Isu Pergantian Partai yang Dibantah Keras oleh Dedi Mulyadi
Sejumlah isu mengenai perpindahan partai politik yang dijalaninya kini tengah menghiasi wacana publik. Politisi Partai Gerindra sekaligus Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, disebut akan beralih haluan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, informasi tersebut langsung dibantah dengan tegas oleh Dedi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya masih berada di Partai Gerindra dan saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pembina partai. Pernyataan ini disampaikan dengan santai saat ditemui di sela kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Demokrat Jawa Barat, Senin (24/8/2026) malam.
“Iya itu tiba-tiba (isu) dari mana? Sampai hari ini saya adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Gerindra. Itu (isu) bukan tidak benar, tapi sudah bohong alias hoaks,” ujar Dedi.
Isu tentang kepindahan Dedi ke PSI muncul setelah ia melakukan safari ke Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa. Meskipun demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Dedi maupun Partai Gerindra yang membenarkan kabar tersebut.
Kabar mengenai isu kepindahan Dedi ke PSI juga membuat jajaran Partai Gerindra Jawa Barat terkejut. Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, Buky Wibawa, mengaku langsung menghubungi Dedi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
“Saya enggak tahu informasi itu awalnya dari mana. Tiba-tiba banyak wartawan yang meminta konfirmasi ke saya. Kang Dedi juga mengaku tak tahu informasi dari mana itu muncul,” kata Buky.
Dengan klarifikasi tersebut, Dedi memastikan posisi politiknya saat ini masih berada di Partai Gerindra. Di tengah munculnya isu mengenai arah politiknya, Dedi Mulyadi juga tengah menjadi sorotan karena tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya sebagai Gubernur Jawa Barat.
Hasil survei Indikator yang dilakukan pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat Jawa Barat terhadap kinerja Dedi mencapai 95,5 persen. Pendiri sekaligus peneliti Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyebut angka tersebut tergolong sangat tinggi.
Survei tersebut melibatkan 800 responden yang tersebar di desa-desa pada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. “Ini menandakan bahwa gebrakan-gebrakan di awal masa jabatan Dedi Mulyadi pascapelantikan tidak hanya mendapat antusias yang sangat tinggi dari warga Jawa Barat, tapi evaluasi atas pelaksanaannya juga mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi selama hampir satu tahun masa jabatannya,” ujar Burhanuddin di Bandung, Senin (16/2/2026).
Tingkat kepuasan masyarakat di berbagai segmen demografi dan wilayah Jawa Barat juga tercatat berada di atas 80 persen. Sejumlah program pemerintah provinsi disebut menjadi faktor yang mendorong tingginya kepuasan publik. Di antaranya program penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan di Jawa Barat.
Program tersebut memberikan insentif kepada masyarakat sekaligus disebut mendorong bertambahnya wajib pajak baru. Selain itu, sejumlah kebijakan di bidang pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan lingkungan juga mendapat penilaian positif dari masyarakat.
Di bidang infrastruktur, masyarakat menilai positif pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan penerangan jalan umum hingga program pemasangan listrik gratis. Sementara di bidang lingkungan, program normalisasi sungai dan penertiban tambang ilegal turut menjadi kebijakan yang mendapat perhatian.
Kinerja Dedi juga dinilai dari kebijakan efisiensi dan realokasi anggaran pemerintah daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak terhadap kapasitas fiskal daerah, Jawa Barat dinilai mampu mengalihkan anggaran dari belanja yang dianggap kurang prioritas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Burhanuddin mengatakan kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap persepsi positif masyarakat Jawa Barat. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Jawa Barat pada 2025 tumbuh 5,8 persen atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Jawa Barat juga disebut menjadi salah satu provinsi dengan capaian baik dalam penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2025. Pengamat politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Firman Manan, mengatakan tingginya tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari program pemerintah yang dinilai langsung dirasakan masyarakat.
Menurut Firman, sejumlah sektor yang berkontribusi terhadap kepuasan tersebut antara lain infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan upaya meningkatkan pendapatan daerah. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Djayadi Hanan, mengingatkan Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan untuk menjaga konsistensi kinerja.
Menurutnya, ritme dan substansi program pemerintah perlu dipertahankan agar tingkat kepuasan masyarakat tidak mengalami penurunan.
Dedi Mulyadi lahir pada 11 April 1971 dan dikenal dengan sapaan Kang Dedi atau KDM. Sebelum menjabat Gubernur Jawa Barat, Dedi merupakan Bupati Purwakarta selama dua periode, yakni 2008–2013 dan 2013–2018. Karier politik Dedi kemudian berlanjut di tingkat nasional setelah terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII.
Dedi sebelumnya merupakan kader Partai Golkar. Pada 2016, ia terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Dalam Pilkada Jawa Barat 2018, Dedi maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Deddy Mizwar. Pada periode berikutnya, Dedi berpindah ke Partai Gerindra. Dalam Pilkada Jawa Barat 2024, ia kembali maju sebagai calon gubernur dengan Erwan Setiawan sebagai calon wakil gubernur.
Pasangan Dedi-Erwan kemudian resmi menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025. Kini, di tengah perjalanan pemerintahannya di Jawa Barat, Dedi kembali diterpa isu mengenai perpindahan partai. Namun, Dedi telah memberikan jawaban tegas bahwa dirinya masih berada di Partai Gerindra dan menyebut kabar kepindahannya ke PSI sebagai hoaks.
