Sistem Wajib Militer yang Mengancam Kehidupan Anak Muda Myanmar
Pemerintahan militer Myanmar telah melakukan perekrutan wajib militer terhadap anak muda, dengan cara-cara yang dianggap sebagai ‘perbudakan modern dan perdagangan manusia’. Alih-alih sukarela seperti yang tertulis dalam undang-undang, junta justru memaksa, mengintimidasi, dan mengancam anak muda untuk bergabung ke batalion. Akibatnya, banyak generasi muda di Myanmar terpaksa meninggalkan negara mereka.
Nama pembelot wajib militer dalam cerita ini disamarkan.
Maung Maung diculik paksa dan diintimidasi oleh anggota organisasi paramiliter saat membeli makanan di dekat Klenteng Sule, di pusat kota Yangon. “Mereka meneriaki saya, ‘Kamu harus bilang kalau kamu bersedia ikut wajib militer secara sukarela. Kalau menolak, atau mencoba pulang ke rumah, saya akan membunuhmu’,” kata Maung Maung menirukan ucapan si penculik. “Saya ketakutan dan tidak tahu apa yang akan terjadi.”
Penculikan Maung Maung adalah bagian dari strategi junta untuk terus menambah personel mereka. Penambahan ini menyusul kekalahan militer Myanmar yang bertubi-tubi sejak “Operasi 1027” pada Oktober 2023 lalu. Operasi ini diinisiasi oleh ‘The Brotherhood Alliance’ yang terdiri dari tiga kelompok etnis bersenjata di bagian utara Myanmar. Aliansi ini berhasil menguasai sekitar 180 pangkalan militer dan kota-kota lainnya hanya dalam waktu beberapa minggu.
Untuk merebut kembali kekuasaan, junta memberlakukan wajib militer sejak 2024 untuk laki-laki berusia 18-35 tahun dan perempuan berusia 18-27 tahun. Kebijakan ini memicu protes dan konflik di seluruh Myanmar. Dalam realitanya, alih-alih sukarela, perekrutan tentara justru penuh dengan paksaan, ancaman, dan intimidasi.
Metode Perekrutan yang Memalukan
Laporan MDSI juga menyebut bahwa proses perekrutan tentara menjadi lebih ‘sistematis dan terorganisir’. Setidaknya ada tiga metode yang digunakan, berdasarkan laporan tersebut dan hasil wawancara BBC kepada para pembelot wajib militer.
Metode pertama adalah perekrutan berbayar. Artinya, kaum muda diiming-iming gaji besar jika ikut wajib militer. Biasanya, trik ini berhasil menarik hati mereka yang rentan secara finansial.
Metode berikutnya adalah undian. Pejabat desa mengundi nama anak muda yang akan dikirimkan untuk wajib militer dari kampungnya. Mereka yang namanya muncul dalam undian, harus mau bergabung dengan junta. Jika mereka menolak, mereka harus mengganti ‘undian’ dengan uang atau ‘membeli’ orang lain yang telah disiapkan dan dipasok oleh organisasi paramiliter.
Metode terakhir adalah yang paling sering digunakan, yakni penangkapan atau penculikan paksa—seperti dalam kasus Maung Maung dan Aung Htun.
“Ini adalah bentuk perdagangan manusia dan perbudakan modern, yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia,” kata Mayor Naung Yoe, seorang perwira militer di MDSI.
Kehidupan di Kamp Militer: ‘Kami Takut Melihat Hari Esok’
Para penculik mengasingkan Maung Maung dengan truk ke Mingaladon, kota garnisun – area dengan banyak instalasi militer – di pinggiran Yangon sebelah utara. Maung Maung dibawa ke bangunan dua lantai seluas 70 meter persegi dan dipaksa menandatangani surat pendaftaran wajib militer.
Maung Maung mendeskripsikan bangunan tersebut seperti ‘kandang ayam atau burung’ yang bahkan ‘lebih buruk dari penjara’. Jendela-jendela sengaja ditutup rapat dan dilapisi lembaran plastik hijau. Di bangunan tersebut, para tahanan mendapat perlakuan buruk. Suatu hari, Maung Maung melihat kawannya ditonjok dan dipukul dengan cambuk setelah melakukan kesalahan. Maung Maung dan tahanan lainnya juga harus duduk sepanjang hari, membuat tubuhnya ‘kaku, capek, dan pegal’. Malam harinya, mereka dipaksa tidur berdempetan ‘seperti ikan sarden’. Jika tidak tidur, mereka akan dipukul dan ditendang.
“Rasanya seperti hidup di neraka. Saya pikir saya akan mati,” kata Maung Maung ketakutan.
Menjadi Kombatan Garis Depan
Setelah menyelesaikan pelatihan, para wajib militer dikirim ke zona tempur. Sebagian besar ditempatkan di unit infanteri, menurut MDSI. Sebagian lainnya dikirim ke angkatan laut, angkatan udara, dan unit teknis seperti logistik, komunikasi, artileri, dan lainnya—tergantung latar belakang pendidikan dan keterampilan mereka.
Aung Htun dipaksa bekerja di unit logistik di wilayah Bago, sebelah utara Yangon. “Saya harus mengawasi musuh pada malam dan bangun pagi harinya untuk memikul karung beras (masing-masing hampir 50 kilogram) di bahu saya. Beras ini dikirimkan ke pos dan area terpencil, salah satunya di puncak gunung,” cerita Aung Htun. “Kami ini seperti buruh kasar, bekerja bak hewan bagi mereka (militer).”
Hilangnya Satu Generasi Muda
Sistem wajib militer telah mengacaukan tatanan ekonomi dan sosial di Myanmar, serta menghancurkan mental dan kesempatan kaum muda, kata Mayor Naung Yoe. Banyak anak muda tidak lagi merasa aman karena ancaman ‘represi’ dari militer. Seperti Win Zaw, banyak pembelot wajib militer memilih kabur ke luar negeri. Musababnya, pilihan untuk bertahan semakin terbatas, pun peluang kerja di dalam negeri juga semakin sulit.
“Satu generasi anak muda hilang. Pekerja di banyak sektor produksi pun berkurang,” kata Mayor Naung Yoe. Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan sekitar 300.000 hingga 500.000 anak muda telah eksodus ke luar negeri, merujuk laporan yang dirilis pada Agustus 2025. Sementara itu, empat dari sepuluh anak muda yang masih berada di dalam negeri mengatakan mereka juga ingin kabur jika ada kesempatan.
