jagat ini dirancang untuk meliberalisasi sektor usaha dan melonggarkan batasan investasi asing langsung. Langkah ini diakui memang berhasil memicu kenaikan komitmen investasi di sektor-sektor tersebut. Hanya saja, realisasi yang masuk ternyata ‘jauh panggang dari api’.
Investasi dan Serapan Pekerja
Dalam catatan Bisnis, kualitas investasi terus menurun, setidaknya apabila dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja. Selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang. Dengan demikian, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.
Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sepanjang 2024, realisasi investasi ‘hanya’ mencapai Rp1.714,2 triliun (lebih rendah Rp217 triliun atau 12,66% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang. Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap ‘hanya’ memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta (lebih ‘murah’ Rp13,8 juta).
Artinya, terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan dan Pertanian
Sekadar catatan, industri pengolahan dan pertanian sejatinya mengalami pertumbuhan yang cukup impresif pada tahun 2025. Kedua sektor itu mencatat rekor pertumbuhan tertinggi sejak 2015 lalu yakni di atas 5%. Sektor manufaktur atau industri pengolahan secara keseluruhan tumbuh 5,3% (YoY) sepanjang 2025, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yakni 4,43%. Sementara itu, sektor pertanian pertumbuhannya sangat eksponensial menembus angka 5,3%. Selain di atas realisasi pertumbuhan ekonomi, angka itu melesat dari tahun 2024 yang hanya 0,6%.
“Jika dilihat dari kontribusi pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada 2025, dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,07%. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir,” ucap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers, Kamis (5/2/2026).
Meski mencatat rekor pertumbuhan tertinggi, kinerja kedua sektor itu bukannya tanpa catatan. Sektor manufaktur, misalnya, tumbuh ketika impor bahan baku turun dan sektor padat karya mengalami tekanan. Adapun tekanan di sektor padat karya tampak dari tingginya angka pemutusan hubungan kerja dan semakin tidak efektifnya investasi dalam menyerap tenaga kerja. Kontribusi sektor manufaktur-pun tidak pernah bisa menyentuh angka 20%, setidaknya sejak 2018.
Struktur Ekonomi yang Tidak Berubah
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memandang sejatinya tidak ada yang berubah pada struktur perekonomian Indonesia, lantaran pertanian memang konsisten menjadi kontributor besar terhadap perekonomian Indonesia. Bedanya, industri manufaktur diakui tengah mengalami degradasi.
“Dari dulu sektor pertanian juga masih berkontribusi besar, dan industri manufaktur yang mengalami degradasi gitu,” terangnya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).
Secara terperinci, Esther melihat bahwa pertumbuhan yang tinggi pada sektor manufaktur tidak mencerminkan pertumbuhan pada sektor padat karya. Di lapangan, sektor yang bersifat labor intensive atau menciptakan lapangan kerja besar itu diakui justru masih mengalami kesulitan.
Salah satunya adalah sektor tekstil. Esther melihat tantangan yang dialami sektor tekstil datang dari berbagai sisi, mulai dari mahalnya bahan baku hingga gempuran baju asal impor. “Di pasar domestik pun itu kan kita dapat serangan ya dari kumpulan produk-produk kayak China, gitu kan, which is yang jauh lebih murah harganya dan lebih bagus juga kualitasnya. Nah itu memang strateginya China, ya,” kata Esther kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).
Tidak hanya akibat serangan baju impor, Esther turut menyoroti masalah fundamental pada sektor tekstil. Dari segi investasi, dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (FEB Undip) itu juga menilai pemerintah perlu mendatangkan lebih banyak investor di sektor tekstil agar terciptanya ekosistem dari hulu hingga ke hilir.
Catatan dari Pengusaha
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut 9 dari 16 subsektor manufaktur masih tumbuh di bawah rata-rata nasional sepanjang 2025. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan nyata yang masih dirasakan pelaku usaha di sektor riil. Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan secara agregat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran yang relatif solid, kondisi di lapangan menunjukkan pemulihan yang tidak merata.
“Jadi in general saya rasa banyak sekali masih, terutama di industri manufaktur masih mengalami banyak perlambatan,” kata Shinta di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Hal ini terlihat dari kinerja sejumlah subsektor strategis yang tumbuh lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, bahkan ada yang mengalami kontraksi. Kinerja beberapa subsektor tercatat relatif rendah. Industri tekstil hanya tumbuh 3,55%, alas kaki 3,31%, kertas 3,36% dan furnitur 1,60%. Industri barang logam, komputer, barang elektronik dan peralatan listrik juga tumbuh 4,58% atau masih di bawah pertumbuhan nasional.
Di sisi lain, industri kayu dan rotan kontraksi -3,29%, pengolahan tembakau -1,37%, alat angkutan 2,65%, dan industri karet serta barang plastik -4,07%. “Angka is one thing gitu, tapi kita lebih melihat kondisi riil itu bagaimana kita beroperasi di lapangan, dan tantangan-tantangannya seperti apa kita beroperasi di lapangan,” tuturnya.
Shinta menilai tantangan pada 2026 tidak hanya soal menjaga laju pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan penguatan struktural di sektor riil. Dia menekankan pentingnya strategi yang berfokus pada perbaikan fundamental dunia usaha.
Salah satu isu krusial yang terus disoroti Apindo adalah tingginya biaya berusaha (high cost of doing business) di Indonesia. Biaya logistik, energi, hingga suku bunga pinjaman dinilai masih jauh kurang kompetitif dibanding negara-negara tetangga, sehingga menekan daya saing industri nasional. “Suku bunga pinjaman kita itu bisa sampai 8 sampai 12%, kalau negara lain cuma 4% sampai 6%-an. Jadi ini menjadi cost of doing business yang harus menjadi perhatian kita juga,” jelasnya.
Selain biaya yang bersifat kuantitatif, Shinta juga menyoroti beban non-kuantitatif seperti perizinan yang berbelit, regulasi yang tumpang tindih, serta inkonsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Menurut Shinta, kondisi tersebut turut menghambat investasi, yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.
