Sikap Pemerintah Terhadap Agresi Militer Iran
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf “JK” Kalla mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak banyak memberikan komentar terkait agresi militer yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Hal ini disebabkan karena Indonesia telah terikat dalam perjanjian dagang tarif resiprokal dengan AS. Akibatnya, Indonesia tidak bisa menyampaikan sikap keras, termasuk mengutuk agresi militer yang terjadi di Tehran sejak Sabtu, 28 Februari 2026.
Menurut JK, Prabowo khawatir jika mengambil sikap yang terlalu keras akan berdampak pada perubahan pikiran Presiden AS Donald Trump, yang bisa menyebabkan peningkatan tarif bea masuk impor bagi produk-produk Indonesia. Ia menilai bahwa perjanjian tersebut memberikan hak terlalu besar kepada AS, sehingga membatasi kebebasan Indonesia dalam mengambil sikap.
Perjanjian Dagang dan Keterikatan dengan AS
Dalam wawancara dengan Pemimpin Redaksi IDN Times, Uni Lubis, JK menjelaskan bahwa dalam perjanjian tersebut, Indonesia harus mengikuti kebijakan AS. Oleh karena itu, Presiden tidak terlalu banyak berkomentar tentang Iran. Ia juga menyampaikan pandangan senada dalam pertemuan dengan mantan presiden, mantan wakil presiden, mantan menteri luar negeri, hingga ketua umum partai politik di Istana Kepresidenan pada Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam ini dimulai pukul 19.00 WIB.
Prabowo membuka pertemuan dengan memberikan penjelasan selama 1,5 jam, sementara sisanya diisi dengan diskusi. JK menjadi orang pertama yang memberikan pandangan kepada Prabowo, karena saat sesi diskusi dibuka, semua peserta semula hanya diam. Pandangan JK ini seolah mengonfirmasi sikap diam Prabowo terhadap agresi militer yang dilakukan Israel dan AS.
Kekecewaan terhadap Penyerahan Data Penduduk ke AS
Dalam wawancara tersebut, JK tak bisa menyembunyikan raut kekecewaan ketika menyinggung pemerintah setuju menyerahkan data pribadi penduduk ke AS lewat perjanjian tarif resiprokal. Menurutnya, data-data pribadi penduduk seharusnya tidak diberikan kepada negara mana pun. Negara-negara kecil di Afrika seperti Zimbabwe menolak syarat penyerahan data pribadi warga, sehingga kontrak bantuan dibatalkan karena tak mau menyerahkan data penduduk. Sementara itu, Indonesia dengan tenang malah memberikan data tersebut.
JK menyadari bahwa AS sudah memiliki sebagian data lantaran platform digital buatan AS turut dipakai oleh warga Indonesia. Namun, data yang diserahkan dalam perjanjian tarif resiprokal itu menyangkut data pribadi 280 juta rakyat Indonesia. Meski begitu, JK mengatakan bahwa perjanjian sudah diteken dan posisi Indonesia dalam kesepakatan tersebut lemah. Ia menilai bahwa masalah bukan di presiden, tetapi di tim yang berunding. JK menyatakan bahwa jika dirinya yang bertanggung jawab, ia akan melawan kesepakatan tersebut.
Tidak Ada Pembahasan tentang Agresi Militer Iran
JK juga menyampaikan hal yang cukup mengejutkan dalam wawancara tersebut, yakni dalam silaturahmi di Istana selama 3,5 jam tidak dibahas soal agresi militer Israel dan AS terhadap Iran. Sejak Iran diserang, Prabowo tidak pernah menyampaikan sikap dan posisi Indonesia. Mantan Menteri Luar Negeri, Alwi Shihab, di forum tersebut mengusulkan kepada Prabowo agar disampaikan sikap prihatin terhadap agresi militer yang dilakukan Israel dan AS. JK setuju dengan usulan Alwi tersebut.
Ia berpendapat bahwa Indonesia harus berpihak ke negara yang diserang, apapun alasannya. Menurut JK, alasan AS menyerang Iran mirip dengan agresi militer yang mereka lakukan ke Irak pada 2003 lalu. Ketika itu, Irak dituding memiliki senjata pemusnah massal, padahal belakangan senjata tersebut tidak pernah ditemukan.
