Rakornas 2026: Visi Ekonomi Nasional yang Terpadu
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Senin (2/2/2026), menjadi momen penting dalam memperkuat visi ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kesamaan visi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Fokus pada Sinergi dan Kordinasi
Ketua DPRD Luwu, Ahmad Gazali, mengungkapkan bahwa fokus utama dari arahan Presiden adalah penguatan sinergi antara pusat dan daerah. Ia menyatakan bahwa koordinasi yang kuat menjadi fondasi tunggal pembangunan nasional. “Presiden sangat menekankan pentingnya koordinasi yang kuat. Rakornas ini digelar untuk menyamakan visi, langkah, dan persepsi. Tidak boleh ada kebijakan daerah yang berjalan sendiri tanpa selaras dengan program prioritas pusat,” ujar Ahmad Gazali.
Pertemuan ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja tahun pertama pemerintahan. Presiden memberikan catatan kritis sekaligus peta jalan menuju ekonomi yang produktif dan inklusif. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi angka sakral yang ditekankan kepada seluruh kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Strategi dan Komitmen Bersama
Ahmad Gazali mencatat, daerah diminta aktif menjalankan kebijakan yang mendukung investasi dan produktivitas lokal. Hal itu dianggap dapat menopang angka pertumbuhan nasional tersebut. “Arahan ini ditujukan agar kami di daerah, baik eksekutif maupun legislatif serta Forkopimda, aktif mengawal kebijakan tersebut. Ini adalah strategi besar menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Berdasarkan data dari Sekretariat Daerah yang dihimpun dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga poin utama yang menjadi komitmen bersama seluruh peserta Rakornas. Di antaranya:
Pemantapan strategi
Berarti menjadikan koordinasi pusat-daerah sebagai fondasi utama untuk percepatan pembangunan nasional tanpa hambatan birokrasi.Penajaman kebijakan
Lebih kepada evaluasi berkala terhadap program prioritas agar tepat sasaran di tingkat akar rumput.Komitmen ekonomi
Menjadi bentuk akselerasi pencapaian target ekonomi nasional melalui hilirisasi dan penguatan sektor inklusif di setiap daerah.
Pesan Presiden tentang Persatuan dan Kesejahteraan Rakyat
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Angga Raka Prabowo, menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan pentingnya persatuan dan pengabdian total seluruh jajaran pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Presiden menekankan bahwa kepemimpinan bersumber dari mandat rakyat. Karena itu, tanggung jawab utama pemerintah adalah memastikan rakyat hidup sejahtera, adil, dan harmonis. Ia juga menegaskan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap seluruh daerah, tanpa memandang perbedaan politik.
Program Prioritas dan Transformasi Bangsa
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan Strategi Transformasi Bangsa menuju Indonesia Emas 2045, yang mencakup program Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat. Fokus utama strategi ini adalah swasembada pangan dan energi.
“Swasembada pangan adalah pilar utama. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus swasembada pangan. Tidak ada alternatif kalau kita mau merdeka dan sejahtera,” tegas Presiden.
Di sektor energi, Prabowo menyoroti potensi kelapa sawit sebagai komoditas strategis yang dapat diolah menjadi biodiesel, biosolar, hingga bio-avtur. Ia bahkan menyebut sawit sebagai miracle crop yang mampu mengurangi ketergantungan pada impor energi.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Dalam kurun 1 tahun 4 bulan, program ini telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dan menciptakan sekitar 1 juta lapangan kerja melalui 22.270 dapur operasional. Pemerintah menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2026, dengan potensi membuka hingga 5 juta lapangan kerja baru.
Kompas Moral bagi Aparatur Negara
Angga Raka Prabowo menegaskan bahwa arahan Presiden akan menjadi kompas moral dan arah kerja seluruh aparatur negara. “Pemerintah harus hadir dengan kerja nyata, kebijakan yang berpihak, serta komunikasi yang jujur dan transparan kepada rakyat,” tandasnya.
