Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Penggerak Ekonomi Lokal
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan. Dana tersebut disalurkan langsung ke daerah dan digunakan untuk mewujudkan program makan bergizi gratis (MBG).
“Jadi, satu SPPG rata-rata menerima dana Rp1 miliar per bulan,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Ia memberikan contoh di Jawa Barat yang memiliki sekitar 5.000 SPPG. Perputaran dana di provinsi tersebut mencapai Rp5 triliun setiap bulan. Dengan program yang sudah berjalan selama 2,5 bulan, dana yang beredar di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp11–12 triliun. Hal ini menjadi penggerak roda ekonomi di setiap daerah dan menjadi isu lokal karena pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya dipasok dari daerah setempat.
MBG diklaim jadi penggerak ekonomi di berbagai daerah
Dadan menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah. Sebagian besar anggaran BGN disalurkan langsung ke daerah melalui mekanisme virtual account yang terhubung dengan seluruh SPPG di Indonesia.
“Sebesar 93 persen anggaran BGN langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Dana ini masuk ke virtual account seluruh SPPG di Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 25.574. Dengan program ini, terjadi pemerataan penyaluran dana di setiap daerah,” ujar Dadan.
Program MBG dirancang dengan memanfaatkan sumber daya lokal
Oleh karena itu, Program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Kebutuhan pangan diharapkan dipenuhi dari produksi daerah sekitar, sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, dan industri pangan lokal.
Dadan juga menyoroti peran SPPG dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, mulai dari tenaga operasional hingga ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat. Kesadaran akan pentingnya penguatan ekonomi lokal kini juga semakin meningkat, termasuk di kalangan pemerintah daerah.
Ia menilai, sejumlah kepala daerah mendorong agar dana yang masuk ke wilayahnya digunakan untuk membeli produk dan bahan baku lokal.
“Saya harap terjadi pergerakan ekonomi sirkular di setiap daerah. Alhamdulillah, sekarang semua pihak mulai menyadari betapa pentingnya meningkatkan produktivitas lokal sehingga ekonomi daerah berkembang. Banyak kepala daerah sudah menginginkan dana yang masuk ke wilayah mereka dibelanjakan untuk bahan baku lokal,” ucap Dadan.
Penerima MBG ditargetkan tembus 82,9 juta penerima
Untuk memastikan hal ini berjalan optimal, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG, yang direkrut dari wilayah setempat. Langkah itu diambil agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya dan preferensi masyarakat lokal.
Dengan pendekatan tersebut, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat kemandirian dan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Adapun target penerima manfaat MBG pada tahun 2025 diarahkan mencapai 82,9 juta orang, yang akan dilayani oleh 32.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia.
