Cahaya matahari Sabtu pagi, tanggal 28, baru saja menyelinap masuk melalui celah-celah gorden kamar ketika saya meraih ponsel. Dalam kondisi setengah sadar, ritual pagi saya yang biasanya tenang seketika pecah oleh rentetan notifikasi berita yang menggetarkan layar: Iran sedang diserang oleh kekuatan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat.
Dunia yang selama ini saya pelajari melalui angka-angka pertumbuhan PDB dan kurva penawaran-permintaan mendadak terasa begitu nyata dan mengancam. Sebagai seorang akademisi, saya tahu bahwa guncangan di jantung energi dunia ini bukan sekadar berita mancanegara, ini adalah dentuman yang akan merambat hingga ke dapur-dapur rumah tangga di pelosok Indonesia.
Ketegangan ini mencapai puncaknya pada hari Minggu, tanggal 1. Kabar duka menyusul, Pemimpin Tertinggi Iran telah wafat akibat serangan tersebut. Dalam kacamata ekonomi politik internasional, peristiwa ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan potensi pergeseran tektonik dalam kekuasaan regional.
Badai Komoditas dan Efek Kupu-Kupu
Sambil membuka laptop, pikiran saya langsung melayang ke lantai bursa. Dalam dunia yang saling terhubung ini, ketidakpastian adalah racun. Harga emas, yang sering kali dianggap sebagai pelabuhan aman (safe haven) di tengah badai geopolitik, kemungkinan besar akan melonjak melampaui angka $4.500 per ons. Investor global, yang diliputi ketakutan akan perang besar, akan meninggalkan aset berisiko dan memburu logam mulia serta mata uang dolar AS, yang pada gilirannya akan memberikan tekanan depresiasi yang hebat pada Rupiah kita.
Masalah utamanya terletak pada Selat Hormuz. Jika Iran, dalam kemarahan dan duka mereka, memutuskan untuk menutup jalur ini, dunia akan mengalami krisis logistik. Kapal-kapal kargo yang membawa barang menuju Indonesia terpaksa memutar melalui Tanjung Harapan, sebuah rute yang jauh lebih panjang dan mahal.
Saya melihat ini sebagai ancaman “inflasi impor” (imported inflation). Biaya pengiriman yang meroket akan menaikkan harga bahan baku industri, suku cadang, hingga barang konsumsi di pasar domestik kita. Kita sedang menghadapi apa yang disebut para ahli sebagai “stagnasi pertumbuhan global yang disertai inflasi”.
Diplomasi Transaksional
Di seberang samudra, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump sedang menjalankan eksperimen ekonomi paling radikal dalam satu abad terakhir. Trump, dengan gaya “Sopranos”-nya, lebih mengutamakan transaksi daripada aliansi jangka panjang. Serangan terhadap Iran ini mungkin adalah bagian dari “perdamaian melalui kekuatan” yang ia banggakan, namun bagi negara berkembang seperti Indonesia, gaya kepemimpinan yang sulit diprediksi ini adalah sumber risiko utama (geopolitical risk).
Kebijakan Trump yang mengenakan tarif tinggi (antara 10,5% hingga 28%) bertujuan untuk melindungi industri dalam negerinya, namun justru melemahkan sistem perdagangan multilateral. Ketika Amerika menarik diri dari peran sebagai “polisi dunia” dan beralih menjadi pemain yang murni transaksional, Indonesia dipaksa untuk lebih pragmatis dalam berdiplomasi.
Kita melihat bagaimana negara-negara seperti Brasil dan India mulai mendekat ke Tiongkok setelah terkena sanksi atau tarif dari AS. Fenomena “geopolitical drift” ini menempatkan Indonesia pada posisi krusial: bagaimana menjaga hubungan dengan AS sebagai mitra keamanan sambil memperdalam ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok yang tampak lebih “dapat diprediksi” saat ini.
Dampak pada Struktur Ekonomi Domestik Indonesia
Bagaimana semua ini memengaruhi politik di dalam negeri Indonesia? Sebagai seorang akademisi, saya melihat tiga saluran utama:
Tekanan Fiskal dan Subsidi
Jika harga minyak dunia melonjak akibat konflik ini, APBN kita akan tertekan hebat. Meskipun sumber menyebutkan dunia mungkin “berlimpah minyak” jika tidak ada blokade total, ketegangan di Timur Tengah selalu menciptakan premi risiko pada harga energi. Pemerintah Indonesia akan menghadapi dilema politik yang sulit: menaikkan harga BBM yang tidak populer di mata rakyat, atau menambah defisit anggaran yang dapat memicu ketidakpercayaan pasar obligasi.Ketahanan Pangan dan Bantuan Luar Negeri
Kebijakan AS yang memotong bantuan luar negeri dan membatasi migrasi dapat memperburuk krisis kemiskinan dan kelaparan global. Indonesia, meski merupakan ekonomi yang cukup besar, tetap rentan terhadap guncangan harga pangan global yang dipicu oleh biaya logistik dan pupuk. Politik dalam negeri akan sangat sensitif terhadap isu keterjangkauan harga pangan, ketidakstabilan harga sering kali menjadi pemicu kerusuhan sosial dan pergolakan politik.
Menatap Masa Depan di Tahun 2026
Tahun 2026, yang seharusnya menjadi tahun perayaan ke-250 kemerdekaan Amerika Serikat, justru tampak seperti tahun di mana tatanan lama benar-benar runtuh. Kita melihat “fragmentasi” di mana-mana dalam perdagangan, dalam standar teknologi, bahkan dalam ideologi.
Indonesia harus mampu bermanuver di antara blok-blok kekuasaan ini. Tiongkok mungkin menawarkan kemitraan ekonomi melalui trade deals dan infrastruktur yang lebih stabil daripada AS yang mercurial, namun ketergantungan yang terlalu besar juga membawa risiko kedaulatan.
Dalam heningnya pagi di hari Minggu itu, saya merenung. Peristiwa di Teheran bukan sekadar babak baru dalam buku sejarah, mereka adalah variabel-variabel yang sedang mengubah persamaan kesejahteraan rakyat Indonesia. Politik internasional bukan lagi sesuatu yang “di luar sana”; ia hadir dalam setiap fluktuasi Rupiah, dalam setiap harga barang di pasar, dan dalam setiap kebijakan strategis yang diambil di Jakarta. ini yang saya sebut “Fragilitas Global Dan Resonansi Ekonomi Di Tanah Air”.
Sebagai akademisi, kesimpulan saya adalah, Indonesia harus memperkuat kemandirian ekonomi domestik tanpa mengisolasi diri. Kita perlu memanfaatkan momentum pertumbuhan ritel yang masih positif (diproyeksikan mencapai 7% di Filipina dan angka yang kuat di India, yang relevan bagi ekonomi berkembang seperti Indonesia) dan memperkuat sistem pembayaran digital lintas batas seperti Project Nexus untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat yang semakin tidak stabil.
Perang di Timur Tengah dan wafatnya sang Pemimpin Tertinggi adalah pengingat keras bahwa dunia ini hanyalah “selembar kaca tipis” yang mudah retak. Di tangan para pemimpin dan ekonom Indonesia jugalah letak tanggung jawab untuk menjaga agar retakan global tersebut tidak menghancurkan struktur sosial dan ekonomi bangsa kita.
