Ringkasan Berita:
- Yona Bagus Widyatmoko meminta layanan publik Surabaya semakin mudah diakses dan merata hingga tingkat kampung.
- DPRD menyoroti pengelolaan sampah, termasuk penumpukan sampah di sejumlah depo yang perlu segera ditangani.
- Penertiban PKL dan Program Kampung Pancasila dinilai perlu evaluasi serta indikator keberhasilan yang jelas.
- Tata kelola parkir juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan juru parkir.
Infomalangraya.com, SURABAYA– Momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti sejumlah sektor yang masih memerlukan perhatian, mulai dari layanan administrasi kependudukan, pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), Program Kampung Pancasila, hingga tata kelola parkir.
Menurut Yona, berbagai inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya perlu dibarengi dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat bawah.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan, tetapi yang harus dipastikan adalah apakah layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah. Jangan sampai bagus di sistem, tetapi warga masih kesulitan di lapangan,” kata Yona usai upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Layanan Administrasi Kependudukan Perlu Menjangkau Lebih Banyak
Yona mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang telah dijalankan Pemkot Surabaya melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG).
Meski demikian, menurutnya tingkat pemanfaatan layanan tersebut masih perlu ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih banyak warga, terutama mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.
“Artinya masih ada lebih dari separuh warga yang belum terlayani secara optimal. Sosialisasi harus benar-benar menyentuh masyarakat yang belum paham teknologi,” tutur dia.
Politikus Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu juga menilai kualitas pelayanan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan RW.
“Jangan sampai pelayanan cepat hanya terjadi di pusat kota. Warga di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama,” katanya.
Soroti Pengelolaan Sampah dalam Program Suroboyo ASRI
Selain layanan administrasi kependudukan, Yona juga memberikan perhatian terhadap Program Suroboyo ASRI yang menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan.
Menurutnya, program tersebut perlu didukung dengan sistem pengelolaan sampah yang mampu menjawab persoalan di lapangan.
“Kami mendukung Program Suroboyo ASRI, tetapi faktanya dalam beberapa waktu terakhir masih ditemukan penumpukan sampah di sejumlah titik yang perlu segera ditangani,” ujarnya.
Ia mengaku menerima laporan terkait penumpukan sampah rumah tangga di sejumlah kawasan permukiman maupun depo sampah. Bahkan, di beberapa lokasi, sampah disebut meluber hingga ke area pelataran depo.
“Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan mengatur kembali jadwal pengambilan sampah agar tidak terjadi overload,” katanya.
Penertiban PKL Harus Disertai Penataan yang Jelas
Di sektor penegakan peraturan daerah, Yona mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan Satpol PP dalam menjalankan penertiban.
Namun, ia mengingatkan bahwa proses penertiban tidak boleh berhenti hanya pada pengosongan lokasi.
“Penertiban tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi. Masyarakat harus tahu kawasan yang ditertibkan akan difungsikan untuk apa dan apa manfaatnya bagi warga,” katanya.
Menurutnya, kawasan yang telah ditertibkan harus segera ditata agar tidak kembali digunakan untuk aktivitas yang sama di kemudian hari.
Penataan PKL, lanjutnya, perlu menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi sekaligus tetap memberikan ruang ekonomi bagi masyarakat.
Program Kampung Pancasila Perlu Indikator Keberhasilan
Yona juga menyoroti Program Kampung Pancasila yang selama ini dijalankan sebagai upaya memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, program tersebut memiliki tujuan yang baik, namun perlu indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
“Harus ada ukuran apakah keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” kata Yona.
Tata Kelola Parkir Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Persoalan parkir juga menjadi perhatian Komisi A DPRD Surabaya. Menurut Yona, upaya digitalisasi parkir perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para juru parkir di lapangan.
“Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, dan sikap melayani yang baik. Jangan hanya dituntut setor, tetapi tidak diberikan pembinaan yang memadai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peringatan HJKS ke-733 seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Momentum Hari Jadi Surabaya harus menjadi refleksi bersama. Kota ini tidak cukup hanya terlihat modern, tetapi juga harus benar-benar menghadirkan pelayanan publik yang adil, manusiawi, merata, dan dirasakan seluruh warga Surabaya,” tandas Yona.
Jadikan Infomalangraya.compreferensi beritamu dengan mengklik tautan ini
