Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jawa Barat
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di provinsi ini. Ia menekankan bahwa infrastruktur tidak hanya harus fungsional, tetapi juga memiliki kualitas dan estetika yang baik. Hal ini bertujuan agar hasil pembangunan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam pertemuan dengan jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), KDM memberikan instruksi tegas terkait tender, koordinasi lintas dinas, serta efisiensi anggaran. Ia juga menyampaikan kritik terhadap mekanisme pajak kendaraan dinas yang dinilai tidak efisien.
Inovasi Ruang Publik Gratis dan Sistem Layanan Terpadu
Selain itu, KDM mendorong inovasi ruang publik gratis dan sistem layanan terpadu berbasis digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Dalam visinya, ia ingin wajah Jawa Barat tampil dengan identitas kuat melalui fasilitas publik yang tertata rapi dan menarik.
Ia mengarahkan pembangunan trotoar berkualitas menggunakan material pabrikan, lengkap dengan fasilitas duduk serta shelter yang diberi nama khas Sunda, yakni “Pangiuhan”. KDM menegaskan bahwa trotoar tersebut harus dibangun di sekitar sekolah-sekolah, baik SMA, SMP, maupun SD, sehingga anak-anak bisa duduk dan bersantai sambil menunggu orang tua.
Penataan Ruang yang Lebih Luas
KDM juga memiliki rencana penataan ruang yang lebih luas. Ia ingin secara bertahap membongkar bangunan di tepi jalan yang menghalangi panorama alam seperti laut, hutan, maupun sungai. Langkah ini dimaksudkan agar masyarakat bisa menikmati keindahan alam Jawa Barat tanpa biaya dan tanpa bergantung pada pihak swasta.
Untuk mengatasi persoalan klasik infrastruktur, seperti lampu jalan yang kerap tidak berfungsi, ia mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu berbasis digital. Pos tersebut nantinya dilengkapi layar pemantau besar guna mengawasi kondisi aset milik provinsi secara langsung.
Sistem Layanan Terpadu Berbasis Digital
Pengoperasiannya akan melibatkan personel gabungan dari Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Sistem ini juga didukung unit reaksi cepat seperti ambulans serta mobil pemadam kebakaran yang akan melakukan patroli rutin, mencakup penanganan sampah, pohon tumbang, hingga penataan pedagang kaki lima.
Di sisi lain, KDM turut mengkritisi mekanisme administrasi internal terkait pajak kendaraan dinas. Ia menilai kebijakan yang mengharuskan OPD menganggarkan pembayaran pajak ke Samsat, yang masih berada dalam lingkup Pemprov, tidak efisien karena hanya memutar anggaran tanpa manfaat nyata, sekaligus menimbulkan biaya tambahan berupa upah pungut.
Menurutnya, dana pajak kendaraan dinas yang nilainya mencapai miliaran rupiah seharusnya dapat dialihkan melalui diskresi untuk kebutuhan yang lebih langsung dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan maupun trotoar.
Dorongan untuk Semangat dan Kreativitas
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan dorongan kepada seluruh jajaran pejabat agar tetap menjaga semangat serta kreativitas dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”.
